Apa fungsi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara?

Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia memang sangat erat dengan demokrasi Pancasila. Pancasila yang menjadi landasan negara ini memiliki lima sila yang bertujuan menjadi pedoman masyarakat. Masyarakat yang memahami pentingnya kehidupan bernegara tentunya akan berusaha menjalankan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila.

Pancasila yang merupakan dasar negara kita terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti lima, sedangkan sila berarti prinsip. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk kehidupan bernegara. Sejatinya, setiap orang yang memiliki kesadaran bernegara yang baik akan menggunakan prinsip dari Pancasila dalam bermasyarakat.

Kelima ideologi dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima asas Pancasila ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah penyusunannya, Pancasila mengalami beberapa kali perubahan. Isi dan susunan dari kelima ideologi itu mengalami perubahan-perubahan selama masa perumusannya pada tahun 1945.

Tanggal 1 Juni kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan ditetapkan juga sebagai hari libur nasional. Pemberlakuan Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2017.

Lahirnya prinsip-prinsip dalam Pancasila kemudian semakin mengokohkan cara kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kita mengenalnya kemudian dengan sebutan demokrasi Pancasila, sebuah pola kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Dimana masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam asas Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila

Sedangkan secara umum pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu. Sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila memang merupakan gambaran jelas yang mewakili ciri bangsa Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini. Secara garis besar Pancasila merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang diterapkan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan telah diberlakukan sejak zaman dulu. Sebagai salah satu tokoh Indonesia, Bung Hatta telah berperan besar dalam tercetusnya Pancasila yang hingga saat ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang dibahas pada buku Moh Hatta-Demokrasi Pancasila.

7 Landasan Pokok Demokrasi Pancasila

Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila memiliki tujuh sendi pokok yang menjadi landasannya. Adapun tujuh landasan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum

Semua tindakan warga negaranya harus berlandaskan hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini harus jelas dan tercermin di dalamnya.

2. Negara Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dalam artian kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem konstitusional di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang.

3. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Berarti jelas bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Adapun tugas-tugas dari MPR adalah menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden.

MPR memiliki wewenang tersendiri, yaitu:

• Menyusun dan membuat putusan-putusan yang tidak bisa dibatalkan lembaga negara lain. Contohnya membuat GBHN yang pelaksanaanya adalah presiden.
• Meminta pertanggungjawaban presiden terkait pelaksanaan GBHN.
• Melaksanakan pemilihan dan mengangkat Presiden beserta wakil Presiden.
• Memiliki kuasa untuk mencabut kekuasaan sekaligus memberhentikan presiden pada masa jabatannya apabila diketahui melanggar aturan negara dan UUD.
• Berwenang untuk mengubah undang-undang.

Setelah amendemen isi dari pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjadi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

4. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR

Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh MPR, berarti presiden juga dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis tersebut. Presiden merupakan mandataris MPR dan wajib menjalankan berbagai putusannya.

5. Pengawasan Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden di sini tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi DPR yang mengawasi pelaksanaan wewenang yang diberikan pada presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dan presiden harus bekerja sama untuk membentuk Undang-Undang termasuk di dalamnya APBN. Sedangkan untuk mengesahkan Undang-Undang presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Adapun hak-hak DPR di bidang legislatif adalah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan yang wajib diketahui adalah:

Hak bertanya pada pemerintah

Hak interpelasi atau meminta penjelasan atau keterangan pada pemerintah

Hak Mosi yaitu hak menjatuhkan percaya/tidak percaya pada pemerintah

Hak Angket, hak untuk menyelidiki sesuatu

Hak Petisi, hak untuk mengajukan saran pada pemerintah

6. Menteri negara merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR

Pada sistem demokrasi Pancasila, presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Para menteri dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi kepada presiden. Merujuk hal ini, berarti sistem kabinet negara ini adalah kabinet presidensial.

Maksud menteri bertanggung jawab pada presiden adalah pada saat menjalankan kekuasaannya berada dibawah kontrol presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Presiden memang tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bukan berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. Presiden harus menaati suara DPR. DPR memiliki kedudukan yang kuat karena presiden tidak dapat membubarkannya. Semua anggota DPR merangkap juga menjadi anggota MPR.

Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
2. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah
3. Adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya
4. Memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya.
5. Adanya pelaksanaan pemilihan umum
6. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan YME, individu, masyarakat dan juga negara.
9. Mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam UUD, seperti berikut ini:

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintah negara ini berjalan berdasar sistem hukum dasar yang tidak bersifat absolut
Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini, kita menjadi melihat banyaknya masalah serta ancaman yang merusak nilai-nilai demokrasi pancasila ini. Cara penyelesaian permasalahannya dapat kamu pelajari pada buku Demokrasi, Agama, Pancasila-Catatan Sekitar Perpolitikan.

