PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
(Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas matakuliah Akuntansi Sektor Publik)
Oleh :
Debby Fuji Lestari 2107130015
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH
CIAMIS
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Kinerja satuan organisasi/kerja banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini,terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yangdikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalandari satuan organisasi/kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyasulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernahdisusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikantingkat keberhasilannya. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja satuan organisasi/kerjalebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap anggaran.
Dengankata lain, satuan organisasi/kerja akan dinyatakan berhasil apabila menyerap100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapaidari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Olehkarena itu, sudah mendesak untuk disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja satuan organisasi/kerja. Selama tiga dekade terakhir, belum pernah dikembangkan suatu standar pengukuran kinerja satuan organisasi/kerja yang dapat memberikan informasikepada pimpinan, apakah satuan organisasi/kerja tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain,terjadi jurang yang sangat luas antara perencanaan satuan organisasi/kerjadengan pengukuran kinerja atas perencanaan tersebut. Karenanya, perlu dikembangkan suatu model pengukuran kinerja yang membantu memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa satuan organisasi/kerja yangsukses dinilai atas keberhasilan penyerapan anggaran, dan bukan atas pencapaian tujuan yang pada akhirnya memuaskan masyarakat banyak. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan satuanorganisasi/kerja, maka seluruh aktivitasnya harus dapat diukur. Pengukurantersebut tidak semata-mata pada masukan (input) dari kegiatan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, manfaat, dan dampak dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Dengan kata lain, sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas satuan organisasi/kerja akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Selama ini, keberhasilansuatu satuan organisasi/kerja lebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran) sebanyak-banyaknya, walaupun hasilnya sangat mengecewakan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi/kerja akanlebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya,untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukansebelumnya.
1.2 Rumusan masalah
1. Apa Pengetian Kinerja Dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik ?
2. Apa Tujuan Dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik ?
3. Apa arti Penting Pengukuran Kinerja Pada Instansi Pemerintahan ?
4. Apa saja Elemen Pokok Pengukurankinerja ?
5. Apa saja Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja ?
6. Bagaimana Indikator Pengukuran Kinerja ?
7. Apa saja Peran Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja ?
8. Bagaimana Sistem Pengukuran Kinerja ?
9. Apa Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dan Sektor Bisnis ?
10. Bagaimana Langkah – Langkah Pengukuran Kinerja Sektor Publik ?
11. Apa saja Kendala Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik ?
12. Bagaimana Pelaporan Kinerja ?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui Pengetian Kinerja Dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
2. Untuk mengetahui Tujuan Dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
3. Untuk mengetahui arti Penting Pengukuran Kinerja Pada Instansi Pemerintahan
4. Untuk mengetahui saja Elemen Pokok Pengukurankinerja
5. Untuk mengetahui Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja
6. Untuk mengetahui Indikator Pengukuran Kinerja
7. Untuk mengetahui Peran Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja
8. Untuk mengetahui Sistem Pengukuran Kinerja
9. Untuk mengetahui Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dan Sektor Bisnis
10. Untuk mengetahui Langkah – Langkah Pengukuran Kinerja Sektor Publik
11. Untuk mengetahui Kendala Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
12. Untuk mengetahui Pelaporan Kinerja
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Definisi kinerja menurut Fauzi (1995:207) “Kinerja merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya – biaya sebelumnya yang di proyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen dan semacamnya”.
Pengertian pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo ( 2002) “sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Kinerja tersebut harus diukur dan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Sistem pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
2.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Mardiasmo (2004:121) dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” , mengemukakan bahwa “Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud”, yaitu:
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksusdkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagan.”
Sedangkan Indra Bastian (2006:275) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa:
“Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.”
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi, pengukuran kinerja dilihat dari baik-tidaknya aktivitas tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
A. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik.
Tujuan pengukuran kinerja sektor publik antara lain :
1. Akan dapat memperbaiki kinerrja masa yang akan dating agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sector public.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, misalnya mengganti kebijakan dan mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggungjawab public.
4. Untuk mengkonsumsikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.
B. Manfaat dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik.
Mardiasmo (2004) manfaat pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja maajemen.
2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitori dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diatur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instalasi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengmbilan keputusan dilakukan secara objektif
2.3 Arti Penting Pengukuran Kinerja Pada Sektor Publik
Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan obyektif. Selain itu kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Terjadinya peningkatan atau penurunan produktivitas bisa ditunjukkan dari kegiatan ini. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi yang termasuk dalam pengukuran kinerja antara lain :
1) Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa
2) Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan)
3) Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan;
4) Tindakan dalam mencapai tujuan.
Instansi pemerintah adalah organisasi yang pure non profit oriented. Kinerja instansi pemerintah harus diukur dari aspek-aspek yang komprehensif baik finansial maupun non finansial. Berbagai aspek yang harus diukur adalah:
1) Kelompok masukan (input)
2) Kelompok proses (process)
3) Kelompok keluaran (output)
4) Kelompok hasil (outcome)
5) Kelompok manfaat (benefit)
6) Kelompok dampak (impact).
Selain itu ruang lingkup pengukuran kinerja sangat luas. Pengukuran kinerja harus mencakup kebijakan (policy), perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting), kualitas (quality), kehematan (economy), keadilan (equity), dan juga pertanggungjawaban (accountability).
2.4 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja
a. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi.
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.
b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capain kinerja.
c. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi
Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan.nol Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
d. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja dengan cara mengevaluasi kinerja dengan cara :
a) Feedback
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pegelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi.
b) Penilaian Kemajuan Organisasi
Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya.
c) Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas
Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi.
2.5 Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja
1. Informasi finansial.
Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan mnganalisis varians antara kineja aktual/realisasi dengan yang di anggarkan. Analisis varians secara garis besar :
1) Varians pendapatan (revenue variance)
2) Varians pengeluaran /belanja (expenditure variance)
3) Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance)
4) Varians belanja investasi /modal (capital expenditure variance)
Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut (apa,siapa /bagaimana,mengapa,dan bagian mana) keterbatasan analisis varians di antaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians.
2. Informasi nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Metode balanced scorecard merupakan pengukuan kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek nonfinansial. Metode balanced scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena balanced scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial,tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek,antara lain :
a. Perspekif finansial (financial perspective)
Persfektif finansial menjadi perhatian dalam balanced scorecard karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis yaitu :
· Growth (bertumbuh) : tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk /jasa dan fasilitas produksi,menambah kemampuan operasi,mengembangkan sistem,infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global,serta membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan.
· Sustain (bertahan) : tahapan kedua ini di mana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika memungkinkan.
· Harvest (menuai) :tagapan ke tiga ini di mana perusahaan benar-benar menuai hasil investasi di tahap sebelumnya. Tak ada lagi investasi besar, baik ekspansi pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan.
b. Persfektif kepuasan pelanggan (costumer perspective)
Dalam persfektif pelanggan memiliki 2 kelompok pengukuran yaitu :
· Core measurment group,yang memiliki beberapa komponen pengukuran yaitu :
ü Pangsa pasar (market share) : pangsa pasar ini menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis dipasar tertentu. Hal ittu diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggan uang yang dibelanjakan oleh volum satuan yang terjual.
ü Referensi pelanggan (costumer retention) : menunjukkan tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya presentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini.
ü Akuisisi pelanggan (customer acquisition) : pengukuran ini menunjukan dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru dalam memenangkan bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur dengan membandingkan banyaknya jumlah pelanggan baru yang di segmen yang ada.
ü Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) : pengukuran ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria spesifikasi dalam value proportion.
· Costumer value proportion yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada core value proportion didasarkan pada atribut sebagai berikut :
ü Product /service attributes yang meliputi fungsi atau jasa, harga dan kualitas. Perusahaan harus mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan atas produksi atau jasa yang ditawarkan.
ü Costumer relationship adalah strategi dimana perusahaan mengadakan pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atas produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.
ü Image and reputation adalah membangun image dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang diizinkan.
c. Persfektif efisiensi proses internal. Dalam hal ini perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis utama yaitu :
· Proses inovasi.
Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, prosen inovasi merupakan salah satu krirtikal proses, dimana efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya dan proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Proses inovasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
ü Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan
ü Pengukuran tehadap proses pengembangan produk
· Proses operasi
Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis,lbih menitik beratkan pada efisiensi proses,konsistensi,dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.
· Pelayanan purna jual
Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam bisnis internal,karena pelayanan purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.
d. Persfektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth persfective)
Kaplan (1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengeetahuan karyawan karena dengan meningkatkannya pengetahuan karyawan akan meningkat pula kremampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan tujuan perusahaan. Persfektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam 3 persfektif balanced scorecard.
e. Persfektif /faktor yang dinilai Misi atau Visi
Jenis format nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci yaitu :
· Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
· Sangat volatile (mudah berubah) dan dapat berubah dengan cepat
· Perubahannya tidak dapat diprediksi
· Variabel tersebut dapat di ukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate).
Sebagai contoh kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung akan tetapin dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci.
2.6 Indikator Pengukuran Kinerja
Indikator kunci atas kinerja sektor publik adalah hal mendasar dalam pengukuran kinerja sektor publik. Suatu indikator kunci atas kinerja sektor publik yang disediakan oleh agen sektor publik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut (Harun, 2009):
a) Relevan.
Sebuah indikator kunci harus memiliki sebuah hubungan yang logis dengan keperluan pihak yang membutuhkan. Indikator yang ada harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh suatu agen sektor publik. Untuk menilai keseluruhan kinerja suatu agen publik maka dibutuhkan indikator kunci yang secara komprehensif menunjukkan aktivitas kunci dari agen publik tersebut.
b) Kepatutan.
Indikator yang disediakan harus dapat menunjukkan kepada pemakai apakah suatu agen sektor publik telah melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menjadi kewajibannya dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini juga dapat mengungkapkankinerja relatif antara suatu agen publik tertentu dengan agen publik sejenis lainnya.
c) Sistematis.
Informasi indikator kinerja harus didokumentasikan secara sistematis yaitu: hubungan antara indikator dengan tujuan agen; adanya penjelasan yang mengungkapkan mengapa suatu indikator kinerja tertentu menjadi indikasi kunci atas kinerja suatu agen sektor publik; bagaimana hubungan output dengan outcome.
d) Valid dan terpercaya.
Suatu indikator kunci akan dipercaya jika dapat dikuantitatifkan. Selain itu indikator tersebut harus tidak bias dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.
Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer (1995), syarat-syarat indikator yang ideal adalah sebagai berikut:
1) Consitency. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indicator kinerja harus konsisten, baik antara periode waktu maupun antar unit-unit organisasi.
2) Comparibility. Indikator kinerja harus mempunyai daya banding secara layak.
3) Clarity. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah dipahami.
4) Controllability. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikannya.
5) Contingency. Perumusan indikator kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja.
6) Comprehensiveness. Indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial.
7) Boundedness. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi.
8) Relevance. Berbagai penerapan membutuhkan indicator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu.
9) Feasibility. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistik dan dapat dicapai.
2.7 Peran Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja
Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (critical seccess factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator).
Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini mereflesikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja:
1. Biaya pelayanan (cost of service)
Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya persiswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikualifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi, misalnya berbelanja per kapita.
2. Penggunaan (utilization)
Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaa publik (public demand). Indikator ini harus mempertimbangkan presentasi publik, sedangkan pengukurannya berupa volume absolute atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas, contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap jalur.
3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)
Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Contohnya, yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.
4. Cakupan pelayanan (coverage)
Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
5. Kepuasan (satisfaction)
Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) dapat digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi, misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.
Contoh pengembangan indikator kinerja
Dinas/Unit Kerja | Indikator Kinerja |
Rumah Sakit | Biaya total rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk. Biaya rata-rata pelayanan medis dan para medis per pasien yang masuk. Biaya rata-rata pelayanan umum (non klinis) per pasien yang masuk. Penggunaan fasilitas. Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit. Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun. Rasio antara pasien yang baru dengan pasien lama yang masuk kembali. Proposi tingkat hunian. |
Klinik Kesehatan | Jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu. |
Pekerjaan Umum | Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki total panjang jalan. Panjang jalan yang disapu/dibersihkan/total panjang jalan. Kondisi jalan. Keamanan jalan (road safety). |
Kepolisisan | Jumlah kriminalitas yang tertangani. Jumlah kriminalitas yang terdeteksi/tercatat. Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas. Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani/jumlah total masyarakat yang masuk. |
DPR/DPRD | Jumlah pengaduan dan tututan masyarakat yang tertangani atau jumlah total aspirasi yang masuk. Jumlah rapat yang dilakukan per bulan/per tahun. Jumlah peraturan yang dihasilkan per bulan atau per tahun. Jumlah peserta rapat per total anggota. |
Dipenda | Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi. |
2.8 Sistem Pengukuran Kinerja
Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial. System pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang (sustainable).
a. Perancangan Strategis
Perencanaan strategis adalah proses sistematik yang ditunjukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu. Proses perencanaan strategis menurut Bryson (1995) terdapat 10 tahap, yaitu :
a) Menginisasi dan menyetujui suatau proses perencanaan strategis.
b) Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasional.
c) Menjelaskan nilai-nilai misi organisasi.
d) Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
e) Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisai.
f) Merumuskan strategis umtuk me-manage isu-isu ini.
g) Me- review dan menetapkan rencana-rencana atau rencana strategis.
h) Menetapkan suatu visi organisasi yang efektif.
i) Mengembangkan suatu proses implementasi yang efektif.
j) Menilai kembali strategi-strategi dan proses perencanaan.
