Dalam perjanjian Renville, PBB membentuk “Komisi Tiga Negara” (KTN) untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda yang beranggotakan negara berikut, kecuali?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: D. Inggris. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban D benar, dan 0 orang setuju jawaban D salah. Dalam perjanjian Renville, PBB membentuk “Komisi Tiga Negara” (KTN) untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda yang beranggotakan negara berikut, kecuali inggris. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. Australia menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. Belgia menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jawaban C. Amerika Serikat menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. Inggris menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah D. Inggris Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih. Permasalahan antara Indonesia dan Belanda menarik perhatian PBB. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya diplomasi kembali dengan melaksanakan Perjanjian Renville. Meskipun demikian, sebelum Pernajian Renville, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yakni Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Komisi Tiga Negara (KTN) merupakan lembaga yang dibentuk PBB untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda. Lembaga tersebut dipersiapkan untuk melaksanakan perjanjian Renville. Anggota dari KTN adalah Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai wakil Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Dengan demikian, anggota KTN adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan C.
 Dalam perjanjian Renville, PBB membentuk ” Komisi Tiga Negara (KTN) ” untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda yang beranggotakan negara berikut, kecuali?
Jawaban: D. Inggris Dilansir dari Encyclopedia Britannica, dalam perjanjian renville, pbb membentuk ” komisi tiga negara (ktn) ” untuk menyelesaikan sengketa indonesia-belanda yang beranggotakan negara berikut, kecuali inggris. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo pada saat perundingan? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Perundingan Renville. (ilustrasi) Komisi Tiga Negara, Badan Bentukan PBB yang Khusus Selesaikan Konflik Indonesia-Belanda, Apa yang Dihasilkan? Intisari-Online.com - Dilatarbelakangi kekhawatiran internasional atas konflik Indonesia-Belanda pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada saat itu, sedangkan Belanda ingin kembali berkuasa, menghasilkan konflik kurang lebih selama 4 tahun, 1945-1949. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik melalui pertempuran maupun jalur diplomasi. Komisi Tiga Negara merupakan badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, dan membawa keduanya ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Baca Juga: Buntut Konflik Indonesia-Belanda Soekarno Diasingkan ke Berbagai Daerah Terpencil, Tak Habis Akal Begini Cara Bung Karno Berkomunikasi dengan Para Gerilyawan Sebelum Perjanjian Renville, Indonesia-Belanda juga telah menandatangani Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Namun, upaya melalui jalur diplomasi tersebut masih tak menghentikan sengketa berdarah keduanya. Bahkan, setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947. Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda. Sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai. Page 2
Page 3
Perundingan Renville. (ilustrasi) Komisi Tiga Negara, Badan Bentukan PBB yang Khusus Selesaikan Konflik Indonesia-Belanda, Apa yang Dihasilkan?
Intisari-Online.com - Dilatarbelakangi kekhawatiran internasional atas konflik Indonesia-Belanda pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada saat itu, sedangkan Belanda ingin kembali berkuasa, menghasilkan konflik kurang lebih selama 4 tahun, 1945-1949. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik melalui pertempuran maupun jalur diplomasi. Komisi Tiga Negara merupakan badan bentukan PBB yang khusus menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, dan membawa keduanya ke Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Baca Juga: Buntut Konflik Indonesia-Belanda Soekarno Diasingkan ke Berbagai Daerah Terpencil, Tak Habis Akal Begini Cara Bung Karno Berkomunikasi dengan Para Gerilyawan Sebelum Perjanjian Renville, Indonesia-Belanda juga telah menandatangani Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Namun, upaya melalui jalur diplomasi tersebut masih tak menghentikan sengketa berdarah keduanya. Bahkan, setelah itu, Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947. Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda. Sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai.
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin KOMPAS.com - PBB sebagai organisasi perdamaian Internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, India, Australia, Amerika Sertikat, dan Uni Soviet sangat aktif dalam mendukung Republik Indonesia dalam sidang tersebut. Sidang PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai. Baca juga: Agresi Militer Belanda I Dewan Keamanan PBB menggunakan cara arbitrase (perwasitan) untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilanKTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara pilihan dari Indonesia dan Belanda, yaitu:
Komisi Tiga Negara mulai bekerja secara efektif setelah anggotanya datang di Indonesia pada 27 Oktober 1947. Tugas KTN tidak hanya dibidang politik, namun juga militer. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI (1993) karya M.J Poesponegoro dkk, Amerika Serikat sebagai pihak netral menyediakan kapal USS Renville sebagai alat keamanan PBB di Indonesia serta tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda. Baca juga: Dampak Perang Dunia II bagi Indonesia di Berbagai Bidang |
PBB membentuk Komisi Tiga Negara KTN untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda yang beran
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
