Berikut yang bukan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur adalah pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala daerah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat di daerah. Tugas dan wewenang gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2018.

Gubernur dan wakil gubernur dipilih berdasarkan pemilihan umum. Pasangan calon gubernur dan wakil terpilih dari perolehan suara terbanyak. Masa jabatan gubernur dan wakilnya adalah 5 tahun.

Gubernur dilantik oleh Presiden berdasarkan PP No. 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika presiden dan wakil presiden berhalangan hadir, maka pelantikan gubernur dan wakil gubernur digantikan oleh Menteri.

Tugas Gubernur

Salah satu tugas gubernur adalah mengawasi peraturan di daerah dan provinsi. Mengutip dari setkab.go.id, berdasarkan PP No. 33 tahun 2018 sebagai wakil pemerintah pusat gubernur memiliki tugas yaitu:

1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten atau kota
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya
3. Memfasilitasi dan memberdayakan daerah kabupaten atau kota di wilayahnya
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, tata ruang daerah, pajak daerah, serta retribusi daerah
5. Pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten atau kota
6. Mengawal netralitas ASN dan TNI/Polri dalam pemilihan kepala daerah
7. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
8. Melakukan tugas sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Wewenang Gubernur

1. Membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota
2. Memberikan penghargaan atau sanksi untuk bupati atau wali kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah antar daerah kabupaten atau kota di satu provinsi
3. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten atau kota
4. Memberi wewenang lain sesuai ketentuan undang-undang

Gubernur dan wakil gubernur memiliki tugas dan wewenang lainnya yaitu memberikan usulan dana alokasi di wilayahnya, melantik bupati atau wali kota, dan melantik kepala instansi dari kementerian dan lembaga non kementerian yang bertugas di wilayah provinsi.

Larangan Gubernur

Mengutip dari indonesiabaik.id, berdasarkan PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur memiliki larangan yaitu:

1. Melakukan mutasi pegawai
2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
3. Membuat kebijakan baru terkait pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Meski demikian, ketentuan mengenai larangan gubernur ini dapat dikecualikan jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Diterbitkannya PP No.33 Tahun 2018 dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bacaan 2 Menit

Page 2

Diterbitkannya PP No.33 Tahun 2018 dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bacaan 2 Menit

. apa perbedaan tari tradisional klasik degan tari tradisional kerakyatan

. apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang undangan agar sinkron atau saling mendukung

.capacity building merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah supaya lebih efisien dan efektif serta

1 .bagaimana pandangan mohammad yamin ,soepomo dan ir soekarno terhadap negara mereka ,apa perbedaan nya ? 2.menurut kalian apa yang menjadi sesamaaan … pemikiran dari pendiri bangsa terhadap pengertian negara merdeka ? 3.jelaskan makna dari negara merdeka menurut pandangan kalian sendri ? 4.bagaimana memaknai proses peran cangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama mukadimah hukum dasar atau yang juga di kenal piagam jakarta ? 5.apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi mukadimah terutama frase ,ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya ?

mengapa tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sebagai tanggal disahkan pancasila sebagai dasar negara?​

1) demokrasi independent 2) demokrasi pancasila 3) demokrasi terpimpin 4) demokrasi parlementer 5) demokrasi presidensial tiga model demokrasi yang pe … rnah diterapkan indonesia ditunjukkan pada nomor ….

12. pernyataan berikut tidak termasuk upaya mempertahankan pancasila sebagai ideologi dan dasar negara .... a. menetapkan pancasila sebagai ideologi d … an dasar negara b. menetapkan pancasila sebagai ideologi tertutup sesuai kepribadian bangsa c. mengamalkan nilai - nilai yang terkandung dalam pancasila d. pemerintah menindak tegas segala bentuk rongrongan terhadap pancasila 13. nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila sila persatuan indonesia antara lain .... a. suka memberi pertolongan orang lain c. mencintai tanah air dan bangsa b. suka bekerja keras d. mempelajari kebudayaan daerah 14. pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberi tuntunan kepada manusia agar .... a. menghormati keputusan pimpinan c. menghormati orang lain b. menghargai pendapat orang lain d. tidak bergaya hidup mewah 15. kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, merupakan perwujudan pancasila sebagai …. a. dasar negara c. pandangan hidup bangsa b. perjanjian luhur bangsa d. jiwa dan kepribadian bangsa 16. ideologi pancasila bersumber dari .... a. nilai-nilai luhur bangsa indonesia c. budaya bangsa indonesia b. suku bangsa indonesia d. kebiasaan bangsa indonesia 17. ketika rapat, budi menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anton. namun, hasil keputusan anggota rapat mengatakan bahwa pendapat anton lah yang dipilih. sikap budi yang sesuai dengan sila keempat pancasila adalah …. a. marah dan tidak mau rapat lagi b. tetap menggunakan pendapatnya sendiri c. menerima dan melaksanakan keputusan rapat d. menghormati keputusan rapat dan tetap melaksanakan 18. mau memberi kesempatan kepada orang untuk mengutarakan pendapatnya dalam rapat adalah sesuai dengan nilai pancasila sila ke …. a. pertama c. ketiga b. kedua d. keempat 19. menolong orang yang mengalami kecelakaan lalulintas di jalan raya adalah termasuk perwudan sila pancasila ke …. a. pertama c. ketiga b. kedua d. keempat 20. selalu menjaga sikap dalam bergaul dengan sesama yang berbeda agama, suku dan ras adalah sesuai dengan perwujudan sila ke …. a. pertama c. ketiga b. kedua d. keempat 21. era reformasi memandang perlu perubahan uud 1945. amandemen pertama uud 1945 ditetapkan tahun …. a. 1999 c. 2001 b. 2000 d. 2002 22. mengapa pembukaan memiliki kududukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal …. a. karena merupakan pokok kaidah negara yang fundamental b. karena pasal pasal tidak penting c. kerena pembukaan berada di awal d. karena pembukaan merupakan sumber hukum 23. sitematika uud negara republik indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri atas …. a. ayat dan pasal c. naskah proklamasi b. batang tubuh dan pasal-pasal d. pembukaan dan isi 24. berikut tidak termasuk pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945 …. a. cita-cita nasional c. dasar negara b. tujuan negara d. keinginan pribadi 25. ada berapa alinea dalam pembukaan undang undang dasar 1945 .… a. satu c. tiga b. dua d. empat

14. pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, kecuali .... a. sikap egois at … au terlalu mementingkan diri sendiri; b. teknologi memberikan kemudahan dalam pekerjaan; c. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara; d. sikap tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan; e. ketidaktegasan dari aparat penegak hukum

15. perhatikanlah upaya-upaya berikut ini ! 1) mengoptimalkan peran lembaga negara dan kualitas layanan publik 2) kesadaran berbangsa dan bernegara me … njadi hal yang fanatisme 3) supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan 4) memberikan sanksi kepada pelanggaran hak dan kewajiban 5) meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. yang termasuk upaya untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat ditunjukkan dengan nomor .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 5) c. 2), 3), dan 4) d. 2), 4), dan 5) e. 3), 4), dan 5)

17. menempatkan hak setiap warga negera pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan … hukum. hal ini merupakan bentuk jaminan dari nilai-nilai dasar pancasila yaitu sila .... a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. kelima