Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
adjar.id – Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak bisa begitu saja hilang, perlu adanya berbagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut.
Proses penegakan hak dan kewajiban warga sendiri bisa diterapkan dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan oleh pemerintah.
Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada uji kompetensi bab 1 di halaman 32.
Soal tersebut meminta kita untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Baca Juga: Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat
Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut sebagai bahan referensi Adjarian saat mengerjakannya yang juga menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.
Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Yuk, kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini!
Page 2
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan sumpremasi hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.
Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, para pejabat penegak hukum harus bisa memenuji kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn kelas 11 SMA
Selain itu penegak hukum juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari kekerasan yang melawan hukum.
2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga
Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban.
Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Selain itu, juga masih ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Page 3
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia.
Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Nah, jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah.
Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, Materi PPKn Kelas 12 SMA
Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
4. Meningkatkan Pengawasan
Nah, dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya.
Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.
Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Page 4
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. (unsplash)
5. Meningkatkan profesionalisme
Pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara.
Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman akan pemenuhuhan hak dan kewajibannya.
Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai.
Baca Juga: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945
6. Meningkatkan Kerja Sama
Upaya yang bisa dilakukan pemerintah lainnya yaitu meningkat kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat.
Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan.
Jadi, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Nah, itu tadi beberapa upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bisa menjadi referensi Adjarian dalam mengerjakan uji kompetensi bab 1 di halaman 32.
yuk, tonton video ini juga!
Assallamuallaikum wr.wb.
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi
berbagai kasus pelanggaran HAM:
1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan
pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak
hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik
dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang
dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang
melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak
mempunyai kemauan menegakan HAM.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya
Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.
Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan
sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara
kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
sumber gambar: klik disini
Wassallamualliakum wr.rb.