DOI: //doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74
Keywords: Uang Elektronik, Uang Virtual, Uang Tunai, Non Tunai
Teknologi informasi sangatlah pesat perkembangannya, sehingga merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat terutama di Indonesia yang awalnya bersifat tradisional menjadi moderen. Dunia perbankan saat ini juga sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya sehari-hari, dimana operasionalnya dikenal dengan Sistem Aplikasi Perbankan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi operasional bank semakin hari semakin efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai. Penggunaan teknologi modern sebagai instrument pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaan yang semakin efisien, praktis, aman, cepat dan nyaman. Fasilitas pembayaran non tunai tersebut akhir-akhir ini muncul dalam bentuk instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (electronic money/e-money) dan uang virtual (virtual money). Untuk itu dalam tulisan ini akan lebih membahas dan memperjelas secara mendalam tentang penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia. Sehingga masyarakat akan lebih mengetahui perkembangan, jenis-jenis dan manfaat serta kelebihan dan kekurangan uang elektronik dan uang virtual dibandingkan dengan uang tunai.
By Administrator // Senin, 22 Juni 2015 // 08:44 WIB // Liputan Khusus
Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia tengah menggalakkan program Elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.
Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas Pemerintah Pusat guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah 31%. Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapatmembuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).
Elektronifikasi memberikan manfaat secara luas baik bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian seperti kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran. Selain itu elektronifikasi menciptakan transparansi dan governance bagi pemerintah, sehingga sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa.
Pemerintahan Jokowi terus mendorong penggunaan transaksi non tunai (Elektronifikasi) dalam berbagai program Nawacitranya. Antara lain penyaliran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang elektronik; Pembayaran pemerintah kepada masyarakat untuk bantuan sosial; Pengembangan sistem e-government pada berbagai pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; Pengggunaan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan perlindungan TKI.
Beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia mengundang perwakilan 43 BI beserta 43 perwakilan Pemeirntah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk hadir dalam Pertemuan Forum Koordinasi Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif di Jakarta. Tujuan dari pelaksanaan pertemuan tersebut adalah mensosialisasikan kebijakan dan pelaksanaan program elektronifikasi dan keuangan inklusif dan mendorong percepatan pelaksanaanya di daerah.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa secara umum kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa :
- Jumlah transaksi ritel (pemerintah, pelaku usaha dan perorangan) sebesar 1,68 kali GDP
- Belum terdapat infrastruktur non tunai untuk layanan publik dan pemerintah
- 64% masyarakat Indonesia belum memiliki akses dan menggunakan layanan bank
- Angka financial literacy (melek informasi keuangan dan bank) masih rendah, dimana lebih dari 40% masyarakat perkotaan Indonesia belum memahami fungsi dan layanan uang elektronik, internet banking dan mobile/sms payment., sementara masyarakat di luar perkotaan belum diketahui tingkat pemahamannya. Dari 40% masyarakat perkotaan tersebut, pemahamannya hanya sebatas instrumen Kartu ATM dan Kartu Debet
Disisi lain Bank Indonesia memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2024 meliputi :
- Target transaksi ritel (pemerintah, pelaku usaha dan perorangan) sebesar 4 kali GDP
- Menjadikan 75% masyarakat memanfaatkan bank untuk transasksinya
- Mencapai 85% transaksi masyarakat dilakukan melalui Layanan Keuangan Digital, Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan non tunai lainnya.
