Berikut Ini yang bukan merupakan bentuk kerja paksa pada masa penjajahan Bangsa Eropa adalah

dibaca normal 3 menit

Penulis: Abdul Hadi
tirto.id - 23 Sep 2021 18:55 WIB

View non-AMP version at tirto.id

Penjelasan mengenai contoh 4 bentuk penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

tirto.id - Sejak Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menguasai sejumlah wilayah nusantara pada tahun 1600-an, hingga pemerintahan Hindia Belanda bubar akibat Perang Dunia II, berbagai bentuk penderitaan dialami rakyat Indonesia.

Penderitaan panjang yang harus dilalui rakyat Indonesia akibat kolonialisme itu mendorong banyak bumiputra bertekad memperjuangkan kemerdekaan. Rasa senasib-sepenanggungan di bawah penjajahan Belanda kemudian membentuk nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia.

Perjuangan panjang akhirnya berbuah pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan tersebut masih harus ditebus dengan pengorbanan banyak pejuang karena Belanda sempat ingin berkuasa kembali di Indonesia.

Mengutip buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (1997) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan Belanda tidak hanya akibat perang dan kekerasan. Kemiskinan, kelaparan, hingga perbudakan bahkan dialami rakyat Indonesia saat dunia sudah memasuki abad ke-20.

Ada banyak contoh penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Empat contoh di bawah ini cuma sebagian dari bentuk penderitaan rakyat Indonesia akibat kolonialisme Belanda.

1. Kebijakan Cultuurstelsel (Tanam Paksa)

Setelah menguasai Indonesia berdasarkan Konvensi London pada 1814, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di nusantara dipimpin oleh suatu komisi yang beranggotakan Vander Capellen, Elout, dan Buyskes.

Salah satu misi penjajahan Belanda tersebut ialah untuk membayar utang Kerajaan Belanda yang tergolong besar karena perang. Saat komisi ini diambil alih Gubernur Jenderal Van den Bosch, kebijakan tanam paksa, yang kerap disebut pula dengan Cultuurstelsel, diimplementasikan di banyak daerah sejak tahun 1830.

Sistem tanam paksa benar-benar memeras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di nusantara. Banyak rakyat bumiputra menderita akibat Cultuurstelsel.

Baca juga: Sejarah Cultuurstelsel: Aturan, Tujuan, Tokoh, & Dampak Tanam Paksa

Kapasitas sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, rakyat dipaksa bekerja, bahkan kadang dituntut bekerja di kebun yang letaknya sampai puluhan kilometer jauhnya dari desa. Selain itu, kerja rodi juga dilakukan di bawah todongan senjata. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan menjalar di banyak tempat.

Infografik SC Indonesia di Masa Penjajahan Belanda. tirto.id/Fuad

Tanaman yang harus ditanam selama Cultuurstelsel ditentukan oleh pemerintah Belanda. Kopi, teh, tebu dan jenis komoditas potensial ekspor lainnya harus ditanam demi menambah pundi-pundi harta Kerajaan Belanda.

Sistem tanam paksa bisa menggelembungkan kas Belanda, tapi rakyat bumiputra menderita. Selain kelaparan dan kemiskinan, penyakit pun sering mewabah karena banyak orang kurang gizi. Bahkan, banyak pekerja paksa yang mati kelaparan.

Dampak besar sistem tanam paksa pada penderitaan rakyat di nusantara membuat kritik tajam dilontarkan pada pemerintah Hindia-Belanda. Kritik itu malah datang dari sebagian orang Belanda sendiri.

Karena Cultuurstelsel dianggap tidak manusiawi, sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan pihak swasta Belanda yang turun mengelola perkebunan di nusantara. Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa kemudian dihapuskan pada 1861, 1866, 1890, dan 1916.

2. Perbudakan di Hindia Belanda

Ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coenstraat berhasil menguasai Batavia, kondisi wilayah yang kini menjadi Jakarta tersebut tidak sepadat pada masa kemudian. Banyak penduduk lokal Batavia kabur ke pelosok Batavia Selatan, yakni Jatinegara Kaum.

Padahal, untuk membangun Batavia selepas penaklukan, orang-orang Belanda butuh tenaga kerja. Karena itulah, VOC mendatangkan tawanan perang dan budak dari berbagai tempat, misalnya Manggarai, Bali, Sulawesi, Arakan, Bima, Benggala, Malabar, dan lainnya, demikian tercatat dalam Kisah Betawi Tempo Doeloe: Robin Hood Betawi (2001) yang ditulis Alwi Shahab.

