Jelaskan kenapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian

Table of Contents Show

• Intervensi dan sistem ekonomi
• Tujuan intervensi
• Cara intervensi pemerintah
• Kebijakan ekonomi
• Kontrol harga
• Perbedaan pendapat diantara ekonom
• Kerugian intervensi pemerintah dalam perekonomian
• Video yang berhubungan

Apa itu: Intervensi pemerintah (government intervention) merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menetapkan batas maksimum dan minimum harga di pasar.

Intervensi dan sistem ekonomi

Secara garis besar, signifikansi intervensi tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara.

Di bawah sistem ekonomi komando, intervensi pemerintah sangat signifikan. Pemerintah menentukan apa yang terbaik bagi perekonomian dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan sumber daya dan menentukan produksi dan distribusi barang.

Peran swasta sangat minimal. Di bawah sistem ekonomi komando, mekanisme pasar tidak bekerja.

Kebalikan ekonomi komando adalah ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi pasar mengedepankan pada minimalisasi intervensi. Swasta mengambil peran penting dalam alokasi sumber daya ekonomi.

Pasar beroperasi secara bebas melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme tersebut mengarahkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi komando. Di bawah sistem ini, peran pemerintah biasanya hanya sebatas penegakan aturan untuk mengakui dan melindungi kepemilikan properti pribadi.

Selanjutnya, di bawah sistem ekonomi campuran, intervensi lebih beragam dibandingkan dengan ekonomi pasar, tetapi tidak seekstrim ekonomi komando. Pemerintah memiliki peran, begitu juga swasta.

Signifikansi peran pemerintah dan swasta juga beragam antar negara. Beberapa negara, seperti China dan Kuba, lebih condong ke ekonomi komando, di mana pemerintah mengambil peran yang signifikan. Sementara, di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, peran swasta lebih dominan dalam mengelola sumber daya ekonomi.

Tujuan intervensi

Pemerintah mengintervensi perekonomian dengan beberapa tujuan seperti:

• Redistribusi pendapatan dan kekayaan. Misalnya, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan seperti asuransi pengangguran, kesehatan dan pendidikan gratis. Itu menopang kualitas hidup mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Pengenaan pajak juga menjadi jalan lain untuk redistribusi pendapatan.
• Menyediakan barang publik. Contoh barang publik adalah taman umum, infrastruktur dan pertahanan nasional. Swasta seringkali tidak mau menyediakan semacam itu karena tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran.
• Menyediakan lapangan persaingan yang adil. Melalui peraturan anti monopoli, pemerintah mencegah praktik persaingan tidak sehat seperti kolusi dan penetapan harga predatori.
• Mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri domestik dari persaingan produk impor. Harapannya, industri terus tumbuh dan menciptakan lebih banyak pekerjaan.
• Melindungi konsumen. Misalnya, pemerintah meluncurkan kebijakan perlindungan konsumen, persyaratan kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan.
• Mengubah perilaku konsumen. Intervensi adalah salah satu jalan untuk mengurangi dampak dari eksternalitas negatif. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk produk seperti minuman beralkohol dan tembakau.
• Melestarikan lingkungan. Tampa peraturan dan kebijakan pemerintah, perusahaan lebih cenderung untuk mengabaikan biaya eksternal terhadap lingkungan. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau membiarkan limbah mengalir ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Praktik semacam itu tentu saja membahayakan kesinambungan perekonomian dalam jangka panjang.
• Mencapai tujuan makroekonomi. Empat sasaran makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan ekuilibrium neraca pembayaran.

