Sistematika uud negara republik indonesia hasil amandemen yang benar adalah

Sistematika UUD 1945 meliputi pembukaan 4 alinea dan bagian batang tubuh yang terdiri dari 16 bab (sebelum amandemen). Sedangkan setelah amandemen, sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan 21 bab batang tubuh.

UUD 1945 mengalami berbagai amandemen untuk membuat peraturan amandemen yang lebih baik. Amandemen ini membuat sistem kepenulisan UUD 1945 berubah.

Lantas, bagaimana sistematika sebelum dan sesudah Amandemen? Bagian mana yang mengalami perubahan? Apakah bagian pembukaan atau hanya batang tubuh UUD 1945 itu sendiri?

Simak artikel ini baik-baik ya.

Amandemen dalam Sejarah

Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali.

Amandemen berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Secara sederhana amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya.

Secara umum amandemen dimaknai sebagai perubahan undang-undang yang dilakukan DPR dan lainnya.

Amandemen dapat berupa penambahan pasal atau beberapa ketentuan, merevisi, dan mengurangi. Namun, amandemen tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan beberapa tahapan.

Dengan adanya amandemen, diharapkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

Dapatkan Anda menyebutkan tujuan nasional Indonesia yang tertulis?

Sistematika uud negara republik indonesia hasil amandemen yang benar adalah
Amandemen UUD 1945 sumber kompas.com

Sistematika UUD 1945 Sebelum Amandemen

Sebelum amandemen, sistematika UUD 1945 meliputi:

  • Bagian Pembukaan UUD 1945 Terdiri dari 4 Alinea.
  • Bagian Batang UUD 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.

Berikut ini adalah sistematika UUD 1945 setelah amandemen:

  • Bagian Pembukaan UUD 1945 tetap Terdiri dari 4 Alinea.
  • Bagian Batang UUD 1945, menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

Baca juga:  Rumus Luas Lingkaran (LENGKAP ) + Contoh Soal dan Pembahasan

Alhasil tidak ada lembaga tertinggi sebagaimana MPR di masa lau. Indonesia telah memakai sistem presidensial yang efektif.

Perubahan Sistematika

Meskipun terjadi amandemen beberapa kali, tapi pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Batang tubuh adalah bagian yang berubah-ubah sesuai perkembangan.

Sebelum amandemen, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 2 ayat aturan tambahan, 4 pasal aturan peralihan, 49 ayat, 37 pasal, dan 16 bab.

Hal ini sangat berbeda dengan batang tubuh setelah amandemen, yakni hilangnya ayat tambahan, terdiri atas 3 pasal aturan peralihan, 170 ayat, 73 pasal, dan 21 bab.

Jadi, perubahan terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan ayat, pasal, atau bab.

Ir. Soekarno mengatakan agar tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tahu perihal amandemen, sebab amandemen terjadi bukan tanpa suatu alasan.

Amandemen berdampak besar pada suatu negara. Selain merubah sistematika UUD 1945, amandemen juga dapat merubah sistem politik.

Asked by wiki @ 03/08/2021 in PPKn viewed by 22626 persons

Asked by wiki @ 30/07/2021 in PPKn viewed by 20081 persons

Asked by wiki @ 03/08/2021 in PPKn viewed by 17588 persons

Asked by wiki @ 03/08/2021 in PPKn viewed by 16591 persons

Asked by wiki @ 31/08/2021 in PPKn viewed by 16156 persons

Asked by wiki @ 30/07/2021 in PPKn viewed by 15129 persons

Asked by wiki @ 31/08/2021 in PPKn viewed by 15054 persons

Asked by wiki @ 12/08/2021 in PPKn viewed by 14757 persons

Asked by wiki @ 14/08/2021 in PPKn viewed by 10805 persons

Asked by wiki @ 10/08/2021 in PPKn viewed by 5955 persons

Asked by wiki @ 12/08/2021 in PPKn viewed by 5012 persons

Asked by wiki @ 03/08/2021 in PPKn viewed by 3554 persons

Asked by wiki @ 23/08/2021 in PPKn viewed by 3518 persons

Asked by wiki @ 23/08/2021 in PPKn viewed by 3284 persons

Asked by wiki @ 20/08/2021 in PPKn viewed by 3263 persons

Ilustrasi pancasila. Foto: pinterest

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, UUD 1945 juga menjadi hasil perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air.

Sejatinya, UUD 1945 mulai dibentuk pada 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. Kemudian, undang-undang ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

UUD 1945 sendiri sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Amandemen ini ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR.

Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-undang tanpa mengubah pasal yang sudah ada sebelumnya.

Amandemen UUD 1945 digelar sejak 1999-2002 selama empat kali, di antaranya:

  • Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999: Perubahan Pertama UUD 1945

  • Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000: Perubahan Kedua UUD 1945

  • Sidang Umum MPR 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD 1945

  • Sidang Umum MPR 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD 1945

Amandemen yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan pada bagian sistematika UUD 1945. Bagian pasal, bab, dan lainnya tetap sama seperti bagian awal. Namun, terdapat perubahan pada bagian isi.

Agar lebih jelas, simak sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang dikutip dari buku Makna Undang-undang Dasar tulisan Nanik Pudjowati, M.Pd. (2018:15):

Ilustrasi lambang negara. Foto: Pixabay

Sistematika UUD 1945 Sebelum Amandemen

  • Batang Tubuh: 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

  • Penjelasan: penjelasan umum serta pasal demi pasal.

Sistematika UUD 1945 Sesudah Amandemen

  • Pembukaan UUD 1945: 4 alinea.

  • Batang Tubuh: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.