Jelaskan dampak negatif menguatnya peran negara bagi kehidupan politik

By fikalmyid March 11, 2015

Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat.

Dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa tajam.

Pembangunan yang menjadi ikon pemerintah Orde Baru ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (marginalisasi sosial) di sisi lain. 

Di pihak lain pembangunan di masa Orde Baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

Di bidang politik, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. 

Sementara dua partai lainya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara Demokrasi. Peleburan (fusi) parpol diciptakan tidak lain agar pemerintah bisa mengontrol parpol.

Dengan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya sebagai berikut.

• Adanya Pemerintahan yang Otoriter: Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
• Dominasi Golkar: Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.
• Pemerintahan yang Sentralistis: Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yyang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

• Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
• Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.
• Konglomerasi

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada negara.