Strategi apakah yang diambil pemerintah untuk MENINGKATKAN penerimaan negara

Oleh karena itu, strategi pertama optimalisasi penerimaan negara yakni melanjutkan joint program penerimaan negara antara Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA).

“Kami minta unit-unit ini semakin berkolaborasi dan bersinergi sehingga pajak dan nonpajak bisa menjadi satu dan konsisten," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara, terutama perpajakan, masih akan mengalami tekanan yang cukup berat pada tahun depan. Tidak hanya karena virus Corona, tren perlambatan ekonomi dunia yang terjadi sebelum pandemi juga turut memengaruhi basis pajak Indonesia.

Menurutnya, kerja sama antara DJP, DJBC, dan DJA menjadi salah satu upaya penguatan basis pajak yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan negara.

Strategi kedua adalah pengembangan compliance risk management (CRM) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani menilai sistem tersebut semakin dibutuhkan seiring dengan bertambahnya wajib pajak di Indonesia.

“Dengan jumlah wajib pajak yang meningkat tapi tidak bisa seluruh resource hanya untuk melihat seluruh risiko [ketidakpatuhannya]," ujarnya.

Strategi ketiga adalah perubahan layanan pajak ke arah digital, yang terdiri atas click, call, dan counter. Adapun strategi keempat yaitu pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE) untuk meningkatkan kinerja logistis nasional serta memperbaiki iklim investasi dan daya saing ekonomi.


Strategi kelima adalah optimalisasi PNBP melalui implementasi dan diseminasi/sosialisasi/uji petik regulasi turunan Undang-Undang (UU) PNBP kepada stakeholders seperti kementerian/lembaga, pengelola PNBP, badan usaha milik negara (BUMN), wajib bayar publik, dan akademisi.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyiapkan strategi pada aspek pengawasan pengelolaan penerimaan negara. Pertama, berupaya meningkatkan pengawasan yang salah satunya melalui kegiatan strategis joint task force on narcotics antara DJBC dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) dengan konsep skema operasi. Kedua, melaksanakan kegiatan patrol laut secara berkesinambungan.

"Kemudian kami juga akan melakukan kegiatan intelijen dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kegiatan operasi bersama ataupun operasi gabungan," katanya.

Pada RAPBN 2021, pemerintah menargetkan penerimaan negara Rp1.743,6 triliun, turun 1,8% dibandingkan dengan usulan awal yang disampaikan Presiden Joko widodo dalam pidato nota keuangan senilai Rp1.776,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp1.444,5 triliun atau turun 2,5% dibanding rencana awal Rp1.481,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini ditargetkan Rp298,2 triliun atau naik 1,6% dari sebelumnya Rp293,5 triliun.

Target penerimaan pajak 2021 dipatok senilai Rp1.229,6 triliun, turun 3,05% dari rencana sebelumnya Rp1.268,4 triliun. Sementara target penerimaan kepabeanan dan cukai justru naik 0,74%, dari semula Rp205,7 triliun menjadi Rp213,4 triliun. (kaw)

Pemerintah memasang target penerimaan perpajakan pada 2021 meningkat 2,6% sampai 10,5% year on year (yoy). Secara nominal penerimaan ditargetkan sebesar RP 1.441,07 triliun sampai Rp 1.551,9 triliun. Target dipasang berdasarkan proyeksi ekonomi tahun depan yang membaik setelah tertekan pandemi virus corona.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (18/6). Ia merinci target tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.232,3 triliun sampai Rp 1.331,8 triliun atau tumbuh 2,8% sampai 11,1% yoy serta dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 207,75 triliun sampai Rp 219,89 triliun atau tumbuh 1% sampai 6% yoy.

“Penghitungan ini menjadi baseline perrhitungan penerimaan perpajakan tahun 2021 yang juga mencakup kebijakan insentif perpajakan yang akan diberikan, dan strategi optimalisasi penerimaan yang akan dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Sebaliknya, dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menyatakan proyeksi penerimaan perpajakan 2020 turun 9,2% yoy dengan realisasi nominal sebesar Rp 1.404,5 triliun. Penerimaan perpajakan tahun ini memang sedang seret akibat banyak sektor usaha terpukul pandemi corona. Ini terlihat dari laporan APBN KiTa per 31 Mei yang disampaikan Kemenkeu pada 16 Juni lalu.

(Baca: Pemerintah Akan Turunkan PPN Produk Primer Pangan Menjadi 2%)

Dalam laporan itu disebutkan, penerimaaan perpajakan terkontraksi 10,8% dibandingkan periode sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp 444,6 triliun. Penerimaan PPh Migas paling terkontraksi sebesar 35,6% dengan realisasi Rp 17 triliun. Jauh dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 26,4 triliun.

Advertising

Advertising

Sementara PPh Non-Migas terkontraksi sebesar 10,4% dengan realisasi sebesar Rp 264,8 triliun meskipun masih berada dalam koridor Perpres 54/2020 yang memproyeksikan kontraksi di sekitaran 10%. Kemudian PPN terkontraksi sebesar 8,0% dengan realisasi sebesar Rp 160 triliun.

Dilihat dari pajak per jenis, hanya PPH OP dan PPh 26 yang tak mengalami kontraksi. Masing-masing tumbuh 0,55% dan 14,33%. Pertumbuhan PPH OP dipengaruhi kebijakan pergeseran pencatatan, sementara PPH 26 dipengaruhi tak berulangnya restitusi besar pada Februari 2019.

Dalam mematok target penerimaan perpajakan tahun depan, Sri Mulyani menyatakan telah mempertimbangkan ketidakpastian dan dinamikan perekonomian sepanjang tahun ini. Pemerintah pun menurutnya akan melakukan beberapa kebijakan untuk merealisasikan target tersebut.

(Baca: Sri Mulyani Pangkas Lagi Proyeksi Ekonomi Kuartal II Menjadi 3,8%)

Langkah-Langkah Pemerintah Merealisasikan

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, kata Sri Mulyani, adalah dengan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan insentif perpajakan, yakni kepada sektor-sektor yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi.

Insentif perpajakan tersebut akan diberikan untuk membantu arus kas wajib pajak dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan dan menurunkan bea masuk guna mempercepat masuknya investasi dan peningkatan perekonomian. Insentif akan diberikan pula kepada kegiatan vokasi dan litbang untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi regulasi, pemerintah mendorong terwujudnya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan. Harapannya melalui beleid ini peraturan-peraturan yang selama ini menyulitkan wajib pajak akan dipermudah dan lebih bersahabat secara teknologi.

Sri Mulyani menyatakan akan mengoptimalkan pula penerimaan pajak digital atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sebelumnya, pemerintah telah mendapatkan jalan memburu PPN digital perusahaan asing melalui PMK Nomor 48 tahun 2020 yang menjadi turunan Pasal 6 Perppu Nomor 1 tahun 2020.

(Baca: Jalan Panjang dan Berliku Memburu Pajak Digital Asing)

Melalui peraturan yang akan berlaku mulai 1 Juli tersebut, pemerintah bisa menarik PPN pelaku usaha PMSE asing seperti Netflix dan Spotify sebesar 10%. Dalam naskah akademik RUU Omnibus Law Perpajakan disebutkan potensi dari PPN PMSE sebesar Rp 10,4 triliun dari perkiraan pendapatan transaksi senilai Rp 104,4 triliun.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah adalah ekstentifikasi dan pengawasan berbasis kewilayahan. Otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum berbasis risiko dan berkeadilan. Hal ini akan diiringi dengan pengembangan fasilitas kepabeadan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas kementerian dan lembaga.

Seluruh langkah tersebut, kata Sri Mulyani, adalah rangkaian dari reformasi perpajakan sampai 2024. Selama kurun pelaksanaannya pemerintah berkomitmen menjaga tax ratio dan keinginan menggunakan pajak sebagai insentif.

“Ini adalah tujuan yang selalu kami seimbangkan,” kata Sri Mulyani.  

