Jelaskan karakteristik prinsip kesatuan NKRI

- Mahmuzar

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Negara kesatuan ada dua macam yakni; negara kesatuan dengan sistem sentralistik dan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Negara kesatuan dengan sistem desentralistik memiliki lima varian model yakni; (1), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik; (2), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik; (3), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional; (4), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik dan (5) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik. Dari lima model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi ini merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik ketika berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Negara Kesatuan, Desentralisasi

DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran mengurus di dalam dan ke luar. (unsplash/RizkyRahmatHidayat)

adjar.id – Adjarian, sudah mengetahui mengenai konsep negara kesatuan?

Istilah negara kesatuan sendiri sudah sering kita dengar karena nama negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini membuat istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita sebagai warga negara Indonesia.

Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan karakteristik dari negara kesatuan yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.

Baca Juga: Unsur-Unsur Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara kesatuan sendiri adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaan tertingginya dipegang oleh pemerintah pusat.

O iya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara kesatuan merupakan negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin selih daerah negara berada pada pemerintah pusat.

Yuk, kita simak penjelasn lengkapnya mengenai konsep negara kesatuan dan karakteristiknya berikut ini, Adjarian!

“Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh terhadap suatu daerah negara.”

Page 2

Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran mengurus di dalam dan ke luar. (unsplash/RizkyRahmatHidayat)

Konsep Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional.

Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat juga bisa menyerahkan sebagian kekuasannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi.

Akan tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat suatu negara.

Jadi, pada hakikatnya negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke dalam maupun ke luar serta kekuaann pemerintah pusat tidak dibatasi.

Baca Juga: Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Laut

Nah, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris yang artinya negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu.

Dalam hal ini, kegara kesatuan adalah negara yang tersusun secara tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dalam hal ini memegang kedaulatan penuh terhadap suatu negara serta berperan dalam hubungan di dalam dan di luar negara.

Adjarian, hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya bisa dilakukan secara langsung, lo.

“Pemerintah pusat memiliki peranan yang penting di dalam negara kesatuan karena mengatur seluruh daerahnya.”

Page 3

Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran mengurus di dalam dan ke luar. (unsplash/RizkyRahmatHidayat)

Sistem Negara Kesatuan

Adjarian, dalam negara kesatuan, terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu:

1. Sistem Sentralisasi

Dalam sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintah pusat.

Daerah pada sistem ini tidak memiliki wewrenang untuk membuat peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Sistem Desentralisasi

Pada sistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau di sebut otonomi.

Nah, untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah, meski begitu pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi negara.

Baca Juga: Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah.

Adanya sistem ini, membuat pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom yaitu provinsi dan kabupaten kota.

Akan tetapi, ada kewenangan ang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negari, pertahanan, yustisi, keamanan, moneter, dan fiskal nasional.

“Sistem negara kesatuan terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi.”

Page 4

Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran mengurus di dalam dan ke luar. (unsplash/RizkyRahmatHidayat)

Karakteristik Negara Kesatuan

Setiap negara kesatuan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, salah satunya Indonesia.

Berikut ini beberapa karakteristik negara kesatuan khususnya negara Indonesia kita ini, di antaranya:

1. Tekad Indonesia untuk menjadi negara kesatuan sudah ada sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

2. Negara kesatuan dalam pembentukannya bagi negara Indonesia sudah tertulis dalam alinea kedua di pembukaan UUD 1945.

3. Prinsip negara kesatuan juga semakin dikuatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam merubah UUD 1945 mentapkan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk mutlak dari negara Indonesia.

5. Wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang di mana hak dan batasnya sudah ditetapkan undang-undang.

Baca Juga: Fungsi Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Nah, itulah tadi Adjarian, konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat.

Sekarang, yuk, coba jawab pertanyaan berikut ini!

Pertanyaan

Apa sistem yang dibawa dalam konsep negara kesatuan?

Petunjuk: Cek halaman 3.

Tonton juga video berikut ini, yuk!

Negara kesatuan adalah negara yang memiliki ciri-ciri kesatuan tunggal, berdaulat dan satuan subnasional dari pemerintahan tertinggi yang dipegang oleh pemerintah pusat akan didelegasikan. Ini merupakan jenis bentuk negara yang banyak ditetapkan di dunia. Terlepas dari fakta yang jelas bahwa kita semua adalah bagian dari kemanusiaan, dan kita semua hidup di planet “kecil” ini, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa kita semua sama. Setiap orang dari kita memiliki karakteristik individu yang berbeda, dan karakteristik tersebut dikondisikan pada kelahiran kita. Sementara karakteristik fisik berada di luar kendali kami, ciri mental kami secara langsung dikendalikan oleh lingkungan di mana kita dilahirkan. Lokasi tempat kelahiran kita di planet ini menentukan kewarganegaraan kita.

