Perjuangan Diplomasi
Pada awalnya penyelesaian masalah Irian Barat dilakukan secara bilateral. Akan tetapi, upaya tersebut menemui kegagalan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan masalah Irian Barat melalui forum internasional. Pemerintah Indonesia mengirim beberapa diplomatnya untuk memperjuangkan Irian Barat melalui forum internasional. Beberapa diplomat tersebut antara lain Subandrio, Mukarto Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono, dan Alex Alatas.
Dengan demikian upaya pertama pemerintahan Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah dilakukan melalui perjuangan diplomasi secara bilateral.
Upaya merebut Irian Barat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi ditempuh melalui perundingan, mulai dilakukan pada masa Kabinet Natsir. Perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil sehingga dilakukan perjuangan dalam bidang politik dan ekonomi. Konfrontasi dalam bidang ekonomi misalnya seperti pelarangan pesawat terbang Belanda untuk melintas dan mendarat di wilayah Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan terjadi pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Konfrontasi politik misalnya seperti pembatalan hasil KMB, membentuk provinsi Irian Barat di Soasiu, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi militer dilakukan melalui pertempuran langsung dengan membentuk Komando Mandala.
KOMPAS/DJOKO POERNOMO
Tentang Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Monumen Serangan Umum 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Vredeburg yaitu tepat di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949.
KOMPAS.com - Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda.
Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962.
Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat.
Kala itu, Belanda enggan membicarakan perihal masalah Irian Barat tersebut.
Akhirnya, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora adalah:
- Gagalkan pembentukan negara Papua
- Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat
- Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Baca juga: Sejarah Penemuan Benua Amerika
Sejak tahun 1949, Indonesia dan Belanda telah terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat.
Masalah ini dilatarbelakangi dengan Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah Irian Barat bersama Indonesia
Melalui keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus hingga 2 September 1949, kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan.
Akan tetapi, Belanda tetap enggan untuk membicarakan masalah tersebut.
Karena masalah masih terus berlangsung, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora.
KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO
Patung berupa empat tentara Indonesia dalam keadaan berperang dan satu wanita selaku wartawan atau yang disebut juga patung trikora sudah siap untuk diresmikan oleh presiden pada acara puncak sail Morotai , Morotai, Maluku Utara, Jumat (14/9/2012). Sebelumnya patung tersebut mengalami patah pada bagian genggaman tangan yang memegang tiang bendera sudah diperbaiki dan siap untuk diresmikan.
KOMPAS.com - Konflik Indonesia dan Belanda kembali memanas dalam upaya perebutan Irian Barat.
Pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora). Isi Trikora, yakni:
- Gagalkan pembentukan negara Papua
- Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat
- Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dam kesatuan tanah air dan bangsa.
Berikut secara singkat pembentukan Trikora:
Latar belakang
Sejak terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masalah Irian Barat tidak sekalipun lepas dari perhatian Presiden Soekarno.
Baca juga: Saat Soekarno Bertemu John F Kennedy, Bicarakan Irian Barat hingga Komunisme
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Presiden Soekarno selalu masalah Irian Barat di selesaikan dengan cara radikal.
Masalah Irian Barat bukan sekedar wilayah yang masih berada di tangan kolonialis, tapi juga menyangkut harga diri sebuah negara berdaulat.
Dikeluarkannya Trikora, menandakan bahwa Presiden Soekarno meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia siap dengan segala resiko yang dihadapi.
Masalah tersebut dilatarbelakangi jika Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat. Karena jika merujuk pada salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus hingga 2 September 1949.
Jika mengenai kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
Tapi kenyataannya setelah ditunggu-tunggu, Belanda tidak mau membicarakan.
Kekayaan alam yang berlimpah di daerah timur Indonesia menjadi daya tarik bagi belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat, untuk bergabung menjadi bagian Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI).
Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebelum nama Papua (Irian) Barat dikenal ada banyak nama yang diberikan salah satunya Kerajaan Majapahit yang menyebut dengan dua nama yaitu Wanin dan Sram.
Sedangkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea), sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata.
Perjuangan Melalui Diplomasi
Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata diantara kedua belah pihak adalah melalui jalan Diplomasi. Dimana, sesuai dengan isi kesepakatan dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebenarnya telah dinyatakan bahwa Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut.
Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) tersebut, sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).
(Baca juga: Apa yang Kamu Ketahui Tentang Perang Diponegoro?)
Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukan ke dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, dimana pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda.
Perjuangan Melalui Ekonomi dan Politik
Disamping itu, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi. Dimana, bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, pemogokan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
Sedangkan jalan lewat politik, Pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Maka pada 17 Agustus 1956 Pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soa Siu.
Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata
Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik, maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata.
Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, antara lain Operasi TRIKORA, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana Fak-fak, Operasi Serigala di Teminabuan dan juga Sorong, Operasi Naga di Marauke dan juga Kaimana.