Perencanaan strategis berkaitan dengan perencaan jangka panjang organisasi. Pada umumnya perencanaan strategi menghasilkan dan merumuskan visi, misi, falsafah yang diterjemahkan lebih lanjut dalam kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Misi merupakan pernyataan terhadap bidang atau kegiatan terbaik yang mampu dilakukan organisasi. Falsafah merupakan nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi dan membentuk budaya organisasi. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakan ini diterapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah diterapkan.
b. Penyusunan Program
Penyusunan program adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.
Penyusunan program meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :
a) Analisis usulan program baru.
b) Penelaahan program yang sedang berjalan.
c) Penyusunan system koordinasi program secara terpisah
2.9Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik dan Sektor Bisnis
Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektor publik. Pada organisasi bisnis, kinerja penyelenggaranya dapat dilakukan dengan cara misalnya melihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya. Pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang- adang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja.
Selama ini pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap anggaran pemerintah seratus persen, meskipun hasil yang dicapai serta dampaknya masih berada jauh dari standar mutu. Sehingga pengukuran kinerja sektor publik menjadi sulit dan kompleks untuk disusun.
2.10 Langkah-langkah Pengukuran kinerja sector publik
1. Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif, Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :
a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dilanggarkan oleh organisasi ?
b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan ?
c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal ?
2. Pengukuran Efisiensi
Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan Value for Money. Efisiensi diukur antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
Rasio Efisiensi tidak hanya dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B. Unit A lebih efisien dibanding unit tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :
· Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
· Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
· Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
· Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah mata uang ataupun satuan fisik. Dalam pengukuran kinerja Value for Money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Efisiensi alokasi
2. Efisiensi teknis (manajerial)
3. Pengukuran Efektivitas
Pengukuran Efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuanya, maka oragnisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan, bisa juga dua kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengukuran Outcome
Pengukuran Outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas outputdan dampak yang dihasilkan.
2.11 Kendala Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
1) Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
Kinerja manajemen organisasi swasta yang bertujuan maksimalisasi laba bisa dinilai berbasarkan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan misalnya return on investment, rasio pendapatan terhadap sumber daya yang digunakan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio keuangan lainnya. Kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan karena sebenarnya organisasi ini tidak pernah ada net profit, karena memang bukan profit oriented.
2) Sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect.
Pada umumnya output organisasi sector publik tidak berwujud barang atau produk fisik, tetapi berupa pelayanan. Sifat pelayanan ini cenderung kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit diukur.
3) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (discretionary cost center)
Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas yang harus diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Karakteristik input (biaya) yang terjadi sebagian besar tidak bisa ditelusur atau dibandingkan secara langsung dengan outputnya, sebagaimana sifat biaya kebijakan (discretionary cost). Hal ini menyebabkan sulitnya ditetapkan standar sebagai tolok ukur produktivitas. Tentu berbeda dengan Departemen Produksi perusahaan manufaktur swasta yang merupakan pusat biaya teknik (engineered cost centers) dimana pengukuran produktivitas bisa diukur berdasar standar tertentu karena bisa ditelusur atau dibandingkan secara langsung antara input dengan outputnya.
4) Tidak beroperasi berdasar market forces sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar.
Organisasi sektor publik tidak beroperasi sebagaimana pasar persaingan sempurna sehingga tidak semua output yang dihasilkan tersedia di pasar secara bersaing. Oleh karena tidak ada pembanding yang independen maka dalam mengukur kinerja diperlukan instrumen pengganti mekanisme pasar.
5) Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat).
Organisasi sektor publik menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat yang sangat heterogen. Mengukur kepuasan masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan harapan yang beraneka ragam tidaklah mudah dilakukan.
2.12 PELAPORAN KINERJA
Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan disetiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalm aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberiakn gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan. Sebauh program pemberantasan buta huruf misalnya, membutuhkan data pencapaian tingkat buta huruf yang ada. Tanpa informasi itu, pemerintah akan menagalami keracunan dalam menetapkan target keberhasilan dan menghitung jumlah sumber daya yang dibutuhkan.
Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara, informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang diperlukan.
Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Proses audit pun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja.