Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses infformasi jadwal sidang untuk para pihak yang
sedang berpekara. Jadwal sidang diperbarui setiap hari sehingga informasi yang disajikan selalu tetap up to date. Show INFORMASI PERKARA
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara. Anda juga dapat mengetahui rincian biaya perkara baik pemasukan maupun pengeluarannya. DIREKTORI PUTUSAN
Publikasi putusan sebagai bentuk
keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan. Halaman ini menyediakan Putusan dan Penetapan PA Maninjau secara lengkap.
SIWAS
Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
A.C.O Integrated System
Melalui Sistem Informasi A.C.O Integrated Sistem, Pencari keadilan dapat memperoleh infomasi secara jelas informasi perkaranya.
E-COURT
E-Court (Electronics Justice System) adalah layanan untuk: e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Penaksiran dan Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online)
HITUNG PANJAR PERKARA
Aplikasi Panjar Pengadilan Agama Maninjau dapat membantu pihak yang berpekara untuk menghitung biaya
panjar perkara secara mandiri .
PELAYANAN
Memudahkan Masyarakat untuk dapat terhubung dengan pelayanan PTSP PA Maninjau melalui Aplikasi WhatsApp. GUGATAN MANDIRI
Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. MEJA INFORMASI ONLINE
Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat . Pengadilan Agama menyediakan Layanan Meja Informasi secara online .
Sebagai Media Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengadilan
VALIDASI AKTA CERAI
Aplikasi Validasi Akta Cerai memberikan kemudahan anda dalam melakukan pengecekan terhadap dokumen akta cerai.
PengumumanArtikel PA ManinjauMaklumat PelayananBadilag | Badan Peradilan Agama
× PesanARI Image Slider: "System - ARI Fancybox" plugin isn't installed. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya SK bisa di download, Disini Tab Posbakum dll
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak MampuMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Selengkapnya Tata Cara Permohonan InformasiSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publikSelengkapnya Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Selengkapnya |