10 January 2019 13:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Impor beras memang sudah menjadi kegiatan tahunan Indonesia. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2000 hingga saat ini, belum pernah Indonesia absen dari yang namanya impor beras. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia.Pada periode 2000-2018, impor beras mencapai puncaknya pada tahun 2011, yaitu mencapai 2,75 juta ton. Namun, sejak 2011, impor beras kembali mencapai puncaknya pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,14 juta ton. Sebabnya, lahan panen beras tanah air mengalami fluktuasi. Sejak awal tahun 2018 hingga bulan Maret 2018, memang luas lahan panen padi meningkat, puncaknya sebesar 1,7 juta hektar.Wajar, karena bulan Maret memang biasa menjadi bulan panen raya di Indonesia karena awal tahun yang biasanya musim hujan menjadi waktu tanam yang optimal bagi tanaman padi. Alhasil stok padi meluap, membuat surplus beras pada bulan Maret 2018 mencapai 2,91 juta ton.Sebenarnya, selama Februari hingga September 2018 produksi beras selalu berada di atas tingkat konsumsi beras.Sayangnya, lahan panen dari bulan Oktober hingga Desember 2018 diperkirakan merosot tajam. Tak ayal BPS memperkirakan konsumsi beras pada periode Oktober-Desember 2018 akan melebihi produksinya, dimana selisih nya mencapai 3,51 juta ton selama periode tersebut.Namun, melihat secara keseluruhan data produksi dan konsumsi beras selama 2018, Indonesia masih diprediksi surplus beras sebesar 2,86 juta ton. Memang, surplus beras tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan 5 tahun terakhir. Dibandingkan pada tahun 2017 saja, surplus beras tahun ini diperkirakan turun lebih dari 5 kali lipat.Surplus sebesar itu dinilai masih kurang oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution.
"Kelebihan produksi sebesar itu jauh di bawah, kalau tadinya bisa 20 juta ton itu lebihnya [baik]. Sekarang, 2,8 juta ton dan Anda tahu petani kita berapa? 4,5 juta keluarga. Mereka pasti menyimpan 5-10 kg, itu ada di sana. Sehingga, memang suplai di pasar tahun ini tersendat," ujar Darmin pada Oktober 2018.Memang, surplus beras tahun ini jauh lebih kecil dibanding surplus beras pada 4 tahun ke belakang. Bila kecilnya surplus beras dijadikan alasan untuk meningkatnya impor, hal tersebut menjadi anomali pada tahun-tahun sebelumnya dimana surplus mencapai belasan hingga puluhan ton.Bahkan pada tahun 2016, dimana surplus beras paling tinggi pada periode 2014-2017, Indonesia juga terbilang mengimpor beras cukup banyak, mencapai 1,28 juta ton.Tapi mau bagaimanapun juga, surplus tetaplah surplus. Bila kelebihan pasokan dalam negeri masih diikuti dengan tambahan pasokan dari luar, berarti ada yang salah dengan rantai pasokan dalam negeri.TIM RISET CNBC INDONESIA TAG: beras impor beras analisis tim riset cnbc indonesia
Terpopuler
KBRN, Jakarta : Sebagai negara agraris ternyata Indonesia telah lama tidak mampu mencukupi kebutuhan pertaniannya. Oleh karena itu, dari sayuran, buah-buahan dan palawija masih berpotensi impor. Fenomena ini terjadi akibat siklus perubahan perkembangan perekonomian Indonesia, dari negara miskin menjadi negara maju dan berkembang. "Jadi negara miskin ke maju, terjadi perubahan struktural dalam sistem perekonomian. Yang awalnya berbasis pertanian dan Sumbar Daya Alam, berubah menjadi negara berbasis industri dan jasa," ungkap Guru Besar Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dwi Andreas Santoso kepada RRI PRO3, Jumat (17/1/2020). Dampaknya kata Dwi Andreas, otomatis perhatian pemerintah pada sektor pertanian semakin menurun, dan mendorong pada sektor insdustri dan jasa. "Akibatnya pemerintah konsen mengurusi kaum urban, dimana orang bekerja di sektor industri dan jasa. Dimana bicara masalah perut yang harus dipenuhi," ungkapnya. Sehingga, tambah Dwi Andreas, pemerintah akan cenderung berpikir pragmatis. Mencari alternatif termurah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban tersebut. "Pemerintah jadinya berpikir pragmatis, kalau di luar negeri barang lebih rendah, ngapain petani didorong untuk meningkatkan komoditas yang bersangkutan, tidak terjadi hanya di bawang putih. Mengapa hampir 100 persen impor. Alasannya harga di tingkat internasional jauh lebih murah dibandingkan yang ditanam petani," jelasnya. Dwi melanjutkan, hal serupa akan dilakukan pemerintah jika dikaji dalam sisi ketahanan pangan. Dimana pemerintah akan memikirkan hal termurah untuk memenuhi ketahanan pangan. "Apalagi bicara ketahanan pangan, tidak peduli barang itu berasal apakah itu impor atau produksi dalam negeri. Yang dipikirkan pangan murah terjamin konsumen. Itu konsep ketahanan pangan," pungkasnya.