Asas-asas Demokrasi Pancasila

Untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilandaskan asas-asas. Adapun asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut ini:

1. Asas Kerakyatan

Asas Kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat, agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai tujuan.

2. Asas Musyawarah

Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan juga kebahagiaan seluruh anggota.

3. Asas Penjaminan HAM

Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan.

Tujuan Demokrasi Pancasila

1. Memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila.
2. Agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini.
3. Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat.
4. Menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya.
5. Menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya.

Seperti yang kita ketahui, dengan adanya demokrasi yang berjalan secara sinergis dengan nilai serta pandangan Pancasila maka dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia, oleh sebab itu buku Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani ini hadir dalam menawarkan gagasan dalam demokrasi saat ini yang mengalami perkembangan zaman.

Kelebihan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa keunggulan, seperti yang dikutip dari situs Kemendikbud berikut ini.

Demokrasi ini mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang berlandaskan kekeluargaan.

Sangat mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial.

Mendahulukan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Demokrasi adalah sebuah cara melakukan perubahan atas hal-hal yang terjadi di masa lampau. Demokrasi memberikan wewenang pada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Dalam demokrasi, penguasa atau pemerintah berada dalam pengawasan masyarakat. Di Indonesia sendiri perkembangan demokrasi mengalami aneka pasang surut.

Permasalahan mendasar di negara ini adalah bagaimana caranya membangun perekonomian, sosial dan politik masyarakat dengan konsep demokratis. Demokrasi juga bisa dikatakan sebagai kebebasan dalam mengungkapkan pikiran dan gagasan. Sebuah negara yang menganut sistem ini pasti memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat.

Macam Demokrasi Yang Pernah Berlaku Indonesia

Demokrasi Pancasila sebenarnya salah satu dari berbagai macam demokrasi yang ada. di Indonesia sendiri ada beberapa macam demokrasi yang dapat diketahui seperti berikut ini:

1. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. Demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena lebih menonjolkan kepentingan golongan. Karena konsep demokrasinya yang lemah, sistem parlementer ini membuka peluang luas untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dinilai telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional dan hanya menampilkan beberapa bagian saja dari demokrasi rakyat. Terbukti pada masa kejayaan demokrasi ini, presiden sebagai kepala negara memiliki dominasi yang kuat. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sedangkan perkembangan dan kekuasaan komunis dan peran ABRI semakin meluas pengaruhnya.

Selain itu UUD juga memberikan peluang kepada presiden untuk memimpin selama lima tahun. Pada masa demokrasi terpimpin ini berlaku di Indonesia, banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pemerintahan. Demokrasi ini berakhir ketika kepemimpinan Soekarno berakhir yang kemudian diganti dengan demokrasi Pancasila.

3. Demokrasi Pancasila

Pada demokrasi ini sistem presidensial sangat menonjol. Pada awal diterapkannya demokrasi ini, peran ABRI sangat menonjol. Campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek juga sangat jelas, pada masa ini kebebasan berpendapat jadi terhambat.

Pada era reformasi sistem demokrasi ini mulai diperbaharui. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers mulai berkembang. Kedua unsur tersebut berjalan seimbang sehingga bisa mengontrol sekaligus memberi kritik pada pemerintahan yang tengah berlangsung.

Masyarakat indonesia telah begitu erat hidup dengan berbagai konsep yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Hidup bersama, saling menghargai, saling tolong menolong, dan bergotong royong memang sudah menjadi ciri khas masyarakat ini. Kehidupan agama yang beragam dengan kerukunan yang terjaga juga sudah menjadi kebiasaan dari tempo dulu. Prinsip-prinsip ini yang terkandung dalam kelima asas Pancasila.

Sistem demokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang cara pandangnya terkandung dalam Pancasila. Karena itu setiap asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga saat ini di Indonesia dalam melakukan demokrasi di Inonesia khususnya dalam pemilihan pemimpin kita mengadakan pilkada yang dibahas pada buku Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak untuk lebih memahami dari bentuk demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan kebebasan. Terutama kebebasan berbicara dan berpendapat. Dimana kebebasan tersebut juga mendapat pengawasan dan jaminan dari pemerintah. Namun tentu saja kebebasan yang dilakukan harus berupa kebebasan yang bertanggung jawab.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Jika Anda ingin menggali lebih tentang Pancasila secara lebih komprehensif, miliki segera buku di www.gramedia.com.

1. Pendidikan Pancasila

Beli Sekarang

2. Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan

Beli Sekarang

3. Pancasila Rumah Bersama

Beli Sekarang

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.

• Custom log
• Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
• Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
• Tersedia dalam platform Android dan IOS
• Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
• Laporan statistik lengkap
• Aplikasi aman, praktis, dan efisien