Kebijakan redistribusi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah tersebut di bawah ini kecuali

Tema besar APBN Tahun Anggaran 2019 adalah “Adil, Sehat, dan Mandiri”. Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

Dari sisi kemandirian APBN Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
#APBN2019
(triliun rupiah)

POSTUR ANGGARAN #APBN2019
(triliun rupiah)

Target pendapatan negara di tahun 2019 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menjaga iklim investasi yang sehat.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(triliun rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp27,0 T dari RAPBN 2019. Terdiri dari kenaikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp15,2 T dan penurunan belanja Non-K/L Rp11,8 T.

ANGGARAN PENDIDIKAN

ANGGARAN KESEHATAN

ANGGARAN INFRASTRUKTUR

(triliun rupiah)

Pada APBN 2019 dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp756,77 triliun dan Dana Desa sebesar Rp70,0 triliun.

DEFISIT APBN 2019

1. APBN tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB (sama dengan defisit RAPBN tahun 2019).
2. Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendekati nol sebesar minus Rp20,1 triliun. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat, sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif.
3. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah sejak tahun 2013.

(triliun rupiah)

Untuk menutup defisit APBN tahun 2019, pembiayaan anggaran sebesar Rp296,0 triliun atau turun 5,8 persen dari outlook APBN tahun 2018. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) Konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 7,3 persen dari outlook APBN tahun 2018. Selain itu pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan investasi tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta peran Indonesia di dunia internasional.

Tanya Jawab Seputar APBN

Simulasi APBN

Visual Kemenkeu

Buku Informasi APBN 2019

Informasi APBN 2018

Informasi APBN 2017

Daftar UU APBN
& Nota Keuangan

Kawal Pelaksanaan
#APBNkita

Salah satu kebijakan redistribusi pendapatan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan tersebut adalah?

1. Pembiayaan modal kerja usaha
2. Program kartu Indonesia pintar
3. Pemberian bantuan keluarga miskin
4. Pelatihan dan pemberian dana pemberdayaan mandiri
5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Pelatihan dan pemberian dana pemberdayaan mandiri

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu kebijakan redistribusi pendapatan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan tersebut adalah pelatihan dan pemberian dana pemberdayaan mandiri.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Salah satu keunggulan kota dibandingkan desa yaitu dalam bidang? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Berikut ini adalah program pemerintah dalam program redistribusi untuk pemerataan distribusi di Indonesia, kecuali ....  

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)  

2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ekonomi produktif  

4. Kebijakan memisahkan pendapatan golongan masyarakat dengan ekonomi kaya dan masyarakat dengan ekonomi miskin