Strategi yang digunakan masyarakat dalam PENGURANGAN risiko bencana

Semarang – Semua pihak harus menjadi aktor utama penanganan risiko bencana. Tidak terkecuali, mereka dituntut dapat bergerak massif dan berkelanjutan dalam menurunkan risiko bencana maupun mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi. Terlebih, Jawa Tengah merupakan “supermarket” bencana.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Rabu (31/5). Selain Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana SH MSi, hadir pula sebagai narasumber dalam rakor tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi, Staf Khusus Gubernur Jateng, Ir Sunaryo MURP, PhD, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam rakor yang juga dihadiri sekretaris dan atau kepala sub bagian program dari 33 BPBD kabupaten dan kota se-Jateng serta organisasi penyandang disabilitas tersebut, Plh Gubernur menjelaskan regulasi, strategi, konsep, dan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam penerapannya tak bisa berjalan sendirian, parsial dan sektoral, tapi perlu keroyokan, gotong royong dan terintegrasi mulai dari pusat hingga desa.

“Koordinasi menjadi poin penting dalam proses-proses integrasi. Termasuk integrasi antardokumen analisis risiko, perencanaan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, dan perencanaan tata ruang sebagai faktor strategis untuk mengurangi risiko pembangunan akibat bencana,” bebernya.

Perencanaan pembangunan, lanjut Heru, ditata dan diatur agar memenuhi kaidah tata ruang sesuai peruntukkan dan kapasitas, sehingga dapat meminimalisasi hal-hal negatif, seperti terdampak bencana. Apalagi paradigma pembangunan bidang kebencanaan yang sekarang dianut adalah konsep pengurangan risiko bencana, yaitu kesiapsiagaan dan antisipatif.

Menurut Plh Gubernur, pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana merupakan awal supaya hasil pembangunan lebih bermanfaat, lestari, dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Guna mendukung hal itu, diperlukan peta kondisi kemampuan masing-masing serta metode integrasi yang disepakati, termasuk format dokumennya, dari pencatatan semua kegiatan hingga laporan.

“Melalui dukungan tersebut, diharapkan diperoleh metode paling moderat dan jalan tengah untuk semua pihak. Muaranya selain memudahkan aksi dan langkah nyata terkait hal-hal yang perlu diintegrasikan, juga memudahkan pengadministrasiannya,” terangnya.

Dengan tertib adminsitrasi, akan jelas siapa, berbuat apa, pada saat apa dari pra, saat maupun pasca bencana. Semua pihak harus bisa melakukan gerakan masif dan berkelanjutan untuk menurunkan risiko bencana maupun antisipasi bencana yang mungkin terjadi. Semua harus menjadi aktor utama dan bergandeng tangan guna meminimalisasi dan penanganan risiko bencana.

“Demikian pula kepada perwakilan organisasi penyandang disabilitas, saya minta bisa memberikan pencerahan simulasi evakuasi bencana, sehingga mereka sadar, tanggap, responsif terhadap kerentanan, ancaman dan bahaya bencana tak bisa diterka kapan tiba,” pinta Heru.

Sementara itu Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana menjelaskan, penanggung jawab pertama penanggulangan bencana pada kabupaten dan kota. Sehingga komitmen bupati dan walikota serta DPRD harus mengedepankan pengurangan risiko bencana, termasuk pengintegrasian perencanaan di seluruh sektor pembangunan, terutama terkait konsekuensi penetapan dan pengadaan tata ruang jangan sampai ada alih fungsi lahan atau pembangunan pabrik di zona yang dilarang.

“Kita sadar betul Jateng ini ancaman risiko tinggi bencana alam. Sehingga diharapkan bupati dan walikota mempunyai komitmen bersama mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bukan kedaruratan,” ujarnya.

