Pada awal kemerdekaan rakyat Indonesia melakukan upaya upaya perbaikan ekonomi diantaranya yaitu konferensi ekonomi apa tujuan dari konferensi ekonomi?

mohamed hassan/pxhere

Kunci jawaban materi kelas 6 SD tema 2, kesimpulan teks bacaan dari upaya bangsa indonesia meningkatkan kesejahteraan.

Bobo.id - Dalam materi kali ini kita akan mencari kesimpulan yang berdasarkan teks upaya bangsa indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia.

Teman-teman bisa membaca dengan baik terlebih dahulu teks bacaan ini dalam hati, sebelum menemukan kesimpulannya.

Baca Juga: Cari Jawaban Materi Kelas 6 SD Tema 2, Cara Bermain Ayam dan Elang

Upaya Bangsa Indonesia Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Awal Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya: 

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi:

Pinjaman Nasional
Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.

Konferensi Ekonomi
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.

Pembentukan Badan Perancang Ekonomi

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

Baca Juga: Cari Kunci Jawaban Kelas 3 SD Tema 2, Apa Manfaat Tumbuhan untuk Manusia?

Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :

• Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha.
• Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul;
• Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan;
• Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit;
• Transmigrasi.

Persatuan Tenaga Ekonomi

Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Baca Juga: Cari Jawaban Kelas 4 SD Tema 2, Apa Saja Sumber Energi yang Ada di Bumi?

Berikut kunci jawaban kesimpulan dari teks upaya bangsa indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia:

1. Di Awal Masa Kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk dikarenakan harga barang-barang mahal akibat inflasi dan blockade ekonomi oleh NICA.

2. Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri Keuangan Ir. Surachman dengan 40 tahun jangka waktu pengembaliannya.

3. Konferensi Ekonomi dipimpin oleh menteri Kemakmuran, yakni Ir. Darmawan Mangunkusumo yang dihadiri oleh cendikiawan, gubernur, pejabat yang berhubungan dengan masalah ekonomi.

4. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi merupakan inisiatif menteri Dr. A.K. Gani yang membuat rencana pembangunan ekonomi selama 2 sampai 3 tahun.

5. Rencana Kasimo merupakan rencana produksi 3 tahun yang disusun oleh menteri urusan Bahan Makanan, yakni I.J. Kasimo.

6. Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh B.R. Motik tujuannya adalah mengiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.

Nah, itulah jawabannya. Jawaban ini bisa menjadi pemandu bagi orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah.

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Jakarta -

Pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia mewarisi kondisi ekonomi yang amat memprihatinkan. Sebetulnya, sejak awal kemerdekaan pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Kendati demikian, menangani berbagai masalah ekonomi yang ada tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada berbagai faktor penyebab kekacauan perekonomian bangsa Indonesia pada waktu itu.

Kenapa Perekonomian Indonesia Kacau pada Awal Kemerdekaan?

Faktor penyebab kekacauan ekonomi pada awal kemerdekaan ada beberapa, di antaranya adalah pendudukan Jepang yang memeras sumber daya alam, romusha, perubahan dan perusakan lahan demi kepentingan perang, taktik bumi hangus, dan inflasi yang hebat.

Mengutip dari IPS Terpadu SMP Kelas IX oleh Anwar Kurnia, inflasi ini diakibatkan oleh mata uang Jepang yang beredar secara tidak terkendali. Pada waktu itu, pemerintah belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang sudah tidak berlaku karena belum punya uang sendiri untuk menggantikannya.

Pemerintah RI pun mengakui tiga macam uang untuk sementara waktu, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Jepang, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda.

Cara Pemerintah Atasi Kekacauan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan

Kondisi ekonomi waktu itu diperparah dengan blokade laut yang dilakukan Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama Sekutu. Tujuan blokadenya pun jelas, yakni menghancurkan Indonesia melalui jalan perekonomian.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan saat itu, Ir. Soerachman mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional yang disetujui BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Pinjaman ini direncanakan mencapai Rp 1 miliar dan dibagi ke dalam dua tahap.

Pinjaman tersebut direncanakan dikembalikan maksimal dalam waktu 40 tahun. Rupanya, rakyat menyambut baik kebijakan itu. Pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 500 juta dari uang yang disetor rakyat melalui Bank Tabungan Pos dan pegadaian-pegadaian.

Namun, pada 6 Maret 1946 Belanda mengumumkan pemberlakuan uang NICA. Hal ini dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya amat menurun.

Mengatasi akal-akalan Belanda itu, pemerintah mengingatkan rakyat bahwa hanya berlaku tiga mata uang di RI, sebagaimana sudah diumumkan pada 1 Oktober 1945.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang dinamakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sejak itu, maka dilakukan penukaran mata uang Jepang dengan ORI.

Setiap 1.000 mata uang Jepang bisa ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijakan ini cukup memperbaiki situasi ekonomi, meski belum sepenuhnya.

Di samping mengeluarkan ORI, pemerintah juga membentuk BNI (Bank Negara Indonesia) pada 5 Juli 1946 dan kemudian mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC).

BTC berhasil melakukan kesepakatan perdagangan dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, Isbrantsen Inc. Mereka membeli barang-barang ekspor Indonesia. Sebaliknya, BTC juga memesan barang-barang Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada Februari 1946, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi secara konseptual melalui Konferensi Ekonomi pertama. Kemudian, Konferensi Ekonomi kedua berlangsung pada 6 Mei 1946 yang diadakan di Solo.

Beberapa kebijakan Konferensi Ekonomi adalah mendirikan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang menjadi cikal bakal Bulog dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Tak hanya itu, Menteri Kemakmuran A.K. Gani juga membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947.

Simak Video "Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Capai USD 77 Miliar Akhir Tahun"

Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut:

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Boobook48

2. Konferensi Ekonomi (Februari 1946)

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a. Masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c. Status dan administrasi perkebunan-perkebunan

Mengenai masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Boobook48

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula.

Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.

Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).