Kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila masa orde baru tabel

tuliskan kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila sebagai dasar negara dan pangangan hidup bangsa pada masa Orde Baru

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

• Stabilitas negara jauh lebih terjamin.

• Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama.

• Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

• Angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.

• Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.

• Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.

ADVERTISEMENT

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

• Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

• Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.

• Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

• Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.

• Banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

(ADS)

5 kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa orde baru

Table of contents

Halo Husnul Penerapan Pancasila sebagai dasar negara adalah utuk memberikan pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai pembangunan serta menjadi alat pemersatu. Pada penerapannya tentu ada kelebihan dan kelemahan. Periode penerapan Pancasila dibagi menjadi tiga, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Masa orde baru yaitu ketika tahun 1966 sampai 1998, berikut kelebihan penerapan Pancasila pada masa orde baru: 1) tabilitas negara jauh lebih terjamin. 2) pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3) angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. 4) suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar. 5) dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan kelemahan penerapan Pancasila pada masa orde baru diantaranya: 1) Pemerintah rrde baru cenderung bersifat otoriter. 2) Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping. 3) Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 4) Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. 5) Banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian kelebihan penerapan Pancasila terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kelemahannya adalah karena adanya kesalahan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Mapel: Sejarah Kelas: 9 SMP Topik: Masa Orde Baru Sampai Reformasi Semoga membantu ya.

Penerapan Pancasila dari masa ke masa sebagai berikut:

1. Penerapan Pancasila di Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.

Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950.

Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.

e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pancasila dalam pemerintahan

Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967.

Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat.

Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR.

Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian.

Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal.

Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama.

Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia.