Apa isi UU No 26 Tahun 2000 dan jelaskan?

Jelaskan proses-proses terbentuknya negara dan berikan contohnya

Jelaskan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan

Jelaskan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan

Perhatikan gambar di bawah ini Kegiatan seperti gambar di samping merupakan pengamalan .... Pancasila yang bersimbol A. kepala banteng B. rantai emas … C. pohon beringin D. padi dan kapas​

Apakah ada kesenjangan antara yang normatif dan prakteknya dari pilar demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan … ?​

TUGAS 2 Berikut adalah No. Akun dan Nama Akun yang digunakan dalam buku besar : Akun-akun Neraca sebagai berikut. 1. Aktiva 1.1. Aktiva Lancar 11 Ka … s 12 Piutang Usaha 13 Sewa dibayar di muka 14 Perlengkapan 15 Asuransi dibayar di muka 1.2. Aktiva Tetap 18 Peralatan Kantor 19 Akumulasi Penyusutan Peralatan 2. Kewajiban 2.1. Kewajiban Lancar 21 Utang Usaha 22 Pendapatan diterima dimuka 23 Utang Gaji 3. Modal 31. Modal Indah Properti 32. Prive (Pengambilan Pribadi) 33. Iktisar Laba Rugi Akun-akun Laporan Laba Rugi sebagai berikut: 4. Pendapatan 41 Pendapatan Jasa 5. Beban 51 Beban Gaji 52 Beban Sewa Kantor 53 Beban Penyusutan Peralatan 54 Beban Iklan 55 Beban Sewa kendaraan 56 Beban Asuransi 57 Beban Perlengkapan 59 Beban lain-lain Tugas yang harus anda kerjakan adalah : masukan No akun dan Nama akun ke dalam buku besar yang telah disediakan, kemudian silahkan anda posting transaksi yang telah anda kerjakan pada tugas 1 dengan tepat dan benar, pada kertas kerja yang telah disediakan. Perhatikan : Posting dengan tepat dan benar terutama Nama Akun, Nomor Akun dan Ref (Referensi) yang terdapat di buku besar maupun kolom jurnal, jika anda tidak tepat dan benar maka akan mengurangi point nilai anda.​

Keseimbangan lahir dan batin merupakan salah satu gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh... A. Mr. Soepomo B. Muh. Yamin C. Ir. Soekarno D … . dr Radjiman Wedyodiningrat

kita ikut berkerja bakti membersihkan jalan kampung. tindakan tersebut menunjukan sikap peduli di lingkunganA sekolah. C masyarakatB keluarga. D ba … ngsa dan negara​

Budi dan Angie telah menikah secara agama pada tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya sekitar 8 bulan setelah pernikahan, Budi mengalami pertengkaran he … bat dengan korban. Kejadian pertengkaran tersebut, seringkali diceritakan kepada Cecep yang merupakan sopir pribadi dari Budi. Pada bulan April 2013, Budi mengatakan kepada Cecep bahwa Budi sudah merasa jenuh dan meminta untuk mencarikan orang yang dapat memberi pelajaran terhadap Angie. Cecep menghubungi saksi Danang, yang menyarankan kepada Cecep untuk

Terlampir! --------------------------------------------------------❐ Penjelasan❐ Tydack ngasal-?​

salah satu ciri ciri adanya Globalisasi adalah...a. sulitnya mendapat informasib.semakin menipis nya batas batas negarac. terjalinnya hubungan baik an … tar negarad. banyaknya gedung bertingkat​

Cerpen petani yang cerdikCerita nya yang nyambung yaa‍♀️soalnya pr adek kuu​

29. Seorang Presiden dapat diberhentikan MPR dengan alasan ... a. Tidak hadir waktu di undang oleh DPR b. Tidak mampu menjalankan tugas​

buatlah pertanyaan tentang kerja sama di lingkungan sekolah​

Tolong dong kak dibantu ya. terimakasih​

Pemuda merupakan agent of change.kata yang bercetak miring pada pertanyaan tersebut memiliki makna bahwa pemuda Indonesia harus......

14. Cermati tabel berikut! No. Pengamalan Sila Pancasila 2. 1. Melaksanakan pemilihan ketua kelas dengan voting Melaksanakan kegiatan bakti sosial di … lokasi bencana Mengembangkan kepribadian yang sopan dan santun 3. 4. Menentukan lokasi wisata keluarga dengan musyawarah Berdasarkan tabel tersebut, nilai-nilai yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keempa ditunjukkan oleh nomor .... A. (1) dan (3) B. (2) dan (3) C. (1) dan (4) D. (3) dan (4) omunakan sikan yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-5 adalah ....bantu jawab ya kak plisss​

Usaha yang dapat Dilakukan Untuk mengatasinya budaya masyarakatkalau bisa 5​

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU NO.12 serta proses pembuatan peraturannya Mohon di bantu kak

manarikan tari tempurung kelapa dilakukan dengan...gerakan tangan yang diulangi sebanyak 3 kali​

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI Ditama Binbangkum - BPK RI Jalan Gatot Subroto 31 Jakarta Pusat 10210

Telp (021) 25549000 ext. 1521

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara “khusus” terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu yang menyangkut pelanggaran yang meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

     Kejahatan Genosida

Kejahatan Genosida sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang menyebutkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan kelompok agama dengan cara:

  1. Membunuh anggota kelompok;
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagaiannya;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok;
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

     Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti:

  1. Pembunuhan;
  2. Pemusnahan;
  3. Perbudakan;
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional;
  6. Penyiksaan;
  7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara;
  8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. Penghilangan orang secara paksa;
  10. Kejahatan apartheid.

Hukum Acara Peradilan HAM di Indonesia

Ruang Lingkup kewenangan Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dirangkum sebagai berikut:

  1. Memeriksa dan memutus perkara pelanggran HAM berat (Pasal 4)
  2. Memeriksa dan memutus perkara pelanggran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI (pasal 5)
  3. Pelanggaran HAM yang berat (pasal 7), meliputi:
  4. Kejahatan genosida
  5. Kejahatan terhadap kemanusiaan
  6. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksan dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada sat kejahatan dilakukan (Pasal 6)

Referensi: Sistem Peradilan Indonesia oleh Prof. Dr. T. Gayus Lumbun, SH, MH.