Cara intervensi pemerintah

Intervensi pemerintah mengambil beragam bentuk, mulai pada tingkat mikro hingga makro. Dalam artikel ini, saya mencoba mengelompokkannya menjadi kategori berikut:

1. Kebijakan ekonomi
2. Peraturan
3. Pajak
4. Kontrol harga
5. Subsidi

Kebijakan ekonomi

Kebijakan ekonomi terdiri dari dua kategori utama:

• Kebijakan sisi penawaran (supply-side policy)
• Kebijakan sisi permintaan (demand-side policy)

Kebijakan sisi penawaran

Pemerintah merancang kebijakan sisi penawaran untuk mempengaruhi penawaran agregat di dalam perekonomian. Biasanya, kebijakan tersebut fokus untuk meningkatkan efisiensi produksi, baik di pasar produk atau pasar faktor (misalnya pasar tenaga kerja).

Sebagai contoh, di pasar produk, pemerintah mempromosikan persaingan dengan meluncurkan kebijakan anti-monopoli, deregulasi dan privatisasi. Persaingan memaksa produsen untuk lebih efisien dan inovatif agar bertahan di pasar dan meraih keuntungan.

Selanjutnya, di pasar tenaga kerja, pemerintah berusaha meningkatkan mobilitas dan kualitas tenaga kerja. Itu melalui beragam program seperti pendidikan, pelatihan, dan pengurangan kekuatan serikat pekerja.

Kebijakan sisi permintaan

Kebijakan sisi permintaan terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal melalui perubahan belanja pemerintah dan pajak. Sedangkan, kebijakan moneter di bawah tanggung jawab bank sentral atau otoritas moneter dan berusaha mempengaruhi jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Keduanya mempengaruhi perekonomian melalui efeknya terhadap permintaan agregat.

Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan bank sentral mengadopsi kebijakan ekspansioner. Itu biasanya selama ekonomi lemah seperti resesi ekonomi. Opsinya adalah dengan:

• Menaikkan belanja pemerintah
• Menurunkan pajak
• Memangkas suku bunga kebijakan
• Operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah oleh bank sentral
• Menurunkan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

Sementara itu, untuk menghindari tekanan tinggi inflasi, pemerintah dan bank sentral menjalankan kebijakan kontraksioner. Inflasi yang tinggi membahayakan stabilitas perekonomian dan dapat mengarah pada hiperinflasi. Diantara opsi untuk menjalankan kebijakan kontraksioner adalah:

• Mengurangi belanja pemerintah

• Menaikkan pajak
• Menaikkan suku bunga kebijakan
• Operasi pasar terbuka melalui penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral
• Menaikkan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

Peraturan

Pemerintah memastikan aktivitas perekonomian berjalan secara sehat. Beberapa peraturan bertujuan untuk mendorong aktivitas bisnis. Sementara yang lain, untuk mengontrol aktivitas bisnis dan menghindari hasil yang tidak diinginkan atau eksternalitas negatif.

Ada banyak variasi peraturan pemerintah dan masing-masing mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan cara yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa kategori peraturan pemerintah:

• Ketenagakerjaan. Pemerintah mengeluarkan aturan, regulasi dan hukum tentang upah, rekrutmen yang adil dan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.
• Lingkungan. Misalnya, pemerintah meluncurkan berbagai peraturan mengenai dampak lingkungan operasi perusahaan terhadap lingkungan sekitar seperti standar keselamatan lingkungan dan pengelolaan limbah.
• Perlindungan konsumen. Fokus pemerintah adalah untuk melindungi konsumen dari praktik tidak adil yang berkaitan dengan produk seperti aturan harga, standar kesehatan dan keamanan, dan deskripsi produk.
• Persaingan. Pemerintah berkepentingan untuk mempromosikan persaingan yang sehat dan adil. Jenis peraturan dan regulasi ini dapat mencakup peraturan anti monopoli dan merger dan pengambilalihan. Termasuk dalam kategori ini adalah deregulasi, yakni penghapusan peraturan atau larangan seperti batas kepemilikan saham oleh investor asing.
• Informasi dan pelaporan Contoh peraturan dan regulasi ini adalah standar akuntansi dan keamanan informasi pribadi konsumen.

Pajak

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk membiayai sejumlah program dan untuk melunasi utangnya. Selain untuk operasional pemerintah, pemerintah menggunakan pajak untuk meningkatkan modal ekonomi dengan menyediakan barang publik seperti jalan, jembatan, kereta api, pembangunan taman umum, dan pertahanan nasional. Modal ekonomi tersebut vital untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian dalam jangka panjang.

Pemerintah memungut pajak dari wajib pajak, yang mana berasal dari sektor rumah tangga maupun sektor bisnis. Pemerintah dapat mengenakannya secara langsung ke wajib pajak, seperti melalui pajak penghasilan dan pajak keuntungan. Atau, itu adalah secara tidak langsung seperti dalam pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak menjadi salah satu sarana redistribusi pendapatan. Selain itu, pajak mempengaruhi perilaku keuangan bisnis dan rumah tangga. Misalnya, kenaikan pajak mengurangi pendapatan disposabel rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga cenderung akan mengurangi belanja barang dan jasa.

Kontrol harga

Di bawah kebijakan kontrol harga, pemerintah menetapkan batas harga untuk barang dan jasa tertentu. Dua bentuk kontrol harga adalah:

• Plafon harga (price ceiling)
• Harga dasar (price floor)

Plafon harga

Plafon harga membatasi harga maksimum untuk barang dan jasa. Pemasok tidak dapat mengenakan harga lebih tinggi dari harga tersebut. Tujuan plafon harga adalah untuk melindungi konsumen dengan memastikan terjangkau oleh sebanyak mungkin konsumen. Contohnya adalah harga sewa properti residensial.

Agar efektif, pemerintah menetapkan plafon harga di bawah harga ekuilibrium pasar bebas.

Penetapan plafon harga memiliki beberapa implikasi berikut:

• Munculnya kelangkaan. Karena harga lebih rendah, lebih banyak konsumen meminta. Sebaliknya, harga lebih rendah membuat semakin sedikit produsen yang bersedia memasok. Oleh karena itu, pasar akan mengalami ekses permintaan (kelangkaan), di mana kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang dipasok.
• Kurang efisien dan surplus ekonomi menurun. Surplus ekonomi adalah penjumlahan dari surplus konsumen dan surplus produsen. Karena harga lebih rendah, surplus produsen akan berkurang. Mereka memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Sementara itu, meski konsumen memperoleh harga yang lebih rendah, namun, mereka menghadapi kelangkaan. Pasokan berkurang karena produsen memasok lebih sedikit barang.
• Penjatahan (rationing). Karena lebih langka, konsumen lebih sulit menemukan barang. Jika itu berlangsung lama, pemerintah mungkin perlu menjatah barang untuk memastikan ketersediaan bagi sebanyak mungkin konsumen.
• Munculnya pasar gelap. Pasar gelap berkembang karena kelangkaan. Produsen mungkin secara diam-diam akan menjual harga lebih tinggi daripada plafon harga di pasar gelap. Demikian juga, beberapa konsumen yang telah memiliki barang akan menjual kembali ke konsumen lainnya dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan.

Harga dasar

Harga dasar (price floor) adalah harga minimum yang dapat dikenakan untuk suatu produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk melindungi pemasok barang atau jasa.

Contoh harga dasar yang paling banyak dikutip adalah upah minimum. Dalam hal ini, individu bertindak sebagai pemasok jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan adalah pembeli. Dengan upah minimum, pekerja menghasilkan cukup uang dari pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Agar efektif, pemerintah menetapkan harga dasar di atas harga ekuilibrium. Karena harga lebih tinggi, semakin banyak pemasok bersedia memasok barang dan jasa. Di sisi lain, kuantitas yang diminta lebih sedikit karena harga menjadi lebih mahal bagi konsumen. Sebagai hasilnya, pasar akan mengalami ekses pasokan, di mana kuantitas yang dipasok melebihi kuantitas yang diminta.

Subsidi

Sama seperti pajak, pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada rumah tangga ataupun perusahaan. Contohnya seperti subsidi bahan bakar minyak, perawatan kesehatan masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pupuk, dan bahan baku. Pinjaman lunak juga masuk dalam kategori ini.

Pemberian subsidi mengurangi beban rumah tangga. Mereka mengeluarkan lebih sedikit uang untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, memungkinkan standar hidup yang lebih baik.

Bagi perusahaan, pemberian subsidi mengurangi biaya produksi. Itu merangsang mereka untuk berproduksi lebih banyak. Selain itu, mereka dapat menjual pada harga yang lebih murah, membuat produk lebih lebih kompetitif di pasar.

Perbedaan pendapat diantara ekonom

Beberapa ekonom memandang intervensi pemerintah adalah perlu. Tapi, mereka masih berdebat tentang seberapa besar pemerintah harus campur tangan dan bagaimana mereka harus campur tangan.

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan dua aliran pemikiran dalam ekonomi. Yang satu berfokus pada aspek positif pasar, sementara yang lain berfokus pada ketidaksempurnaan pasar. Dalam makroekonomi, itu memunculkan mahzab pemikiran seperti ekonomi Keynesian dan ekonomi Neoklasik.

Keynesian memandang pemerintah seharusnya campur tangan. Ketika terjadi disequilibrium, perekonomian tidak akan bergerak menuju ekuilibrium yang baru dengan sendirinya.

Ambil kasus ketika perekonomian sedang depresi. Diantara solusi untuk keluar dari depresi ekonomi adalah dengan merangsang belanja pemerintah, yang mana merupakan bagian dari permintaan agregat.

Sebagaimana kita tahu, permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Ekspor neto berada diluar kendali perekonomian domestik karena tergantung pada kondisi perekonomian global. Sehingga, opsi utama untuk merangsang permintaan agregat adalah melalui konsumsi, investasi dan belanja pemerintah.

Tapi, selama depresi ekonomi, keuntungan bisnis memburuk karena permintaan jatuh. Begitu juga, pendapatan rumah tangga jatuh karena tingginya tingkat pengangguran. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk meningkatkan konsumsi dan investasi selama depresi.

Sehingga, opsi yang lebih masuk akal adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Anggaran belanja lebih tergantung pada kebijakan diskresi pemerintah alih-alih kondisi ekonomi.

Sebaliknya, ekonom Neoklasik memandang intervensi pemerintah seharusnya minimal. Mekanisme pasar akan bekerja dan mengarahkan perekonomian menuju ekuilibrium. Menurut ekonom Neoklasik, penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan barang, output, dan pendapatan dalam perekonomian. Jadi, intervensi pemerintah hanya akan membuat perekonomian tidak lebih baik.

Kerugian intervensi pemerintah dalam perekonomian

Meski bertujuan positif untuk membangun perekonomian dan kemakmuran masyarakat, namun seringkali intervensi menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah sisi negatif intervensi pemerintah terhadap perekonomian:

• Kegagalan pemerintah. Itu terjadi ketika intervensi tidak menciptakan hasil yang lebih baik. Pasar menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Pemerintah mungkin juga lebih mempertimbangkan efek jangka pendek daripada jangka panjang. Misalnya, hambatan perdagangan melindungi industri dalam negeri. Tapi, itu juga mendisinsentif produsen untuk lebih berinovasi dan lebih efisien. Begitu juga dalam kasus subsidi produksi.
• Peningkatan biaya. Misalnya, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi an standar keamanan dan kesehatan produk. Mereka juga menanggung biaya untuk mengolah lebih lanjut limbah produksi.
• Lebih sedikit pilihan. Dalam kasus ekstrim adalah ekonomi komando. Pemerintah memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana mendistribusikannya.
• Diskriminatif. Intervensi mungkin menguntungkan bagi beberapa pihak, tapi merugikan bagi pihak lainnya. Ambil contoh kebijakan persaingan. Pemerintah mungkin lebih memihak perusahaan milik negara daripada perusahaan swasta. Begitu juga, dalam kasus bailout, pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk menyelamatkan bank-bank besar alih-alih semua bank.

Related