Pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka

Table of Contents Show

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Video yang berhubungan

PPKn | 67 Sumber: www.vhrmedia.com Gambar 3.3 Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. h. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan kabupatenkota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.

i. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya

soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak 68 | Kelas XI SMAMASMKMAK Semester 1 ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan member kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita- cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusian, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai yang dikandung demokrasi Pancasila, simaklah kasus berikut. Seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal, karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi, apakah kalian yakin bahwa Tuhan merestui perbuatan judi seperti yang dikatakan manusia tadi? Jawabannya, tidak. Tuhan tidak merestui perbuatan judi, apapun alasannya. Kalau demikian perbuatan judi tidak mengandung nilai hikmat. Jika demikian maka bertentangan dengan nilai Demokrasi Pancasila. Dari kasus tadi, tergambar oleh kita bahwa Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Penanaman Kesadaran Berkonstitusi Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola Negara, sehingga kemajuan sebuah Negara merupakan tanggung jawab selruh rakyatanya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk: 1. menghargai dan menjunjung tinggi hukum; 2. menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara; 3. mengutamakan kepentingan negara 4. ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik; 5. mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. PPKn | 69 Pancasila, yaitu: a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. d. Mewujudkan rasa keadilan sosial. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikianlah beberapa nilai lebih demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaanya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. Apakah kita mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak? Tugas Kelompok 3.2 Bacalah berita di bawah ini. Kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaannya dengan teman sebangku. Warga Deli Serdang dan Langkat Serentak Pilih Bupati dan Wakil Bupati Merdeka.com - Warga Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat di Sumut hari ini, Rabu 23102013, memilih calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2014-2019. Mereka menggunakan hak suaranya di ribuan TPS yang disediakan. Para pemilih mengaku ikut memilih karena berharap ada perubahan ke arah lebih baik di Deliserdang. “Ini kan lima tahun sekali. Jangan sampai golput yang menang. Kalau banyak yang memberikan suara, calon terpilih nanti jadi benar-benar mendapat legitimasi,” kata Ahmad Zuhdi 28, Info Kewarganegaraan Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk: a. kesejahteraan rakyat; b. mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; c. menolak atheisme; d. menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur; e. mengembangkan keperibadian Indonesia; f. menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 70 | Kelas XI SMAMASMKMAK Semester 1 warga Jalan Kenari Raya, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Percut Sei Tuan, yang memilih di TPS 29. Perubahan juga diharapkan Desta Tarigan, yang datang bersama keluarganya ke lokasi TPS 15 di Kelurahan Delitua, Kecamatan Namorambe. “Saya juga berharap terjadi perubahan, walaupun saya pesimis,” ucapnya. Berdasarkan pantauan, proses pencoblosan di TPS berlangsung lancar. Warga mendatangi lokasi-lokasi yang ditetapkan sejak pagi. Hingga menjelang siang, warga terlihat masih berdatangan. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap DPT, jumlah pemilih di Deli Serdang 1.485.326 jiwa. Mereka diberi hak memilih 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Lima pasangan kandidat dicalonkan partai politik, enam pasangan calon lainnya maju dari jalur perseorangan. Sementara itu, Pemilukada Langkat juga digelar hari ini. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati akan memperebutkan suara 698.300 pemilih dalam DPT. Sumber: http:www.merdeka.com 1. Menurut kalian apakah Pemilukada langsung yang dilaksanakan pada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian. 2. Kalian tentunya sering mendengar atau membaca berita, beberapa pelaksanaan Pemilukada Langsung diakhiri dengan kericuhan antar pendukung calon kepala daerahwakil kepala daerah. Menurut kalian apa saja penyebab terjadinya hal tersebut? 3. Selain itu, hasil Pemilukada langsung juga banyak yang tidak diterima oleh pasangan calon yang kalah. Mereka melayangkan gugutan hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kalian apa saja yang menyebabkan tidak diterima hasil pemilukada oleh pasangan calon kepala daerahwakil kepala daerah yang kalah dalam pemilihan? Apakah sikap tidak menerima kekalahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian. 4. Coba kalian ajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kekisruhan dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia. PPKn | 71

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa

E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah

Jawaban: A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya

Pembahasan

Dikutip dari Buku PPKn maka jawaban dari, Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya

Baca juga Makna kata bergizi pada paragraf di atas adalah?

Yang dimaksud dengan demokrasi yang berkeadilan sosial maksudnya segala hak seluruh warga negara sama didepan hukum dan mempunyai hak-hak untuk mendapatkan kebutuhannya tanpa dibedakan status sosial.