Salah satu pilar demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat maknanya adalah

Rancanglah kegiatan pembelajaran kontekstual dengan model portofolio yang mengangkat sebuah tema pembiasaan bersikap jujur di lingkungan sekolah

tema peran pelajar dalam memerangi kebodohan sebagai salah satu ancaman bidang sosial budayajelaskan yaa bkn disebutin!bantu yaaa, ngasal=report

mengapa manusia harus melakukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

I Made Gunawan adalah seorang abdi negara yang baik dan penganut agama yang taat. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sopan, hingga diketahui b … ahwa dia melakukan nikah siri dengan kekasihnya, hal ini ditengarai tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak, perbedaan keyakinan menjadikan hubungan mereka ditentang pihak keluarga. I Made yang beragaama Hindu dan kekasihnya yang beragama islam. Setahun berselang I made memutuskan untuk menjadi seorang muallaf dan dilangsungkan pernikahan dan dicatatkan berdasar perundang-undangan yang berlaku. Namun Dari tekanan pihak keluarga I made pasca pernikahan, akhirnya I Made dan istrinya memutuskan untuk bercerai, saat ini diketahui bahwa I made bersama istrinya dikaruniai 1 orang anak perempuan. Perceraian berlangsung menegangkan oleh kedua belah pihak terkait hak asuh dari anak juga persoalan harta gono gini yang mana I Made telah mewakafkan 1/3 bagian harta milik bersama untuk pembangunan rumah ibadah 3 tahun sebelumnya tanpa sepengetahuan istrinya. Hingga berita ini diturunkan sidang proses perceraian masih sementara bergulir. 1. Berdasarkan kasus di atas apakah perbuatan (mewakafkan sebagian hartanya) I Made memenuhi unsur-unsur wakaf? Berikan alasan anda secara jelas. READY ALL MAKUL 085773615722

1. Jelaskan alasan munculnya Teori Penunjukan Kembali! Sebutkan pula teori-teori yang digunakan dalam Penunjukan Kembali 4. Apa perbedaan Teori Obyekt … if dan Teori Subyektif dalam materi penyelundupan hukum READY ALL MAKUL 085773615722

Contoh Sampah plastik dan Styrofoam cemari perairan Pulau Pari. Jelaskan pendapat Anda bagaimana hubungannya dengan gatra kependudukan dan gatra kekay … aan alam

isi politik etis, kecuali..

1. Berapa macam Hak Kebendaan yang dAnda ketahui? Jelaskan !(skor : 40) 2. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai objek dari Hak Tanggungan, cara pem … bebanan Hak Tanggungan, dan hapusnya Hak Tanggungan serta jelaskan bagaimana caranya suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang ? (skor : 30) 3. Jelaskan hal yang berkaitan dengan seorang Ahli Waris harus hadir pada saat Warisan Terbuka, jelaskan jawaban Anda dengan merujuk kepada Pasal yang mengaturnya ? (skor : 30) ready ALL MAKUL 085773615722

ISIP 4131 SISTEM HUKUM INDONESIA Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi m … ereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Diskusikan: Bagaimanakah jika rekanan dalam perjanjian tersebut menggantung tanpa kepastian proyek pengerjaan sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian, apakah perjanjian yang sudah disepakati masih boleh dibatalkan sepihak? ready 085773615722

1. Apakah ada hubungan perubahan bentuk Negara yang satu ke bentuk negara yang lain sebagai siklus menurut Polybius? berikan alasan teoritis dan hasil … analisis teman-teman JAWAB: READY ALL MAKUL 085773615722

Suara.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi. Kalian tahu apa saja pilar demokrasi Indonesia? Jangan keliru, simak penjelasannya berikut ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan yang sama bagi semua warga negara.

Dalam sebuah demokrasi terdapat Pilar Demokrasi atau trias politika yang dibagi menjadi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pilar Demokrasi Indonesia disebut juga dengan prinsip Demokrasi Pancasila.

Menurut buku Ahmad Sanusi yang berjudul “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006)”, mengemukakan 10 Pilar Demokrasi Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Berikut adalah 10 Pilar Demokrasi Indonesia beserta penjelasannya.

Baca Juga: Seruan Habib Rizieq: Indonesia Hijrah ke Sistem Berbasis Tauhid

1. Demokrasi Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Demokrasi dengan Kecerdasan

Demokrasi dengan kecerdasan yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 yang semata-mata bukan karena kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Demokrasi lebih menuntut kecerdasan rohaniah, aqliyah, raisonal, dan emosional.

3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat

Baca Juga: Fungsi dan Tujuan Bela Negara dalam UUD 1945 hingga TAP MPR

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuatan itu. Kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat.

Lihat Foto

SHUTTERSTOCK

Ilustrasi demokrasi.

KOMPAS.com - Penerapan demokrasi di Indonesia tentu berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum.

Tahukah kamu bagaimana prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia?

Ahmad Sanusi dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006), mengemukakan 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu:

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
Demokrasi dengan rule of law
Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
Demokrasi dengan hak asasi manusia
Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
Demokrasi dengan otonomi daerah
Demokrasi dengan kemakmuran
Demokrasi yang berkeadilan sosial

Berikut ini penjelasannya:

Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demokrasi dengan kecerdasan

Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata.

Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan.

Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR atau DPD) dan DPRD.

Demokrasi dengan rule of law

Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai empat makna penting, yaitu:

Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif.
Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest) seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan dan kerusakan.

Baca juga: Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi