(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Diundangkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014) hal ini berdampak pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.
KRITERIA KEWENANGAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT adalah:
LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH BIDANG KEHUTANAN MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG KEHUTANAN DALAM UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERUNTAHAN DAERAH
BACA /DOWNLOAD PDF UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTNG PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI PDF SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SE.5/MENLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah (download di sini) PDF SE MENDAGRI NO. 120/253/SJ TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELH DITETAPKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (download di sini) Postingan Lebih Baru Postingan Lama Mengapa masih terjadi isu sara di indonesia sebutkan contoh nyata pembangunan yang sesuai nilai nilai pancasila!! Jelaskan upaya pemerintah mewujudkan nilai nilai pancasila pada masa awal kemerdekaan, dalam bidang sosial dan budaya di lingkungan masyarakat, sekola … Jelaskan upaya pemerintah mewujudkan nilai nilai pancasila pada masa awal kemerdekaan, dalam bidang ekonomi di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarg … Jelaskan upaya pemerintah mewujudkan nilai nilai pancasila pada masa awal kemerdekaan, dalam bidang politik di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarg … Jelaskan upaya pemerintah mewujudkan nilai nilai pancasila pada masa awal kemerdekaan, dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, … hasil wawancara atau informasi yang didapatkan pada penerapan Pancasila saat ini hasil wawancara atau informasi yang didapatkan P4 pada masa orde baru Sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia Perbedaan hukum pidana internasional dan transnasional |