(Baca: Pajak Seret Akibat Corona, Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 179,6 T)

3 Hal Penting Peningkatan Penerimaan Pajak Untuk Pemulihan Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT – (11/8/2021) Pemerintah saat ini membutuhkan dana besar untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang sudah berjalan dua tahun serta membiayai pemulihan ekomomi. Sementara, penerimaan pajak setiap tahunnya tidak pernah mencapai target.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, pemerintah perlu memperluas tax base (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak), tax ratio, dan menaikan PPN (pajak pertambahan nilai) dari semula 10 persen menjadi 12 persen.

Ketiganya masuk dalam usulan Perubahan Kelima Undang-undang Perubahan No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU Perpajakan) yang sedang dibahas bersama Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal tersebut disampaikan Peneliti Ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Christine Tjen dan Peneliti pada Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya Imanina, dalam keterangan, Selasa 10 Agustus 2021.

“RUU Perpajakan yang baru, (dibuat) untuk mengakomodasikan perpajakan baik di dalam maupun luar negeri. Perbaikan UU Perpajakan tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga dunia internasional,” ujar Christine Tjen.

Dia memberi contoh, kenaikan PPN yang diusulkan pemerintah sebesar 12 persen dari yang saat ini 10 persen. Usulan kenaikan PPN bukan hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Negara lain yang tergabung dalam OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), bahkan menaikkan PPN sebesar 15 persen.

“Dengan demikian, rencana kenaikan PPN di dalam negeri 12 persen, itu masih di bawah kenaikan PPN di dunia internasional yang rata rata mencapai 15,4 persen, kata Christine Tjen.

Selain mengusulkan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, menurut Christine, pemerintah untuk azas keadilan sedang mempertimbangkan pengenaan PPN 12 persen dan 15 persen atau dengan sistem multi tarif.

Untuk produk dan jasa tertentu, akan dikenakan PPN sebesar 12 persen. Sedangkan untuk jasa dan produk yang lainnya akan dikenakan PPN sebesar 15 persen.Pengenaan PPN dengan multi tarif, argumentasi dari pemerintah adalah untuk meningkatkan keadilan. Menurut pemerintah, akan ada tarif yang spesial seperti beras kualitas prima dari luar negeri akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi dibandingkan beras dalam negeri yang sama-sama dijual di supermarket kelas atas.

Sementara penjualan beras di pasar tradisional tidak dikenakan pajak. Alasannya, untuk menunjukkan keadilan. Namun demikian, penerapan sistem multi tarif akan menimbulkan administrasi yang lebih rumit.

“Apakah kita sudah siap menerapkan PPN Multi Tarif?” tanya Christine Tjen.

Sebagai pengamat dan peneliti ekonomi, Christine mengaku lebih setuju dengan pengenaan PPN single tarif. Yakni 12 persen untuk semua jenis obyek pajak jasa maupun produk. Alasannya, karena sistem ini lebih sederhana dan mudah diterapkan oleh pemerintah maupun pihak lain.

“Multi tarif akan menimbulkan in efisiensi, sebab biaya administrasinya lebih tinggi. Kalau sistem perpajakan kita sudah oke, kita bisa menerapkan multi tarif. (Hanya) Apakah core tax kita sudah siap atau belum (untuk menerapkan multi tarif). Meski pada tahun 2024 akan diterapkan core tax. Apakah kita sudah siap untuk menerapkan multi tarif,” ujar Christine.

Pendapat senada disampaikan, dosen yang juga peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Imanina. Menurut dia, di masa pandemi Covid-19 ini tak dapat dipungkiri, penerimaan negara mengalami tekanan berat. Hampir semua sektor perekonomian mengalami pelemahan dan menyebabkan penerimaan perpajakan tidak optimal.

Imanina menilai cukup bijak jika pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen dan memperluas tax base (basis barang dan jasa yang akan dikenakan pajak).

“Dalam upaya memperluas basis pajak di masa pandemi ini, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu kecermatan untuk memilah sektor mana saja yang tidak terdampak dan sektor mana saja yang terdampak pandemi. Hal itu menjadi perhatian penting dalam upaya memperluas basis pajak di masa pandemi,” ucap Imanina. Kedua, adalah waktu atau timing. Menurut Imaninar, ada beberapa kebijakan yang sebetulnya berpotensi untuk menjadi opsi diversifikasi pajak, namun belum bisa diterapkan di masa pandemi saat ini karena sektor tersebut misalnya masih terdampak dan butuh dukungan pemerintah.

