ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 104 Tahun 2004 TANGGAL : 18 Oktober 2004 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN
AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 13 dari 13
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 46 TAHUN 1984 (46/1984) TENTANG ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 220 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR : 57 TAHUN 1988 (57/1988) TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 166 TAHUN 2002 TENTANG. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 220 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS MA ARIF NU
BUKU PANDUAN 4 POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU
ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF NU PUSAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
ANGGARAN DASAR SATUAN KOMUNITAS MA ARIF NU
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
ANGGARAN DASAR IKATAN PEMUDA TIONGHOA INDONESIA PEMBUKAAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 43 TAHUN 1997 PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA
PENGURUS BESAR IGPKhI SELAKU PIMPINAN MUNAS I IGPKhI Sekretaris Jenderal,
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 056 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN KARANG PAMITRAN
ANGGARAN DASAR FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia
ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA
ANGGARAN DASAR IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA (SK Kwarnas Nomor: 224 Tahun 2007) BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN. 1 Alfitra Salam, APU, Makalah Simposium Satu Pramuka Untuk Satu Merah Putih,
Undang Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang : Organisasi Kemasyarakatan
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012
- 1 - PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 53 TAHUN 1985 PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA BAKTI HUSADA
GERAKAN PRAMUKA IKIP BANDUNG HINGGA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN
KEPPRES 24/1999, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
REVITALISASI ASET GERAKAN PRAMUKA DALAM MENGANTISIPASI PROGRAM PEMERINTAHAN BARU : H.
Halaman PEMBUKAAN
ANGGARAN DASAR IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA PERIODE
BAB I PENDAHULUAN. siswa, Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam rencana srategis
ANGGARAN DASAR IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 002 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB 1 PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Kata Pramuka merupakan singkatan dari prajamuda karana, yang memiliki arti
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 28 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Kode Kehormatan Pramuka
DOKUMEN MUSYAWARAH AMBALAN 2013
DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 178 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. ini banyak membawa pengaruh positif maupun negatif bagi penggunanya. Apabila
ANGGARAN DASAR BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA HIMATIKA UNY
ANGGARAN DASAR Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pembukaan
KWARTIR NASIONAL. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2007 T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN BUPATI BARITO KUALA,
AD dan ART. Ditulis oleh AMPI Kukar Selasa, 28 May :42 - P E M B U K A A N
RANCANGAN ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS LINGKAR BACA INDONESIA (KLBI)
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 170.A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA
ANGGARAN DASAR Tunas Indonesia Raya TIDAR
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2007
UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA PEMBUKAAN
ANGGARAN DASAR KLUB BOLA BASKET COUGAR (COUGAR BASKETBALL CLUB)
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART), PROGRAM KERJA DAN KODE ETIK AHLI GIZI
PETUNJUK PENYELENGGARAAN GUGUS DARMA PRAMUKA
BUKU PANDUAN 2 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN,
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 32 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 4 PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH 11 JAWA TENGAH NOMOR : 089 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PRAMUKA PEDULI KWARTIR DAERAH 11 JAWA TENGAH
ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI STEMBAYO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 203 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAMPAK PEMBINAAN KEPRAMUKAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PESERTA DIDIK
POSDAYA BERSERI DUSUN I
AD/ART KM UGM PEMBUKAAN
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 055 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA