Salah satu penyebab kegagalan konstituante dalam membuat uud yang bersifat tetap adalah *

Usaha pemerintah untuk memecahkan persoalan politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil.Konstituente sebagai badan pembuat Undan-undang Dasar yang telah bersidang sejak 10 November 1956 di Bandung samapi dengan akhir tahun 1958 tidak menghasilkan putusan. Berikut ini sebab-sebab kegagalan penyusunan Undang-undang Dasar oleh Konstituante.

1. Berkaitan dengan dasar negara diantara anggota-anggota Konstituante terjadi tarik ulur antara partai-partai Islam yang menghendaki agar islam dijadikan sebagai dasar negara, berhadapan dengan partai-partai non-Islam yang lebih menghendaki agar yang menjadi dasar negara adalah Pancasila.

Golongan pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan islam tetapi belum mencapai mayoritas berdasar pada Pasal 137 UUDS 1950 untuk mengesahkan suatu keputusan tentang dasar negara.

2. Bentuk demokrasi yang akan dipraktikan di Indonesia, lebih-lebih setelah adanya Konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

3. Persoalan baru yang ikut menentukan perkembangan politik di indonesia adalah dwi fungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukan sumbangan dan peranannya dalam persoalan-persoalan nonmiliter. Dalam masa revolusi, ABRI telah mengendalikan pemerintahan gerilya. Disamping itu, di kalangan perwira-perwira terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan atau bakat di bidang nonmiliter yang bisa disumbangkan demi pembangunan. Pimpinan ABRI terutama Nasution, menyadari prestise yang menanjak sehingga memandang waktunya tepat untuk mendesak kepada pemerintah agar dalam kegiatan-kegiatan nonmiliter, para perwira diberi kesempatan juga. ABRI menghendaki ikut serta dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga nonmiliter. Partai-partai politik banyak yang tidak setuju dengan upaya ABRI untuk terlibat dalam urusan nonmiliter dan menjadi salah satu anggota golongan fungsional. Pertentangan itu menjadi salah satu penyebab kegagalan konstituente dalam merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru.
4. Masing-masing anggota Konstituante lebih loyal kepada kelompoknya daripada memikirkan gagasan-gagasan yang konstruktif dalam rangka memecahkan persoalan negara yang makin pelik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan diantara anggota Konstituante.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya penyusunan Undang-Undang Baru disusun. Berbagai permasalahan negara pada saat ikut berkontribusi juga terhadap penyusunan Undang-Undang tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan Undang-undang baru.

Ketika itu situasi di dalam negeri goncang karena adanya pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI & Permesta.

Pemberontakan PPRI dan Permesta terjadi karena adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan tersebut didukung oleh beberapa panglima militer.

Selanjutnya mereka membentuk dewan-dewan militer daerah, seperti

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4) dibentuk pada 20 Desember 1956.

1. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI) pada tanggal 22 Desember 1956.

1. Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.

Sementara itu di Indonesia bagian timur juga terjadi pergolakan. Tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer pemberontak.

Presiden mengajukan gagasan yang dikenal “konsepsi presiden”, karena sampai tahun 1957 konstituante belum berhasil melakukan tugasnya. Badan Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :

1. Demokrasi terpimpin
2. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol
3. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik

Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.

Pemungutan suara dilakukan terhadap usul presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hasilnya 269 mendukung menerima UUD 1945, 199 menolak.

Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.