Analisislah akar-akar demokrasi yang diterapkan GAPI

Bab 1

Pendahuluan

A.Latar Belakang

Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ini terjadi karena adanya pembangunan dasar demokrasi di suatu Negara. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B.Tujuan Penulisan

  • Untuk mengetahui latar belakang Indonesia menganut sistem demokrasi
  • Mengetahui faktor-faktor lahirnya demokrasi di Indonesia.
  • Agar mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan demokrasi
  • Agar mengetahui bagaimana cara memperkuat demokrasi
  • Mengetahui contoh sikap demokrasi pada diri sendiri

C.Perumusan Masalah

  1. Pengertian demokrasi
  2. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa
  3. Bentuk sikap demokrasi pada diri sendiri
  4. Pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia

Bab II

Isi

Demokrasi berasal dari kata demokratiayang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Demokrasi sendiri memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Adapun secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua kata, pertama adalah kata Demos yang maknanya adalah rakyat. Dan kedua adalah kratos yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat Negara Indonesia. Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu Sesuai sama alinea keempat Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Atau sama pasal 1 ayat 2 yang bunyinya ‘Kedaulatan ada di tangan rakyat…’. Oleh sebab itu mengapa di Indonesia harus ada demokrasi karena Semua warga wajib ikut dalam pembuatan keputusan dan harus ada kebebasan mengungkapkan pendapat, berkumpul sama beragama.

  1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa

Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL)

Diberlakukannya UUD 1945 pada periode pertama yaitu tahun 1945-1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya:

  1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.
  2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
  3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi.
  4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
  5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.

Kalau dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.

DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU

Demokrasi pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka.

Jadi, hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial.

Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi pancasila itu sendiri.

DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA REFORMASI

Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho perubahan yang terjadi. Kebanyakan, perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi.

Nah beberapa perubahannya itu seperti:

  1. Pemilihan umum yang lebih demokratis
  2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
  3. Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum.
  4. Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya
  5. Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri
  1. Bentuk dan Sikap Demokrasi pada Diri Sendiri
  • Menghargai perbedaan pendapat.
  • Menerima kekalahan
  • Senantiasa memberi kritik, saran, dan ide untuk tegaknya demokrasi
  • Menerima sekaligus melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama.
  • Segala bentuk permasalahan diselesaikan secara damai tanpa adanya kekerasan.
  • Jika terjadi tindakan kriminal, jangan main hakim sendiri, sebaiknya diselesaikan di jalur hukum.
  • Bertanggung jawab atas semua yang dikatakannya
  1. Bentuk Pelanggaran Demokrasi di Indonesia pada Masa Kini
  • Lemahnya Partai Politik
  • Ketidakstabilan Pemimpin Nasional
  • Penggunaan Media Sosial

Bab III

Penutup

SIMPULAN

Pada intinya demokrasi adalah persamaan hak dan kedudukan dari setiap warga negara di dalam sebuah negara yang demokratis. Demokrasi harus ditegakkan dalam berbagai bidang, yakni demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi hukum dan demokrasi pjendidikan. Sedang inti demokrasi itu sendiri adalah keadilan. Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi tanpa embel-embel dibelakangnya, karena tiga macam denokrasi yang diterapkan di indonesia ternyata gagal. Dengan demikian, demokrasi dalam arti universal dan komprehensif dapat diciptakan melalui tegaknya keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan hukum.

SARAN

Sebaiknya Demokrasi ini perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pembelajaran, yaitu belajar dari pengalaman Negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini tetapi itu tidak mengundurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Analisislah akar-akar demokrasi yang diterapkan GAPI

Analisislah akar-akar demokrasi yang diterapkan GAPI
Lihat Foto

KOMPAS/Pat Hendranto

Mantan Menteri Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri berpidato dalam kampanye partai NU Wilajah DKI Jakarta yang terakhir di lapangan Banteng Jumat 25 Juni 1971. Pada hari yang sama PNI kampanye di Istora Senayan. Sedangkan Partai Katolik melakukan pawai sebelum kampanye di Bok Q Kebayoran Baru, Jakarta.

KOMPAS.com - Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan partai politik Indonesia masa pergerakan nasional.

GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Moh. Hoesni Thamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik yaitu; Gerindo, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII dan Persatuan Partai Katolik.

GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Moh.Hoesni Thamrin, Amir Syarifuddin dan Abikusno Tjokrosuyoso.

Latar belakang

Pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap Petisi Soetardjo pada tahun 1936. Kegagalan Petisi Soetardjo mendorong Moh. Hoesni Thamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi.

Baca juga: Organisasi Pergerakan Perempuan di Indonesia

Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia Internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda.

Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk:

  1. Menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia
  2. Demokratisasi pemerintahan Indonesia
  3. Mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegang teguh pada asas-asas berikut:

  1. Hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri
  2. Persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia
  3. Persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan

Baca juga: Volksraad: Dewan Rakyat Hindia-Belanda

Perjuangan GAPI

Dalam buku Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 : Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati (1988) karya G Moedjanto, sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia.

Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen.

Dalam gerakan Indonesia Berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut.

Baca juga: Sarekat Islam: Pendirian, Perkembangan, dan Perpecahan

Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia Berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia.

Selanjutnya, hasil Kongres Rakyat Indonesia menjadi sebuah propaganda GAPI untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya