materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas

Istilah lain dari asas ini adalah Beginsel Van Duidelijke Doelstelling.

menerangkan bahwa Harus ada tujuan yang jelas yang hendak dicapai dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini juga dikenal dengan istilah Beginsel Van Het Juiste Orgaan.

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus dibuat oleh organ dan lembaga yang tepat yang memiliki kewenangan membentuk aturan Perundang-undangan.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini dikenal juga dengan istilahHet Beginsel Van Duidelijke Terminologie en Duidelijke Systematiek.

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus memperhatikan kesesuaian materi yang tepat dalam terminologi dan sistematika peraturan per Undang-Undangan.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Istilah lain dari asas ini adalahHet Beginsel Van Uitvoerbaarheid.

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus memperhitung- kan efektifitas pelaksanaan peraturan Per-Undang-Undangan dalam masyarakat baik secara filosofis Sosiologis dan Yuridis.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa didalam pembentukan aturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan /penetapan dan pengundangan yang sifat nya transparan dan terbuka.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa pembentukan suatu aturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan per Undang-Undangan, pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas agar mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya.

(Asas Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu muatan aturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu muatan aturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa yang majemuk dan tetap menjaga prinsip NKRI.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa bahwa suatu muatan aturan Perundang-undanganharus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu muatan aturan Perundang-undangansenantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah nusantara dan materi muatan peraturan perundang-undangan didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas yang menerangkan suatu aturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa aturan Perundang-undangan Tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, golongan, suku, gender, ras dan status sosial (Diskriminasi).

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu aturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

(Asas Materi Muatan Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu Undang-Undang yang lebih baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama.

(Asas Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang yang bersifat umum.

(Asas Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa suatu Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah.

(Asas Peraturan Per-Undang-Undangan)

Asas ini menerangkan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui suatu Peraturan Perundang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.

(Asas Peraturan Per-Undang-Undangan)