Roh UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, kata Sarwa, lebih pada mitigasi pengurangan bencana. Selain itu salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) BPBD Jateng antara lain membentuk desa tangguh bencana sebanyak delapan desa pertahun, pemasangan early warning system, petunjuk jalur evakuasi, serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Asprilliana, Sabikhah (2018) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Melalui Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengurangan risiko bencana merupakan pendekatan dalam penanggulangan bencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan pengurangan risiko bencana berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya untuk mengelola ancaman – ancaman yang dapat memperbesar risiko bencana. Pengurangan risiko bencana ini menitikberatkan pada bencana banjir yang melanda Desa Kademangan sebagai desa rawan bencana banjir setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui model Miles, Huberman dan Saldana. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana dan perencanaan kesiapsiagaan serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan dalam proses wawancara peneliti mencoba mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber penting dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Desa Kademangan beserta masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Mitigasi dan Kesiapsiagaan cukup berhasil. Hal ini karena upaya pengurangan risiko bencana telah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, mengembangkan strategi mitigasi bencana berupa a) pemetaan; b) pemantauan; c) penyebaran informasi; d) sosialisasi dan penyuluhan, e) pendidikan dan pelatihan, serta d) peringatan dini. Sedangkan dalam perencanaan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang telah merancang Rencana Kontinjensi untuk menghadapi kondisi tanggap darurat. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah menjalankan koordinasi yang cukup baik dengan berbagai aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk optimalisasi fungsi Pusdalops. Peneliti juga merasa pemerintah perlu mengembangkan strategi mitigasi yang bersifat “bottom up” yang akan melibatkan partispasi masyarakat. Selain, itu perlu adanya kerjasama dengan pihak akademisi termasuk kontribusi para ilmuwan, perlu adanya penerbitan Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang koordinasi antar aktor yang terlibat penanggulangan bencana, perlu merumuskan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencan, perlu adanya sistem penyebaran informasi tentang meminimalisir dampak bencana, dan perlu mengembangkan kebijakan rasional dengan menggunakan kajian – kajian ilmiah.

English Abstract

The decreasing of disaster risk is approaching in disaster tackling through mitigation and preparedness. The agency of Local Disaster Relief of Jombang Regency has decreased the disaster risk based on the duty, and its function to manage the threats which could enlarge the disaster risk. The decreasing of disaster risk on flood disaster happened at Kademangan village of flood disaster every year. This study use the mind of qualitative research descriptive approachment through model of Miles, Huberman and Saldana. The focus of this study is to know strategies will way with those who passed being undertaken by the government of the regions to the reduction of disaster risk through working with disaster mitigation and planning the preparedness of as well as for the knows all that become factor both supporters and working in the opposite direction. On this research , researchers used the objective of the interview , observation , and documentation of as a technique of data collection. Meanwhile in the the process of the objective of the interview group of researchers from tried to gather information from several the source of information important natural order of Local Disasater Relief of Jombang Regency and administrations of Kademangan village together as well as those of the community. The result of the research can be concluded that Regional Government Strategy in Decreasing Disaster Risk through Mitigation and Preparedness is succeed enough. This is because the reduction of the disaster risk have a legal base law in its implementation , devleop strategies for disaster mitigation in the form of a) mapping; b) monitoring; c) the spread of information; d) socialization and counseling , e) education and training , and d) early warning. While in the planning of the preparedness Regional Disasater Relief of Jombang Regency has designed to facing the condition contingency plan to emergency response. In addition , Regional Disasater Relief of Jombang Regency coordination has run pretty good with various actors are involved. In this study, the researcher suggested that needed additional human resources to optimalize Pusdalops function. The researcher also feels that the government need to develop the mitigation strategy which is “bottom up” that will involve society participation. Besides, it needs a cooperation with the academician includes the contribution of scientist, there should have been the issuance of standard operating procedures which regulates coordination between actor involved disaster management, necessary to formulate local regulations on bencan reduction, there should have been system a dissemination of information on minimize the impact of disasters , and need arational policy development by scientific study.

Actions (login required)

View Item