 Gambar 1. Beras (Sumber: Pexels.com/Vie Studio) Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Perbincangan mengenai Indonesia sebagai negara agraris, tetapi masih melakukan impor beras, bukanlah suatu hal yang baru karena topik ini sangat sering mengudara dan menjadi perdebatan panas terutama pada waktu-waktu tertentu. Namun, sebelum judgement mengenai baik tidaknya perlakuan impor beras ini, kita perlu mengetahui akar permasalahan impor beras. Jika ditinjau lebih lanjut, permasalahan impor beras bukan hanya permasalahan 1 arah, tetapi diibaratkan seperti sistem di mana banyak elemen yang berkorelasi satu sama lain yang menjadi tonggak dilakukannya impor beras. Mengapa Indonesia menjadi net importir produk pertanian terutama beras? Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tercatat, baik luas panen maupun produksi padi mengalami kenaikan sebesar 1,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya dengan kenaikan luas panen padi walaupun hanya sebesar 1,02%, tetapi dapat dipergunakan untuk mengimbangi kebutuhan beras nasional atau konsumsi beras masyarakat [1]. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia bahwa pada Triwulan I terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi masyarakat di mana tercatat surplus atau overstock produksi beras yang hingga Juni 2021 besarnya sekitar 10,29 Juta ton [2]. Pada artinya, beras Indonesia sudah cukup, bahkan surplus, tetapi sisi lain yang perlu digarisbawahi pula bahwa impor beras bukan hanya berbicara mengenai keseimbangan antara produksi dan konsumsi, tetapi terdapat pertimbangan lain yang merupakan masalah konsepsi pertanian di Indonesia sehingga impor beras dijadikan sebagai strategi. Bagaimana Impor beras dijadikan strategi dan gambaran permasalahannya? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan impor beras merupakan suatu sistem di mana ada korelasi dari berbagai elemen. Walaupun produksi cukup, bahkan surplus, tetapi kita bisa mengetahui secara sadar bahwa adanya ketidakakuratan harga atau harga beras melambung jauh jika dibandingkan dengan beras impor yang lebih murah, padahal taraf kualitasnya sama. Jika ditinjau lagi, seharusnya jauh lebih mahal beras impor mengingat adanya biaya transportasi, kepengurusan izin, dan sebagainya. Permasalahan ini adalah akibat dari produksi pertanian dalam negeri yang tidak efisien di mana akar permasalahannya ada pada sistem distribusi dan pemasaran yang tidak efisien. Kebijakan harga beras Indonesia sendiri ditetapkan berdasar pada dimensi penentu harga yang mana alur dari petani hingga konsumen cukup banyak. Akibat dari masifnya pemangku beras hingga ke tangan konsumen, membuat beras yang dijual murah oleh petani menjadi dibeli mahal oleh masyarakat dan menjurus pada ketidaksejahteraan petani. Alur dan penjelasan mengenai kebijakan harga beras yang didasarkan dari dimensi penentu harga yang sangat kompleks telah tergambar pada Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi oleh Saptana dan Hermanto [3]. Lebih lanjut lagi, yang menjadi dasar panjangnya dimensi penentu harga adalah peran tengkulak. Para tengkulak dan kartel beras sendiri telah menguasai beras petani, serta petani juga sangat ketergantungan dengan tengkulak. Padahal tengkulak melakukan eksploitasi melalui pembelian atau markup produksi beras petani yang menjadi mahal dan juga pinjaman bunga sebagai modal petani yang cukup tinggi.
Pada dasarnya, hal ini disebabkan tengkulak seolah memberikan keuntungan timbal balik pada petani atau disebut sebagai kondisi patronase, seperti karena tengkulak merupakan pembeli yang dapat langsung membeli secara keseluruhan produksi pertanian dengan transportasi dari tengkulak itu sendiri sehingga petani tidak mengeluarkan biaya overhead lain, serta keuntungan semu lain adalah peminjaman modal. Permasalahan ini adlah permasalahan masif yang mneyangkut perekonomian petani, salah satunya teradi di Kediri melalui studi kasus yang dilakukan Megasari [4]. Petani hanya bisa melakukan peminjaman modal dengan pihak tengkulak ataupun rentenir akibat keterbatasan akses pendanaan untuk petani karena pihak perbankan, seperti bank tidak cukup masih di daerah pedesaan dan juga pihak bank tidak ingin mengambil risiko dengan memberikan permodalan kepada petani karena sektor pertanian merupakan sektor bergantung pada alam di mana hasil panen tidak dapat diprediksi 100% secara akurat terutama seperti pada masa perubahan iklim zaman ini yang membuat ketika adanya gagal panen, maka petani mungkin bisa mengalami gagal bayar ataupun kredit macet dan hal inilah yang merugikan pihak bank. Namun, selain perbankan, walaupun ada pinjaman KUR atau Kredit Usaha Rakyat, tetapi mekanismenya sangat rumit dan bahkan diperburuk dengan akses informasi dan pemahaman dari petani yang terbatas tanpa adanya sosialisasi tertentu. Hal inilah yang membuat petani ketergantungan dengan tengkulak. Hal inilah yang menjadi pijakan dari diadakannya impor beras. Impor beras dijadikan strategi bagi institusi, perusahaan, dan kelompok lain terutama Bulog untuk melindungi masyarakat terutama kesejahteraan petani dari eksploitasi yang dilakukan tengkulak maupun kartel beras lainnya. Dengan harga beras impor yang lebih murah maka terbentuk agregasi harga sehingga harga dari beras lokal sendiri tidak terlampau murah dengan markup besar karena akan ada penyesuaian. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui kompleksnya permasalahan impor beras atau bahkan masih terdapat faktor lain yang belum disebutkan. Namun, menurut saya sendiri, saya setuju diadakannya impor beras dengan catatan impor beras tidak dilakukan secara masif, tetapi diberlakukan hanya sebagai kebutuhan Bulog dalam penanganan eksploitasi petani oleh tengkulak melalui agregasi harga hingga nantinya diharapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan akar permasalahan lain dalam pertanian, seperti melalui resolusi sebagai berikut.
Lebih jelas lagi, berikut merupakan rincian perlu diadakannya impor beras dengan catatan tidak dilakukan secara masif, tetapi sesuai dengan ukuran kebutuhan pasar, misal ketika diprediksi harga beras lokal jauh dari nalar. Ketika harga beras mengalami kenaikan, maka pemerintah melakukan impor untuk menciptakan excess suply sehingga harga beras turun. Rincian penjelasannya ini merupakan buah penelitian dengan topik impor beras di Indonesia oleh Paipan dan Abrar [5]. Terakhir, yang perlu digarisbawahi adalah sebagian orang mungkin belum mengetahui bahwa beras impor yang mengalami overstock tidak lantas dilakukan penyimpanan pada warehouse hingga kadaluarsa dan dibuang, tetapi beras impor tersebut akan dialihkan menuju keperluas industri non-pangan. Di titik inilah, beras impor memang hanya dijadikan sebagi strategi dalam pengendalian harga beras lokal bukan sebagai sebuah ketergantungan masif dari pihak-pihak tertentu. Demikian dari saya, semoga dapat menjawab dan memberikan manfaat. Referensi |
Mengapa Indonesia masih mengimpor beras Padahal sebagai negara agraris?
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