Setiap orang dari kita dilahirkan oleh orang tua yang dibesarkan dan hidup di satu atau lebih negara yang telah diciptakan dalam perjalanan sejarah. Masing-masing negara ini telah berkembang dengan cara yang berbeda, dan seiring waktu, telah menciptakan budaya yang diakui, bahkan bahasa yang unik, dan melalui tradisi, serangkaian kebiasaan dan standar yang berkontribusi pada identitas nasional. Itu adalah pengakuan identitas nasional individu yang mengarah pada cara fungsi masyarakat seperti ciri-ciri kebijakan politik. Jika identitas itu diterima dengan tulus oleh mayoritas, maka identitas itu akan menjadi ciri pemersatu bangsa. Sepanjang persatuan nasional itu ada, ia memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk hidup dan bekerja bersama di lingkungan yang saling menghormati dan saling harmonis.

Negara Kesatuan dan Persatuan Nasional

Jika persatuan nasional tidak ada, karena alasan apa pun, maka konflik adalah hasil yang mungkin. Sepanjang persatuan nasional itu ada, ia memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk hidup dan bekerja bersama di lingkungan yang saling menghormati dan saling harmonis. Jika persatuan nasional tidak ada, karena alasan apa pun, maka konflik adalah hasil yang mungkin. Sepanjang persatuan nasional itu ada, ia memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk hidup dan bekerja bersama di lingkungan yang saling menghormati dan saling harmonis. Jika persatuan nasional tidak ada, karena alasan apa pun, maka konflik adalah hasil yang mungkin.

Istilah, persatuan Nasional, digunakan untuk menunjukkan penyatuan berbagai kelompok orang yang disatukan oleh karakteristik khusus di wilayah geografis dan memiliki otoritas politik, unit ini menghasilkan rasa memiliki dan kesetiaan kepada entitas politik ini, lokasi geografis, sebagai diperlukan oleh keadaan kohesi untuk melindungi entitas ini, sesuai dengan berbagai kepentingan yang dicapai di bawah status kesatuan untuk kelompok-kelompok itu, dengan keamanan dan kemakmuran menjadi yang paling penting di antara kepentingan.

Karakteristik Negara Kesatuan

Berikut akan dijabarkan karakteristik negara kesatuan, yaitu:

1. Bersifat Sukarela

Komponen orang di negara kesatuan tidak diragukan lagi adalah eksistensi pra-politik dari negara. demarkasi dilakukan dengan kepentingan Italia di atas prioritas mereka, tetapi kenyataannya tidak datang secara membabi buta tetapi dalam hal mengidentifikasi peserta dan faktor-faktor yang dapat membuka jalan bagi satu bangsa dan satu orang.

Tetapi dalam keadaan di mana kita hidup, dan kita berusaha untuk melestarikan kesatuan bangsa pada sebuah yayasan baru, kita harus memasukkan dalam Proyek Kesatuan Nasional, yang harus menjadi pilihan untuk kompromi dan sukarela untuk semua komponen karakteristik etnis, regional, politik dan agama kita, dan bukan proyek yang dapat dikenakan dengan kekerasan, oleh komponen tertentu yang mengklaim untuk memastikan nasional kesatuan,yang merupakan kasus hari ini di bawah rezim yang berkuasa.

2. Bersatu dalam perbedaan

Proyek Kesatuan Nasional tidak boleh mengorbankan karakteristik komponen, tetapi harus seperti lukisan dengan warna terintegrasi untuk memberikan makna dan nilai suatu Bangsa, proyek harus menghormati karakteristik budaya dan komponen geografis yang telah menandatangani kontrak untuk mempertahankan kesatuan bangsa, proyek yang menolak pengenceran, dominasi, asimilasi atau pengecualian seperti perbedaan bentuk negara kesatuan dan negara serikat.

3. Minat Mutual

Negara kesatuan tidak boleh hanya didasarkan pada pilar-pilar kepentingan emosional, tetapi harus didukung oleh daftar kepentingan untuk bagian-bagian yang berkontraksi dengan Proyek, terutama karena dunia saat ini adalah salah satu integrasi dan kesatuan, untuk membangun sebuah proyek di sebuah gagasan untuk membangun sebuah negara yang kuat secara politik dan ekonomi, wilayah dan mendukung kebangkitan satu sama lain melalui kriteria yang adil oleh otoritas pusat, yang terdiri dari sukarela dan kompromi oleh semua, hanya kemudian adalah proyek untuk persatuan nasional, keinginan untuk melestarikannya juga menjadi kebutuhan bagi semua.

4. Rasa Memiliki dan Kebanggaan

Negara kesatuan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya dari semua, sehingga masing-masing komponen karakteristik sendiri tercermin dalam kesatuan warna-warni, dan oleh karena itu, mendukung proyek atau membela akan menjadi pertahanan diri untuk setiap komponen, faktor-faktor bisa menjadi ditemukan pada bahasa, agama, nilai-nilai dan media, liburan, dan representasi dalam institusi adalah semua faktor yang membuat seseorang mengembangkan rasa memiliki bangsa, rasa memiliki sangat penting bagi manusia untuk berdiri dalam membela entitas dari miliknya, jika rasa memiliki memudar atau hilang, tentu saja bahwa seseorang tidak dapat mempertahankannya, sebaliknya ia akan mencari opsi alternatif lainnya.

5. Saling Percaya Diri

Negara adalah penyatuan berbagai komponen, keberlanjutan serikat ini bergantung pada kepercayaan para pihak terhadap satu sama lain, keraguan bahwa proyek ini akan digunakan untuk kelas tertentu dengan mengorbankan pihak lain, atau bahwa ini adalah perangkap yang dibentuk oleh kelas tertentu untuk melegitimasi keuntungan mereka, atau proyek yang dipaksakan oleh satu komponen pada yang lain, proyek semacam itu akan dibangun berdasarkan taktik ketakutan sampai kepemilikan kekuatan. Proyek Kesatuan Nasional tidak dapat ditegakkan semalaman tetapi merupakan proyek panjang yang harus menunjukkan niat baik pada titik awal, niat baik yang dapat diterjemahkan ke dalam Program Aksi untuk menghadapi sejarah, sekarang dan masa depan.

6. Persaingan Positif

Negara kesatuan harus memungkinkan ruang untuk persaingan antara berbagai komponen perbedaan budaya atau geografis, karena kompetisi ini adalah rahasia dari pembangunan alam semesta, dan negara-negara yang bersaing adalah mereka yang berinovasi dan unggul dengan terbitnya setiap fajar baru , tetapi kompetisi itu harus diatur oleh aturan nilai-nilai sentral, sehingga menjadikannya persaingan positif dalam seni dan perdagangan, sains, dan jalan hidup yang lain.

7. Melestarikan Minat Regional dan Internasional:

Telah diketahui bahwa kita saat ini hidup di sebuah planet yang terhubung dengan hubungan bertetangga dan terus terhubung dengan budaya dan kepentingan bersama dengan sejumlah besar pasukan dan organisasi, dalam hubungan ini sebuah negaradapat terkena dampak positif atau negatif, dan proyek untuk persatuan nasional harus mempertimbangkan hubungan dan interaksi ini secara regional dan internasional sehingga menjadi realistis dan layak seperti ciri-ciri negara federal.

Sedangkan Contoh dari Negara kesatuan adalah:

Piagam Nasional dengan legitimasi yang lebih besar, dengan mempertimbangkan komponen kepentingan politik, etnis, agama, budaya, regional dan kelas kami, untuk membangun persatuan nasional berdasarkan perjanjian baru, kemudian ditafsirkan di lapangan dan melestarikannya, dan mencegah eksploitasi tanggung jawab bersama yang kita semua tanggung, masing-masing dari kita sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya seperti prinsip rule of law.
Kode Etik antara media bahwa setiap tindakan perjudian dengan kontradiksi agama, budaya, geografis dan etnis harus dianggap garis merah yang tidak dapat ditoleransi.
Pengembangan mekanisme untuk perjuangan melawan rezim, rezim tetap berkuasa bertentangan dengan Proyek Kesatuan Nasional, karena ini tergantung pada rezim yang terus bermain pada kontradiksi sekunder dan mengasingkan berbagai segmen masyarakat kita terhadap satu sama lain, jadi penghapusan rezim tidak lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan dan prakondisi bagi negara kita untuk menjadi atau tidak.
Untuk menangkap peluang pengumpulan yang unggul dalam forum ini dan memulai pembentukan komite yang bijaksana dan pribadi yang masuk akal itu bisa disebut “Komite Tetua” dan melibatkan berbagai komponen komponen agama dan etnis kami untuk meredakan ketegangan yang disebabkan oleh praktik-praktik Rejim dan tugas menyiapkan model untuk rekonsiliasi nasional, bantuan dan pengungkapan, pengakuan dan pengampunan dan pengampunan, Proyek kami untuk negara kesatuan tidak dapat mendaftar terobosan pada masyarakat dengan memori kolektif. Diduduki oleh kebencian dan permusuhan dan pemurnian, inisiatif Komite Tetua sangat penting bagi realisme dan keberhasilan Proyek Kesatuan Nasional kita.
Tugas memurnikan memori kolektif perlu menyelami peristiwa sejarah, sejarah politik dan sosial yang akan ditulis dalam metode yang paling profesional dan tidak bias, karena membangun bangsa berdasarkan sejarah, generasi yang ditentukan adalah mereka siapa yang akan membentuk masa depan negara ini sementara tidak tahu banyak tentang buku-buku sejarah termasuk semua pro dan kontranya, dan meskipun penulisan sejarah adalah proses yang rumit tetapi kita harus memulai proyek ini sekarang sebelum besok. Menulis sejarah adalah ilmu sosial berdasarkan referensi dan dasar-dasar peristiwa yang disaksikan oleh mereka yang mengalami usia periode dalam kehidupan masyarakat di satu negara.

Negara-negara dengan struktur politik kesatuan mungkin atau mungkin tidak memiliki subdivisi nasional tetapi, jika mereka melakukannya, subdivisi ini tidak akan pernah memiliki kekuatan konstitusional yang menjamin haknya atas kekuasaan ini. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan ini dapat diperluas atau dipersempit ketika para pemimpin dari sistem kesatuan menginginkan. Berbeda dengan struktur politik kesatuan, struktur politik federal memiliki subdivisi nasional yang memiliki kekuatan konstitusional tertentu yang melindungi eksistensi mereka seperti ciri-ciri kabinet parlementer.