Sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan dokumen akuntansi pemerintah

Pahami apa yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan serta contoh penerapan yang dapat Anda pelajari di Blog Mekari Jurnal.

Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah standar akuntansi keuangan pemerintah.

Sistem pencatatan dan pembukuan ini yang harus ada agar keuangan dan aset negara tercatat dengan baik dan tepat.

Jika akuntansi pemerintahan tidak dilakukan, tentu penghasilan dan pengeluaran negara tidak akan terdokumentasi dengan benar dan proporsional.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mengelola anggaran yang dimiliki (public finance).

Bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan ini mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat, dan BPK.

Tujuannya adalah untuk membuktikan pertanggungjawabannya terhadap rakyat melalui pencatatan transaksi lewat laporan keuangan negara.

Transparansi pemerintah sangat dituntut karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan pendapatan dan pengelolaan seluruh sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tak terbatas seperti air dan listrik.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).

Beberapa contoh laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah antara lain:

• Laporan realisasi anggaran
• Laporan neraca
• Laporan arus kas
• Catatan atas laporan keuangan

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dari akuntansi pemerintahan:

• Tujuan Akuntabilitas

Akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah diatur oleh UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 di mana negara harus menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengelolaan finansial.

Karena menjadi amanat konstitusi, tentu data-data keuangan harus dilaporkan secara akurat oleh pemangku kekuasaan yaitu pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

• Tujuan Manajerial

Akuntansi pemerintahan bertujuan memastikan segala kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar dengan manajemen yang baik.

Tanpa adanya anggaran terencana dan tercatat, tidak mungkin ada program pemerintah yang berjalan lancar sesuai rencana.

Hal ini juga terkait dengan efektifitas dan efisiensi dari keluarnya anggaran finansial suatu negara.

Dengan adanya akuntansi ini, data-data finansial bisa dilihat – apakah uang yang dibelanjakan tersebut memang efektif dan efisien untuk masyarakat atau tidak.

• Tujuan Pengawasan (Kontrol)

Akuntansi pemerintah memudahkan \ pemeriksaan keuangan negara, termasuk ke mana anggaran disalurkan dan berapa uang yang telah dikeluarkan negara.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu serta mengukur kebutuhan-kebutuhan negara yang bisa dijadikan pedoman dirilisnya anggaran-anggaran berikutnya.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Basis penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2. Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

Atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam akuntansi pemerintah,

Maka dari itu perlu dipahami bahwa konsep dasar akuntansi yang dimulai dari pencatatan yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

Hal ini juga membantu mempermudah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah.

Contoh sederhana adalah dalam hal pengelolaan pajak di perusahaan.

Jika perusahaan mampu mengelola keuangan dan membayar pajak dengan tepat waktu, maka pemerintah pun melihat bahwa perusahaan Anda memiliki kredibilitas yang baik.

Sehingga memudahkan Anda untuk bekerja salam dengan perusahaan lain.

Sebaliknya, ketika perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan keuangan yang buruk dan terlambat membayar pajak, maka pemerintah pun akan melabeli perusahaan Anda sebagai perusahaan dengan kredibilitas yang kurang baik.

Akhirnya perusahaan Anda mungkin kesulitan bekerja sama dengan rekan bisnis lain.

Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan ketersediaan sistem akuntansi yang mudah dan praktis.

Baca Juga: Standar Audit Laporan Keuangan dan Dokumen yang Dibutuhkan

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial

Terdapat perbedaan antara struktur pembukuan dalam akuntansi pemerintahan dan yang diaplikasikan oleh perusahaan komersial.

Letak perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari jurnal laporan keuangan, sumber pendapatan, perbedaan standar, serta auditor.

1. Perbedaan Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan yang berdasarkan akuntansi komersial umumnya terdiri atas laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, jenis laporan keuangan yang digunakan adalah laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

2. Perbedaan Sumber Pendapatan

Perusahaan dengan akuntansi komersial memiliki sumber pendapatan yang berasal dari penjualan barang atau jasa, sedangkan, sumber pendapatan dalam akuntansi pemerintahan didasarkan pada penetapan-penetapan yang tercantum dalam hukum, misalnya pendapatan dari pajak.

3. Perbedaan Standar Akuntansi yang Digunakan

Akuntansi komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Sedangkan akuntansi pemerintahan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) rancangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

4. Perbedaan Terkait Kewenangan Audit

Pihak yang berwenang menjadi auditor dalam laporan keuangan komersial adalah akuntan publik, sedangkan, yang diberi kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Baca juga: Pengertian dan Fungsi Akuntansi Internasional

Kelola Proses Akuntansi Pemerintahan Lebih Mudah Dengan Mekari Jurnal

Mekari Jurnal adalah pilihan program akuntansi yang tepat untuk pengelolaan keuangan serta dapat digunakan kapan pun dan di mana pun secara realtime.

Jurnal adalah sebuah program akuntansi online yang bisa memenuhi apapun kebutuhan akuntansi sebuah bisnis maupun organisasi secara praktis dan efisien.

Jurnal juga memberikan fitur sebagai software invoice untuk pembuatan invoice yang cepat dan mudah.

Dengan Jurnal informasi keuangan akan memiliki kerahasiaan yang aman dengan perlindungan data yang dapat diandalkan.

Jurnal juga mempunyai fitur lain, salah satunya aplikasi inventory barang yang dilengkapi dengan aplikasi stock opname, laporan inventaris barang dan penyimpanan yang dapat tersaji cepat.

Saya Mau Coba Gratis Jurnal Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Jurnal Sekarang!

Di atas adalah penjelasan tentang standar akuntansi pemerintahan dalam akuntansi pemerintah, lengkap dengan fungsi dan penerapan, serta perbedannya dengan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan.

Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda yang memerlukannya, dan silahkan untuk membagikannya ke sosial media.