Janji yang diucapkan pemerintah Belanda melalui salah satu butir hasil perundingan KMB, bahwa kedudukan Irian Barat (sekarang Papua) akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun ternyata masalah Irian barat tidak kunjung selesai , setelah satu tahun lebih pasukan Belanda masih menguasai wilayah Irian barat.
Diplomasi langsung antara Indonesia-Belanda dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda, dilakukan sejak Kabinet Natsir dan kabinet-kabinet selanjutnya. Setelah perundingan bilateral dengan Belanda tidak berhasil, sejak tahun 1954 Indonesia membawa masalah Irian Barat ke organisasi PBB yaitu tepatnya pada masa kabinet Sastroamidjojo I tetapi tidak membuahkan hasil. Kabinet Burhanuddin selanjutnya membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, tahun 1956, Indonesia membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB, lalu membatalkan seluruh isi perjanjian KMB secara sepihak.
Langkah pemutusan hubungan Indonesia-Belanda, dan pembatalan isi KMB, terpaksa dilakukan pemerintah Indonesia melihat penyelesaian masalah Irian Barat di forum PBB yang tidak kunjung mendapat titik terang. Dalam sidang Majelis Umum PBB yang diadakan setiap tahun, Indonesia tidak mendapat dukungan dari 2/3 anggota yang hadir. Hal itu terjadi karena aktifitas diplomasi Belanda untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Dukungan negara-negara lain terhadap Belanda semakin kuat ketika persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur menguat dalam suasana Perang Dingin. Karena dukungan sejumlah negara terhadap Belanda atas penguasaan wilayah Irian Barat, Kerajaan Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia
Setelah perjuangan Diplomasi di forum PBB, Indonesia selanjutnya menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Desember 1957, perusahaan-perusahaan milik Belanda diambil alih oleh bangsa Indonesia, perusahaan tsb antara lain : Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM. KLM (Koningklijke Lucht Maatschappij) merupakan sebuah perusahaan penerbangan milik Belanda.
Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.
Baca : Benua dan Samudra
| Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta |
Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Isi Trikora yaitu :
1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Untuk kepentingan konfrontasi militer, Pemerintah Indonesia awalnya berencana membeli senjata dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Pembelian senjata kemudian dialihkan ke negara-negara Blok Komunis, terutama Uni Soviet. Pada tanggal 14 Maret 1961, di Jakarta dilangsungkan penandatanganan perjanjian pembelian senjata dari Uni Soviet . Peralatan perang tersebut terdiri dari pesawat Mig, kapal perang, dan kapal selam.
Sebagai langkah awal pelaksanaan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Markas Besar Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ditetapkan di Makassar. Komando Mandala dibentuk dengan tugas seperti berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan situasi militer di Irian Barat.
Susunan Komando Mandala Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.
1) Panglima Besar Komando Tertinggi: Presiden/Panglima Tertinggi Ir. Soekarno.
2) Wakil Panglima Besar: Jenderal A.H. Nasution.
3) Kepala Staf: Mayor Jenderal Ahmad Yani.
Susunan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut.
1) Panglima Mandala: Mayor Jenderal Soeharto.
2) Wakil Panglima I: Kolonel Laut Subono.
3) Wakil Panglima II: Kolonel Udara Leo Wattimena.
4) Kepala Staf Umum: Kolonel Ahmad Thahir.
Maret 1962, Diplomat AS, Ellsworth Bunker, mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker, yang isi pokoknya sebagai berikut :
a) Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
b) Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya untuk tetap dalam RI atau memisahkan diri.
c) Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB atau UNTEA.
d) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.
Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, mendesak Belanda agar menerima Rencana Bunker. Apabila tidak menerima Rencana Bunker akan berakibat mendekatkan hubungan Republik Indonesia dengan Rusia yang membahayakan stabilitas internasional. Hal tsb juga dilakukan untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi.
Persetujuan New York berhasil ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Subandrio dengan Van Royen dan Schuurman yang mewakili pemerintah Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962, bertempat di Markas Besar PBB. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Ellsworth Bunker. Isi Persetujuan New York sebagai berikut.
- Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary EExecutive Authority )
- Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat.
- Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963
- Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintah sementara PBB.
- Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
- Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
- Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
- Sebelum akhir tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Operasi Wisnumurti merupakan operasi ter akhir yang dilakukan Komando Mandala. Operasi Wisnumurti adalah penyelenggaraan penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA
kepada pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Upacara serah terima dilaksanakan di Kotabaru/Hollandia (sekarang Jayapura). Pihak Indonesia diwakili oleh Jenderal Ahmad Yani. Dengan kembalinya Irian Barat ke Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 Komando Mandala juga dibubarkan.
Pelaksanaan Pepera di kabupaten-kabupaten di Irian Barat, berlangsung mulai tanggal 14 Juli 1969 dan berakhir tanggal 4 Agustus 1969. Hasilnya adalah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh utusan Sekjen PBB Ortis Sanz ke Sidang Umum PBB ke-24, bulan November 1969. Dalam sidang tersebut PBB menerima hasil-hasil Pepera yang telah dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan New York.
Demikianlah materi tentang perjuangan membebaskan Irian Barat. Mudah-mudahan informasi yang disajikan dapat berguna untuk Anda. Terimakasih.
JAKARTA - Indonesia terlalu lunak pada imperialisme Belanda di Irian Barat. Soekarno sudah tak tahan. Irian Barat harus dibebaskan sesegera mungkin. Di Palembang, Sumatra Selatan, 10 April 1962, Soekarno menjanjikan pembebasan Irian Barat demi menjadikannya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Irian Barat, yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat adalah kesayangan Soekarno. Soekarno bahkan menjabat Panglima Besar Komando Tertinggi Irian Barat. Bagi Bung Karno, persoalan merebut Irian Barat (Papua) adalah urusan personal nan krusial. Tanpa Irian Barat, Nusantara tak akan sepenuhnya menjadi Indonesia.
Tak sekali dua kali Bung Karno mengungkap kecintaan terhadap Irian Barat. Hampir dalam tiap momentum Bung Karno selalu menunjukkan kecintaan akan Irian Barat. Bahkan Bung Karno sempat menganalogikan Irian Barat layaknya bagian dari tubuh, yang jika salah satu bagian telah hilang, maka keseimbangan tak akan didapat.
“Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat hanya selebar daun kelor, tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?” ungkap Bung Karno, dikutip Cindy Adams dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1965).
Soekarno (Sumber: geheugen.delpher.nl)
Segala sesuatu pada akhirnya terpusatkan ke perjuangan Irian Barat. Saking pentingnya Irian Barat, Rosihan Anwar mengungkap Bung Karno sampai melupakan masalah harga-harga barang yang kala itu meningkat. Satu sisi, Bung Karno melakukan hal itu untuk mewujudkan mimpi supaya Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Sisi lainnya, rakyat Indonesia lainnya dalam kondisi merana.
“Sejak beberapa hari ini istri saya pening mencari roti untuk dimakan anak-anak di sekolah. Karena tepung tidak ada, maka toko-toko pembuat roti kacau rencana kerja mereka. Khalayak merasakan akibatnya. Roti tawar sulit diperoleh dan kalau ada harganya sepotong Rp30 sampai Rp35 padahal beberapa bulan lalu harganya cuma Rp10 sepotong,” cerita Rosihan Anwar.
Langkah Bung karno ini juga digambarkan oleh Sukawarsini Djelantik dalam buku Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan (2015), sebagai bentuk kepentingan politik dan ekonomi. Karena Irian Barat negara kaya sumber daya alam (SDA), Indonesia kemudian berkepentingan secara ekonomi. Sebagaimana diketahui, Bung karno tahu Irian Barat tak hanya menyimpan minyak bumi, tetapi juga uranium. Di zaman atom seperti saat kala itu, temuan tersebut begitu penting.
Dimulainya upaya pembebasan Irian Barat
Upaya pembebasan Irian Barat sendiri bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian NKRI. Sikap itu disampaikan Belanda dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus-2 November 1449. Delegasi Indonesia dan Belanda berselisih pandang. Indonesia meyakini Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sementara, Belanda berpendapat Irian Barat tak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia yang lain. Karenanya Belanda ingin Irian Barat diberi status khusus. Arsip Nasional Indonesia (ANRI) mencatat dua pihak akhirnya sepakat menyelesaikan masalah lewat negosiasi lanjutan antara Kerajaan Belanda dan RIS.
Negosiasi dilakukan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan, 27 Desember 1949. Namun perundingan soal status Irian Barat tak juga menemui titik terang, meski satu tahun telah berlalu sejak pengakuan kedaulatan Belanda. ANRI juga merekam dua pertemuan, yang digelar di Jakarta pada Maret 1950 dan di Den Haag pada Desember 1950.
Dua pertemuan sama-sama beragendakan pengumpulan fakta. Hasilnya dilaporkan ke Uni Indonesia-Belanda. Lagi-lagi buntu karena dua pihak melaporkan hasil berbeda. Indonesia pun kemudian menempuh jalur konfrontasi politik-ekonomi. Indonesia sempat memutus relasi Uni Indonesia-Belanda pada 15 Februari 1956.
Indonesia juga membatalkan persetujuan KMB secara sepihak pada 27 Maret 1956. Selain itu Indonesia membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 15 Agustus 1956. Langkah lain diambil dengan menasioalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, perusahaan gas, pabrik gula, hingga bank.
Belanda membalas aksi Indonesia dengan meningkatkan kekuatan militer. Puncaknya, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960. Pasca-putusnya hubungan itu, Soekarno yang juga menjabat Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia makin gencar melatih dan mempersiapkan srategi militer.
Pemerintah Indonesia juga mengirim anak-anak muda dari berbagai daerah di Papua pada 1961. Langkah itu diambil sebagai respons pengusiran masyarakat pro-NKRI oleh Belanda. Tak cuma mengusir, pada periode 1950-1960, Belanda juga mendatangkan masyarakat yang anti-Indonesia ke Irian Barat.
Indonesia juga mengambil langkah diplomatis ke sejumlah negara sahabat, mengumpulkan dukungan komunitas internasional. Hasil signifikan didapat. Dari Uni Soviet, Indonesia mendapat senjata berat hingga pesawat peluncur bom jarak jauh, Tupolev-16 dan kapal penjelajah, Sverdlov, yang belakangan dinamai KRI Irian.
Pada 1961, Indonesia membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI). Soekarno, sebagai panglima tertinggi juga mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora).
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buata Belanda Kolonial
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
- Bersiaplah mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Persetujuan New York
Ketegangan dua negara makin jadi setelah Belanda menyerang kapal Indonesia di Laut Arafuru. Komodor Yos Sudarso bersama seluruh awaknya gugur. Soekarno kemudian memerintahkan Brigjen Soeharto yang memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat untuk melangsungkan tiga tahap operasi militer: penyusupan, serangan terbuka, dan peneggakan kekuasaan penuh di Irian Barat.
Gugurnya Yos Sudarso memertegas sikap Indonesia agar Irian Barat secepatnya dibebaskan. Namun, sebelum pertempuran terjadi, Presiden AS John F. Kennedy lebih dulu memerintahkan Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mempertemukan dua pihak.
Perundingan itu juga dimotori diplomat AS, Ellsworth Bunker. Tujuan dari diskusi itu adalah penyelenggaraan perundingan di New York pada 15 Agustus 1962 dan menghasilkan Persetujuan New York.
Selain AS, Persetujuan New York juga difasiliasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memerintahkan Belanda menyerahkan pemerintahan Irian Barat ke PBB-Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA). UNTEA kemudian secara resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di Irian Barat pada 1 Mei 1963.
Ada syaratnya. Indonesia harus menggelar referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dengan tenggat waktu akhir 1969. Pepera pun berlangsung 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasilnya, Irian Barat tetap jadi bagian Indonesia.
Hasil Pepera dilaporkan oleh Indonesia ke Sidang Umum ke-24 PBB. PBB menerima seluruh hasil. Setelahnya Indonesia menetapkan 1 Mei 1963 sebagai Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat. Peringatan ditujukan untuk mengenang pengorbanan para patriot yang gugur sekaligus menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat selamanya bagian NKRI.
*Baca Informasi lain soal PAPUA atau baca tulisan menarik lain dari Detha Arya Tifada juga Yudhistira Mahabharata.
MEMORI Lainnya
Tag: papua sejarah soekarno sejarah nusantara