Transformasi apa saja yang harus dilakukan Indonesia dalam pembangunan ekonomi?

Jakarta, Kominfo Pembangunan infrastruktur kunci penting dalam mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan menyatakan ketersediaan hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi biaya logistik yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha menjadi berkurang signifikan.

"Pengeluaran biaya pengiriman, dapat ditekan oleh para pelaku usaha ketika menggunakan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah saat ini. Maka dipastikan arus pengiriman barang dapat dilakukan lebih cepat dan hemat," ujarnya dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual dari Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Menurut Menko Luhut, infrastruktur yang dibangun membuka akses secara langsung dalam menghubungkan sentra perekonomian di daerah daerah lainnya. "Kita dapat menurunkan biaya angkut logistik lebih objektif," katanya.

Dalam diskusi bertema "Kaleidoskop 2020: Komitmen Negara Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19", Menko Marves memberikan contoh, pelabuhan Patimban di Jawa Barat yang memiliki akses secara langsung ke wilayah sentra perekonomian di sekitarnya.

"Imbasnya, jarak tempuh yang diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut dapat dipangkas secara signifikan. Alhasil, biaya logistik yang dikeluarkan dapat berkurang," jelasnya.

Diproyeksikan, akses infrastruktur yang dibangun pemerintah di sekitar Pelabuhan Patimban berpotensi besar meningkatkan pertumbuhan perekonomian di 10 kawasan industri. Mengingat, kapasitas masif yang biasa menampung hingga 3,75 juta peti kemas dan 750 ribu kendaraan pengangkut.

"Pelabuhan Patimban akan disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Rencana kita tadi pelabuhan di daerah pantai sehingga dapat meningkatkan efisiensi," katanya Menko Luhut.

Selanjutnya, Menko Marves mengatakan, pembangunan infrastruktur digital juga difokuskan di wilayah sentra perekonomian tersebut. Penggunaan teknologi berbasis digital tentunya akan membuat efiensi pengiriman logistik yang dilakukan dapat segera diwujudkan.

Kemudahan yang ditawarkan melalui teknologi berbasis digital harus diadopsi pada setiap sentra perekonomian. Dengan begitu, sistematis pengelolaan di wilayah tersebut menjadi lebih memudahkan para pelaku usaha yang menggunakan fasilitas itu.

"Akan didorong melalui kekuatan infrastruktur digital efisiensi logistik salah satunya," kata Menko Luhut

Sinergitas antara infrastruktur fisik dan digital akan membawa dampak positif terhadap tiga rencana pemerintah ke depannya. Khususnya pada pembangunan pabrik mobil listrik yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah, meningkatkan ekspor secara signifikan dan pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 sebesar Rp417,8 triliun. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan pasca-pandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

Dorong Stabilitas Harga Barang

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah juga berdampak positif terhadap stabilitas harga barang dan mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih berkembang.

Stabilitas harga barang di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) dikatakan Luhut menjadikan disparitas harga barang antar wilayah di Indonesia tidak terlalu mencolok dan terjangkau oleh masyarakat. "Mempengaruhi disparitas harga di wilayah 3T," ujar Menko Marves.

Dengan pembangunan infrastruktur yang menyambungkan sentra-sentra perekonomian, maka dapat menekan biaya pengiriman logistik secara signifikan. Adanya hal tersebut, menjadikan harga barang cenderung stabil hingga ke daerah-daerah lainnya.

"Dapat membuat disparitas harga barang di Indonesia timur dan barat tidak terlalu tajam," kata Menko Luhut.

Kemudian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah dapat membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga semakin bergelora di berbagai wilayah.

Efisiensi yang didapatkan melalui penggunaan infrastruktur tersebut, para pelaku di atas memiliki peluang mengembangkan usahanya.

Adanya langkah strategis ini, lanjut Menko Marves, pembangunan infrastruktur akan berdampak positif kepada seluruh pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari mulai pelaku UMKM yang berada di wilayah barat hingga timur Nusantara akan memiliki peluang yang sama mengembangkan usahanya.

"Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kita lakukan semua ini demi rakyat dan UMKM seluruh Indonesia," katanya.

Sementara itu, saat yang sama Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marives Ayodhia G L Kalake mengatakan, pembangunan infrastruktur secara komprehensif dapat memperkokoh pondasi perekonomian dalam negeri. Karena saat ini pemerintah telah membangun infrastruktur pelabuhan hingga jalan yang terintegrasi menghubungkan antar wilayah strategis.

Dampaknya bisa di prediksi yakni, jarak tempuh antar kawasan strategis dapat di tempuh dengan jarak yang relatif lebih cepat. Dengan begitu alokasi biaya pengiriman logistik dapat ditekan oleh pelaku usaha. "Kita ingin memperkokoh pondasi, tidak hanya untuk pengungkit seperti disampaikan oleh bapak Menko," imbuhnya.

Dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia, kata dia, sudah tepat pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara komprehensif. Yang menyambungkan infrastruktur darat dan lautan, mengingat kondisi geografis dalam negeri yang di dominasi kepulauan.

"Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau tentunya pemerintah harus bekerja keras untuk menyiapkan infrastruktur yang terintegrasi," katanya.

Dengan sinerginya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan membuat sentra-sentra ekonomi baru tumbuh di berbagai wilayah. Jadi, pusat pertumbuhan perekonomian dapat merata berada di seluruh wilayah dengan bantuan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini.

"Sentra kawasan ekonomi tidak lagi di jawasentris, melainkan dapat tercipta di berbagai wilayah di barat hingga timur Indonesia," pungkasnya.