Berikut yang bukan merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah

Jakarta, 11 Agustus 2020 - Diperlukan paling tidak tiga pendekatan agar aspek realitas dan idealitas dari ideologi dan konstitusi dapat dipahami secara komprehensif, yaitu: Konteks kesejarahan (bagaimana nilai-nilai luhur bangsa tumbuh dan mengkristal sebagai suatu pandangan hidup); Etika moral dan Politik, yaitu memposisikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang dinamis, khususnya penyelengara negara; dan Perubahan zaman, bagaimana Pancasila dapat terus menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi masa kini dan mendatang. Demikian dikemukakan oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Balai Bangkom III Jakarta, (11/8) pada mata ajar Wawasan Kebangsaan dan Pancasila.

Pancasila, lanjut Haryono, adalah lambang negara Republik Indonesia, sebagai landasan etis dan politis. Arti penting Pancasila tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, karena keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana warga negara menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Adanya kontroversi Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila seharusnya tidak membuat perpecahan kelompok-kelompok tertentu, karena secara filosofis sila-sila dari Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 bukan merupakan kalimat mati, namun mengandung makna fasafah pada setiap silanya. Untuk memahami makna tersebut sebaiknya dikembalikan kepada konteks rangkaian pembentukan Pancasila, yaitu mulai dari penyampaian pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 hingga tercapainya konsensus final PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan perubahan zaman, Pancasila dapat menjadi lahan inspirasi pengembangan dengan tetap mengakomodir kearifan lokal yang baik. Pancasila sebagai pendidikan pekerti masyarakat disampaikan dan diajarkan agar bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat erat kaitannya dengan wawasan/pikiran progresif dalam kepemimpinan di level manapun, sehingga setiap pengambilan keputusan dapat mengakomodir nilainilai Pancasila. Para pimpinan dengan kemampuan sangat banyak dapat ditemukan, namun pimpinan dengan karakter dan pemikiran yang sesuai nilai Pancasila itu luar biasa.

Karena itu perlunya pemikiran/wawasan progresif yang mampu mengembalikan martabat dan harga diri bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia dengan memposisikan ideologi bangsa (Pancasila) sebagai landasan pemikiran, pengambilan kebijakan, dan peraturan perundangan, selain mampu memanfaatkan silang budaya sebagai sarana berlatih dan merawat munculnya kreativitas, inovasi dan kolaborasi antar komponen bangsa.(Kompu BPSDM)