“Diversifikasi penerimaan pajak, seperti pajak carbon maupun kenaikan PPN sebenarnya dapat saja diterapkan asalkan pada waktu yang tepat, agar kebijakan tersebut memberikan hasil yang optimal. Terutama bagi kenaikan PPN. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah barang/jasa yang akan dibebani pajak tersebut harus tepat sasaran, karena tidak semua barang/jasa di Indonesia dapat dikenakan tarif yang sama untuk menciptakan keadilan,” kata Imanina.

Perluas Tax base

Baik Imanina maupun Christine Tjen sepakat, pemerintah perlu memperluas tax bases (basis penerimaan pajak ) dalam rangka meningkatkan penerimaan ataupun pencapaian target pajak.

Salah satunya pajak carbon bagi perusahaan maupun individu yang kegiatan usahanya dapat mencemari lingkungan.

“Pajak carbon sendiri sebenarnya memang telah lama diterapkan di beberapa negara, bahkan penjelasannya pun ada dalam teori perpajakan. Pada dasarnya tujuan pajak carbon adalah baik, karena tujuannya untuk kebaikan lingkungan yakni mendorong pengurangan emisi karbon. Di sisi lain pajak carbon dapat mendorong penerimaan negara,” ujar Imanina.

Selain pajak carbon, Imanina juga melihat demi keadilan di bidang perpajakan, sekaligus meningkatkan rasio pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah perlu mengenakan cukai bagi industri soda dan plastik, maupun objek pajak lainnya.

Mengkonsumsi soda dalam jangka panjang juga membahayakan Kesehatan. Sementara penggunaan plastik jangka pendek maupun jangka Panjang juga mengganggu lingkungan hidup.

Lebih lanjut Imanina menjelaskan, saat ini produk industri hasil tembakau (IHT) telah cukup berat dibebani oleh berbagai pajak yang harus ditanggungnya.

Pemerintah tidak bisa terus menekan IHT dengan terus menerus menaikkan tarif cukainya. Hal itu karena konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksesif dan terus menerus yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT saja, tetapi juga memicu semakin maraknya peredaran rokok ilegal, di mana hal itu justru dapat menjadi boomerang bagi penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara.

Karena itu, agar IHT tidak terus menerus menjadi andalan pendapatan negara dari cukai, menurut Imanina pemerintah perlu meningkatkan tax base atau barang barang lain yang kena cukai. Beberapa diantaranya adalah plastik, soda atau sugar tax.

Barang kena cukai yang telah diterapkan di beberapa negara lain dapat diadopsi oleh Indonesia untuk dapat menjadi alternatif penerimaan cukai pemerintah selain cukai hasil tembakau atau CHT.

“Komoditi-komoditi yang dapat dimasukkan ke dalam BKC antara lain baterai, penggunaan freon, makanan dan minuman berkarbonasi, gula, kendaraan bermotor, kartu permainan, peralatan listrik, bahan peledak, parfum, perhiasan, dan masih komoditi lainnya yang dapat dikaji” kata Imanina.

Dijelaskan Imanina, barang kena cukai (BKC) adalah barang-barang yang dibatasi peredaran ataupun konnsuminya (penggunaannya), Hal ini disebabkan karena menganggu kesehatan maupun dampak eksternalitas negatif seperti kerusakan lingkungan.

“Plastik, soda, dan makanan berpemanis adalah beberapa barang yang dapat dikenai cukai sebagai alterntaif barang kena cukai. Ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) tersebut diharapkan mampu menyokong penerimaan cukai, sekaligus penerimaan negara. Kita tidak dapat terus mengandalkan cukai hasil tembakau (CHT) saja untuk mengakselerasi penerimaan negara,” ucap Imanina.

Sumber: //www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012375537/3-hal-penting-untuk-tingkatkan-penerimaan-pajak-untuk-pemulihan-ekonomi

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA