GORONTALO – Sebagai bentuk Komitmen untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Gorontalo melakukan pengembangan Mutu Kurikulum Prodi Ilmu Hukum berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dengan melibatkan sejumlah Stakeholder di Prov. Gorontalo, Senin (2/11). Di Aula FH UNG.
Ketua Jurusan Ilmu Hukum Suwitno, S.H, M.H menurutkan, lokakarya kurikulum kali ini sebagai bentuk upaya dari FH dalam penyesuaian kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu hukum kedepan dengan standar KKNI. Penyesuaian ini kata Suwitno sangat penting, terlebih saat ini dalam pengembangan kurikulum pendidikan setiap Perguruan Tinggi harus mengarah dengan standar nasional.
“Pengembangan mutu kurikulum sudah seharusnya dilakukan untuk dapat mengimbangi perkembangan pendidikan, sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat melahirkan lulusan yang berkualitas,” ungkap Suwitno.
Lebih lanjut dijelaskan Suwitno, pengembangan Kurikulum sengaja menghadirkan sejumlah stakeholder dikarenakan sebagai pengguna dari lulusan, FH berkeinginan tidak hanya dapat melahirkan lulusan yang berkarakter. Namun juga lulusan yang dapat terterima sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Yang turut dilibatkan adalah instansi yang mempunyai hubungan erat dengan unsur alumni serta sejumlah pemerintah daerah. Kami juga turut serta menghadirkan perwakilan mahasiswa serta alumni FH,” terangnya.
Dengan hadirnya stakeholder ini, diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan kurikulum kedepan. Untuk kemudian dapat dilihat kembali kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Sehingga pengembangan kurikulum ini selain dapat menunjang visi dan misi Fakultas dan Universitas, juga dapat memenuhi kebutuhan pasar akan SDM di bidang ilmu hukum. (wahid)
SERANG, (KB).- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) IV Jawa Barat dan Banten meminta perguruan tinggi melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum. Tujuannya, agar kampus dapat menyiapkan mahasiswa yang siap kerja. "Dosen harus meningkatkan kompetensi keilmuan serta inovasi metode pembelajaran. Pada saat kompetensi itu dibangun, maka kurikulum juga harus bermutu, kurikulum akan menjamin kompetensi manakala tidak dibangun dari orang-orang yang berkepentingan dengan kompetensi tersebut," kata Kepala LL Dikti Jawa Barat dan Banten Uman Suherman kepada Kabar Banten, Senin (23/3/2020). Ia mengatakan, menyusun kurikulum juga harus melibatkan stakeholder lain. Misalnya untuk dunia industri, juga harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Sehingga, kampus dapat menyiapkan untuk diterapkan. "Selain penyusunan kurikulum dibagun selain pihak luar, dosen berkualitas. Bagaimana lembaga butuh dosen berkualitas tinggal yang bersangkutan butuh lembaga yang berkualitas. Tidak bisa lembaga saja, atau dosen saja kedua-duanya harus bersinergi untuk membangun sebuah konsep kampus harus berkualitas," ujarnya. Ia mengatakan, perguruan tinggi dapat melakukan link and macth dengan stakeholder dalam membangun kurikulum sehingga kurikulum menjadi relevan. Hal tersebut penting agar kurikulum menjadi panduan dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan perkuliahan. "Pemangku kebijakan bisa dilibatkan dalam penyusunan kurikulum perkuliahan sesuai program studi. Seperti penetapan kurikulum untuk jurusan bahasa dan sastra Indonesia kemudian setelah lulus dapat bekerja di media, sebelum bekerja di media pihak kampus dapat melibatkan orang media dalam menyusun kurikulum sehingga kampus dapat menyiapkan," katanya. (DE/SJ)*
shutterstock
Ilustrasi: keterlibatan para pemangku kebijakan (stakeholder) sangat berguna untuk mendapatkan banyak masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan. Hal tersebut agar penguasaan ilmu dan teknik yang dipelajari sesuai kebutuhan di lapangan kerja.
JAYAPURA, KOMPAS.com — Penetapan kurikulum pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya dirumuskan pihak akademisi, melainkan melibatkan banyak pemangku kebijakan yang memahami bidang ilmu bersangkutan.
Pendapat tersebut diutarakan oleh Tim Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi, Dr Subagyo Pramumijoyo, di Jayapura, Rabu (17/6).
"Hal ini penting agar kurikulum yang menjadi panduan dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi dapat berjalan optimal dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perkuliahan yang diharapkan," kata Subagyo.
Selain itu, tambahnya, keterlibatan para pemangku kebijakan (stakeholder) sangat berguna untuk mendapatkan banyak masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan. Hal tersebut agar penguasaan ilmu dan teknik yang dipelajari sesuai kebutuhan di lapangan kerja.
Menurutnya, para pemangku kebijakan yang bisa dilibatkan dalam penyusunan kurikulum perkuliahan di suatu jurusan atau program studi itu antara lain para dosen, mahasiswa, alumni yang telah bekerja, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang menggunakan tenaga ahli atau lulusan. Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten di bidang pendidikan juga dapat diikutsertakan agar masukan dan rekomendasi yang didapatkan lebih beragam.
Lebih lanjut, Subagyo mencontohkan, penetapan kurikulum untuk Jurusan Teknik Pertambangan sebaiknya melibatkan para praktisi atau pihak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua. Dari pihak praktisi pertambangan itu, institusi pendidikan tinggi dapat memperoleh informasi mengenai pentingnya aplikasi program komputer yang membantu dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan atau laboratorium.
Dengan demikian, aplikasi teknologi program komputer bisa menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi di jurusan Teknik Pertambangan. Keahlian mahasiswa pun bisa ditingkatkan.
"Sehingga jika nanti mahasiswa lulus, mereka sudah siap bekerja sesuai kebutuhan perusahaan dan kondisi lapangan yang membutuhkan keahlian tertentu," ujar Subagyo.
Selain itu, dengan melibatkan pemangku kebijakan akan terjalin hubungan kerja sama yang harmonis. Sebab, hal itu akan memudahkan para alumni untuk mencari lahan pekerjaan sesuai bidang keahlian yang dikuasainya.
Di Papua, Universitas Cenderawasih (Uncen) merupakan perguruan tinggi tertua dan terbesar yang menjadi barometer pendidikan tinggi di wilayah paling timur Indonesia ini. Selain Uncen, banyak berdiri perguruan tinggi swasta lain yang membuka beragam jurusan dan program studi sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih bidang ilmu sesuai minat dan bakat yang dimiliki untuk memenuhi pasar kerja di Papua.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya