perbedaan pemilu 1955 dengan pemilu 2022

(pemilu.kompas.com)

Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955

Ilustrasi parpol peserta pemilu.

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fajar Nursahid mengatakan, Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang berhasil menerapkan standar tinggi dalam konteks politik dan demokrasi liberal di Indonesia.

Meski pemilu pertama yang digelar di Indonesia, Fajar menilai, Pemilu 1955 merupakan pemilu paling ideal.

"Tahun 1955, Pemilu pertama dicangkokkan, tapi berhasil membuat benchmark yang cukup tinggi. Saya memandang 1955 ideal dalam konteks pemilu dan demokrasi," kata Fajar dalam diskusi 'Perbandingan dan Praktek Demokrasi Liberal 1955 dan 2019' yang digelar LP3ES di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menurut Fajar, situasi politik pada Pemilu 1955 tak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Pemilu 2019. Peserta pemilu yang multi-partai, serta terjadinya keterbelahan di masyarakat. Namun, terdapat sejumlah perbedaan antara Pemilu 1955 dan Pemilu 2019. Dalam konteks media massa misalnya, meskipun memiliki kecenderungan politik, pada Pemilu 1955 media massa mampu mengelola konflik dengan baik.

"Kompetisinya ketat, tapi bisa nyambung dialog politiknya. Ini yang seharusnya kita belajar dalam konteks sekarang ini," katanya.

Selain itu, kata Fajar, kultur siap menang dan siap kalah dipraktikkan dengan baik oleh elite politik era 1950-an. Saat itu, sirkulasi kepemimpinan politik berjalan dengan sangat cepat. Figur politik silih berganti mengisi Kabinet dan menjadi hal yang biasa.

"Poin saya adalah, ada kultur siap menang dan kalah yang tinggi di sana. Orang berganti itu biasa saja. Sekarang sudah dinyatakan berkali-kali kalah masih ngotot. Itu jadi soal menurut saya dalam konteks sekarang. Dengan demikian spirit ini yang harus diwarisi generasi politik sekarang. Siap menang dan siap kalah merupakan bagian dari kultur politik dan etika politik yang harus dibangun berkaca dari tahun 50-an," katanya.

Lebih jauh, Fajar juga menyoroti tokoh-tokoh yang muncul pada era 1950-an. Menurutnya, tokoh-tokoh politik saat itu berhasil menjadi role model atau panutan yang baik dan dewasa.

Fajar mencontohkan meskipum pendiri Masyumi M. Natsir kerap berdebat keras dengan tokoh PKI DN Aidit atau dengan Soekarno, tetapi mereka masih tetap berkawan di luar politik. Menurutnya, role model semacam itu yang tidak terlihat ditunjukkan oleh tokoh-tokoh politik saat ini.

"Ada role model tokoh-tokoh politik yang sangat baik dan sangat dewasa. Mereka tajam berpolitik. Berbedanya luar biasa tajam, tapi mereka bisa berkawan dengan baik. Cerita Natsir dengan Soekarno, Natsir dengan Aidit itu kan di sidang luar biasa tajam tapi bisa berkawan baik di luar. Ini yang juga kemudian tidak ada dalam konteks politik sekarang. Bagaimana elite bisa kendalikan konflik dan bangun konsensus," katanya.

Untuk itu, Fajar berharap elite politik saat ini meneladani tokoh politik era 1950-an dalam mengendalikan konflik dan membangun konsensus. Tanpa adanya kedewasaan berpolitik ini, Fajar mengaku khawatir situasi politik yang saat ini terjadi tidak menemukan jalan untuk membangun konsensus.

"Ketika Juni nanti MK sudah putuskan, apakah masih ada peluang konsensus yang bisa dibangun? Ini yang kemudian kita harus belajar dari konteks 50an. Bagaimana orang bisa kagum pada berbagai role model politik yang tumbuh dan sangat bisa memberikan teladan politik," katanya.

Lebih jauh, terdapat perbedaan penting antara partai politik saat ini dan era 1950-an. Menurutnya, saat itu, ideologi partai politik dibangun dengan kuat dan matang. Dengan demikian, meski ideologi berbeda dan bahkan saling bertentangan, partai politik tidak khawatir kehilangan konstituen. Kondisi tersebut berbeda dengan partai politik saat ini, di mana setiap partai tidak memiliki ideologi yang jelas dan bahkan seragam.

"Identifikasi sangat gamblang. Bagaimana proses ideologisasi ini tidak jalan. Tidak ada segmentasi khusus. Hanya pragmatis dan berorientasi kekuasaan," tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

Persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014

Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014. Ini pelajaran PPKn, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Apa itu pemilu? Pemilu atau Pemilihan Umum adalah proses memilih orang-orang untuk mengisi jabatan penting tertentu pada suatu pemerintahan.

Dalam artian luas, pemilu merupakan proses dalam mengisi kekosongan jabatan, seperti: ketua kelas, ketua OSIS, ketua RT, dll. Walaupun demikian, kata ‘Pemilihan Umum’ lebih cocok digunakan pada sesuatu yang berhubungan dengan Pemerintahan.

Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014!

Berikut ini, persamaan dan perbedaan antara pemilu pada tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014, yaitu:

Parsamaan:

• Sama-sama memilih wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan
• Meredakan ketegangan antara partai politik dalam memilih/ mengajukan calon
• Pemenang adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak
• Tata cara pemungutan suara dengan cara mencoblos

Perbedaan:

• Pemilu pada tahun 1955, dikenal juga pemilihan umum pertama yang demokratis.
  1. Tidak ada batasan masa jabatan Presiden
  2. Dua tahap pemilihan: [1]
     • Tahap pertama memilih anggota DPR., diikuti oleh 118 peserta (36 Partai Politik, 34 ormas, dan 48 perorangan), dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955.
     • Tahap kedua memilih anggota konstituante, pada tanggal 15 Desember 1955, diikuti oleh 91 Peserta (39 Partai Politik, 23 Ormas, dan 29 Perorangan)
• Pemilu pada tahun 2014
  1. Ada batasan masa jabatan Presiden, yaitu selama 5 tahun dengan dua kali periode pencalonan, jadi total untuk satu orang menjadi presiden hanya 10 tahun saja, itu juga jika periode selanjutnya terpilih.
  2. Dua tahap pemilihan:
     • Pilpres 2014: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada tanggal 9 Juli 2014, dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan masa jabatan 2014-2019. [2]
     • Pemilu Legislatif 2014, diselenggarakan pada 9 April 2014, serentak di seluruh Indonesia untuk memilih: [3]
       • 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
       • 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
       • anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
         (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota)

Pada pemilihan umum tahun 2014, baik Pilpres ataupun Pemilu Legislatif, dilaksanakan serantak di Indonesia dan beberapa negara perwakilan di luar negeri.

Baca:
– Perbedaan pemilu orde baru dan reformasi (Presiden, Wakil, Legislatif)
– Apa Upaya Bangsa Indonesia Untuk Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur
– Apa arti Kadrun?
– Apa arti Buzzer dan Influencer?
– Perbedaan negara Demokrasi dan negara Otoriter

Jadi itulah Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! Koreksi dan bagikan jika bermanfaat.