Untuk itu Bank Indonesia memandang perlu untuk mempercepat pelaksanaan program elektronifikasi pembayaran khususnya bagi Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah. Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah adalah tata cara pembayaran pemerintah baik berupa pembayaran masyarakat kepada pemerintah maupun pembayaran pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara elektronik (non-tunai) serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut merupakan salah satu langkah reformasi pada modernisasi sistem pembayaran untuk mendukung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Jenis-jenis Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah
| Retail Transaction | Government | Business | Person |
| Government | · Distribusi APBN/APBD | · Pembayaran barang dan jasa · Subsidi/insentif kepada BUMN/BUMD | ·Bansos ·Subsidi/insentif ·Gaji PNS ·Honorarium/Upah Pegawai Kontrak |
| Business | · Pajak · PNBP (Izin, Retribusi, Fiducia, HGB, kontrak kerja, denda dll) | X (tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah) | X (tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah) |
| Person | · Pajak · PNBP (izin, retribusi, paspor, denda dll) | X (tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah) | X (tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah) |
Beberapa daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan bank-bank nasional untuk menyediakan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non tunai (lewat transfer antar rekening/ATM), sedangkan Kota Bandung dan Pemprov DKI Jakarta telah mengaplikasikan layanan pembayaran non tunai pada layanan publik khususnya retribusi parkir di badan jalan dengan menggunakan Tempat Parkir Elektronik (TPE) pada beberapa ruas jalan rawan macet. Dengan mengaplikasikan TPE tersebut, terungkap bahwa Pndapatan Asli Daerah DKI Jakarta dari sektor rektribusi parkir melonjak drastis.
Oleh Ferry Fabi Fadlillah, mahasiswa PKN STAN Terdapat begitu banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. Terlebih kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat, membuat transaksi keuangan menjadi semakin mudah. iGeneration atau biasa diketahui sebagai Generasi Z merupakan generasi yang dapat dikatakan sebagai yang paling ‘melek’ akan kemudahan transaksi ini. Bagaimana tidak, generasi ini merupakan generasi dengan persentase terbesar sebagai pemakai jasa keuangan non tunai dalam satu dekade ini. E-money atau Electronic money mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar asing di telinga kita. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) yang kini sudah diperbarui menjadi PBI Nomor: 18/ 17/PBI/2016, E-money diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. E-money bukan hanya sebagai pengganti uang tunai fisik dalam bentuk koin dan uang kertas dengan uang elektronik yang setara, namun juga sebagai sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk membayar barang atau jasa dengan mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain. Kemunculan e-money di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Dikhususkan untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro dan ritel.
Lalu, apa perbedaan antara proses pembayaran dengan e-money dibandingkan dengan pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit? Perbedaan utamanya adalah para pengguna e-money tidak perlu memberikan informasi kartu kredit atau kartu debit mereka saat bertransaksi. Hal ini akan mengurangi resiko terjadinya pencurian data pribadi dan juga mengurangi resiko penipuan.
Bila dilihat secara jumlah, transaksi, dan volume, e-money terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut jauh bila dibandingkan pertumbuhan kartu kredit dan kartu ATM yang pertumbuhannya cenderung stagnan. Sebagai catatan, jumlah kartu ATM dan debit di Indonesia pada 2015 terdapat 112,9 juta kartu. Sementara jumlah kartu kredit di Indonesia pada 2015 mencapai 16,9 juta kartu. Nilai transaksi melalui kartu kredit di 2015 mencapai Rp 281,3 triliun, sementara nilai transaksi melalui kartu ATM dan Debit mencapai Rp 4,4 kuadriliun. Di bawah ini adalah data penggunaan e-money dari tahun ke tahun:
Tabel Transaksi E-money
Sumber: Bank Indonesia
Menurut data yang ada, e-money adalah salah satu alternatif yang amat potensial dalam menggenjot peningkatan inklusi keuangan. Perusahaan telekomunikasi dan perbankan pun berlomba-lomba mengeluarkan layanan dan produk e-money. Hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini memiliki layanan e-money, seperti Mandiri e-money, BRI Brizzi, BNI Tapcash, BCA Flazz, dan ada T-cash yang merupakan produk dari perusahaan telekomunikasi, Telkomsel. Bahkan, langkah mereka juga dibuntuti oleh pelaku bisnis startup tepatnya di bidang financial technology (fintech) yang memiliki skala lebih kecil namun pergerakannya amat lincah. Seperti contoh Tokocash milik Tokopedia, ada Bukadompet milik Bukalapak dan Gopay kepunyaan Gojek.
Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Negara
Dengan mengasumsikan Indonesia sebagai negara perekonomian tertutup maka peningkatan penggunaan alat pembayaran non tunai atau e-money dapat berdampak terhadap penurunan permintaan uang di masyarakat. Secara teoritis, penurunan permintaan uang akan menyebabkan penurunan tingkat suku bunga di pasar uang karena masyarakat akan memilih menggunakan alat pembayaran non tunai yang dibarengi dengan menyimpan uang di bank yang bersangkutan (Mankiw, 2009). Hal ini membuat biaya pinjaman lebih kompetitif, sehingga meningkatkan investasi perusahaan dan meningkatkan Output riil nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan e-money akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan alat analisis yang sama, jika masyarakat menggunakan e-money maka pengguna e-money akan merasakan penurunan biaya transaksi dan biaya menunggu dalam melakukan transaksi pembayaran secara tunai (Dias, 1999). Hal ini dikarenakan dengan adanya alat pembayaran non tunai maka transaksi pembayaran akan lebih cepat terlaksana. Di samping itu, terdapat potensi tambahan pendapatan berupa insentif sebagai pemanis yang ditawarkan dari masing-masing penyedia layanan e-money, seperti potongan harga dan voucher gratis untuk transaksi tertentu. Kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Indonesia Menuju Era Cashless Society
Pemberlakuan wajib menggunakan e-toll atau bisa juga dengan e-money pada 31 Oktober 2017 lalu memberikan banyak manfaat. Selain tidak perlu antre panjang dan repot mengurus uang kembalian karena harus fokus menyetir, transaksi menggunakan e-toll juga mempersingkat waktu, terlebih sekarang sudah ada tongkat tol, yaitu alat seperti tongsis dengan ujung yang memiliki tempat menyelipkan kartu e-toll sehingga memudahkan pengguna ketika tap in maupun tap out di gerbang tol. Lebih canggih lagi, ada e-Toll Pass yaitu perangkat transmitter OBU (On Board Unit) yang dipasang pada kaca depan mobil (tengah, kiri atau kanan) sehingga memudahkan pengendara untuk melintasi Gerbang Tol Otomatis (GTO) bertanda e-tollpass dengan kecepatan 10 km/jam tanpa perlu berhenti dan membuka kaca mobil. Tidak hanya di tol, kini pengguna transjakarta juga diwajibkan menggunakan e-money. Ini sesuai dengan cerminan pelayanan publik yang mengikuti perkembangan teknologi.
Pemberlakuan wajib ini juga menegaskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan pada 14 Agustus 2014 lalu untuk membawa Indonesia menuju era masyarakat tanpa uang atau Cashless Society. Istilah dompet tebal yang terasa mengganggu kenyamanan akan bisa hilang digantikan dengan satu kartu yaitu, e-money. Selain kepraktisan yang didapat, penggunaan e-money juga bisa meminimalisir kejahatan peredaran uang palsu.
Kajian Bank Indonesia mengenai pengenaan biaya untuk pengisian saldo atau top-up e-money sekitar Rp1.500,- s.d Rp2.000,- untuk sekali isi, akhirnya dibatalkan dan mendapat respon positif dari masyarakat khususnya pengguna e-money. Melirik beberapa contoh penggunaan e-money di negara lain seperti Suica di Jepang, Oyster Card di Inggris, dan Octopus Card di Hongkong, tidak dikenakan biaya atas top up. Karena e-money tidak bisa diblokir, maka sama halnya dengan uang tunai, jika e-money ini hilang maka hilanglah pula sejumlah nominal saldo kita yang ada di dalamnya. Jadi alangkah baiknya tidak mengisi saldo terlalu banyak di dalam e-money. Kekurangan lain yang mungkin masih perlu diperbaiki adalah kemudahan untuk top-up, yakni agar bisa dilakukan melalui ponsel, sehingga tidak harus pergi mencari ATM maupun minimarket terdekat, terlebih ketika kita sedang berada di jalan tol.
Sebagai generasi “kekinian”, mari bersama kita gerakkan sistem pembayaran elektronik ini dengan beralih ke e-money agar semakin cepat terwujudnya Cashless Society di Indonesia untuk kemajuan bersama. Uang Digital, Uang Masa Depan.