Baca juga: Ratu Beatrix ke Jakarta dan Betapa Susahnya Belanda Meminta Maaf

Dalam perjalanannya, banyak pria bumiputra diperbudak menjadi pekerja kasar di Batavia, sementara perempuan dijadikan pemuas nafsu berahi dan pengurus rumah tangga orang-orang Belanda. Apabila mereka membangkang, hukumannya sangat kejam.

Izin perbudakan akhirnya dihapus pada 1860 oleh pemerintah Hindia-Belanda. Namun, praktiknya terus dilakukan hingga dekade pertama abad ke 20, sebagaimana dicatat Reggie Baay dalam Daar werd wat gruwelijks verricht atau Perbudakan di Hindia Belanda (2015).

3. Kerja Rodi

Salah satu kerja rodi paling terkenal yang membuat rakyat bumiputra di Indonesia sengsara adalah pembuatan jalan raya sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan pada 1809.

Kerja rodi massal itu dipelopori Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang menerima mandat dari Louis Napoleon, penguasa Belanda di bawah pengaruh Prancis era Napoleon Bonaparte. Daendels menerima perintah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Maka itu, ia memerintahkan pembangunan jalan Anyer-Panarukan.

Baca juga: Bagaimana Daendels Membangun Pemerintahan Modern di Hindia Belanda?

Mengutip Britannica, nama lain kerja rodi adalah kerja budak yang dilakukan di bawah paksaan. Para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan.

Kerja rodi pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan pada 1809 memakan korban jiwa hingga 12.000 jiwa. Kerja rodi ini dilaksanakan di bawah todongan senjata dan lecutan cambuk. Banyak pekerja yang kelaparan hingga meninggal demi terbangunnya jalan itu.

4. Upah Rendah di Perkebunan

Sejak tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda menerapkan sistem Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy). Kebijakan ini membuka Hindia-Belanda bagi pengusaha swasta-asing untuk menanamkan modal dan membuka perusahaan.

Sistem Politik Pintu Terbuka ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Agraria (Agrarische Wet) 1870 dan Undang-Undang Gula (Suiker Wet). Dua UU itu menjadikan Hindia Belanda pusat perkebunan penting dalam perdagangan ekonomi dunia.

Namun, rakyat bumiputra yang dahulunya tersiksa dengan tanam paksa, harus mengalami derita yang lain karena dipaksa bekerja di perkebunan besar. Hingga pertengahan Abad 20, tumbuh banyak perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, hingga kelapa sawit di Hindia Belanda.

Ketika banyak pengusaha swasta membangun perusahaan di nusantara, rakyat Indonesia beralih menjadi buruh yang dipaksa bekerja habis-habisan dengan upah rendah. Makanan dan kesehatan mereka tidak terjamin, begitu pula dengan kesejahteraannya. Sistem memang berganti sejak pertengahan Abad 19, tapi kemiskinan tetap saja menjadi wajah sehari-hari rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda.

Baca juga artikel terkait PENJAJAHAN BELANDA atau tulisan menarik lainnya Abdul Hadi
(tirto.id - hdi/add)

Penulis: Abdul Hadi Editor: Addi M Idhom Kontributor: Abdul Hadi

© 2022 tirto.id - All Rights Reserved.

Keakuratan artikel ini diragukan dan artikel ini perlu diperiksa ulang dengan mencantumkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Harap pastikan akurasi artikel ini dengan sumber tepercaya. Lihat diskusi mengenai artikel ini di halaman diskusinya. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Prancis yang berupa pengerahan rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi cenderung mengunakan "Rakyat Bebas" dan kadang masih mendapatkan upah, walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Contoh pemerintahan kolonial yang menerapkan kerja rodi ialah pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Indonesia.

Pelopor kerja rodi adalah Herman Willem Daendels

Keinginan utama Daendels adalah agar masyarakat Indonesia mau bekerja untuk kepentingan Kerajaan Prancis. Herman Willem Daendels adalah seorang pemimpin laki-laki yang dipilih oleh Republik Batavia untuk memerintah daerah Indonesia, terutama wilayah Jawa. Untuk mewujudkan keinginannya dan keinginan Republik Bataaf itu, dia membentuk beberapa langkah yang akan membawa pengaruh ke dalam bidang pertahanan, bidang keamanan dan juga administrasi.

Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan, Daendels melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya, seperti membangun benteng-benteng pertahanan baru dan juga membangun pangkalan angkatan laut di daerah Ujungkulon dan Anyer. Namun, pembangunan pangkalan angkatan laut di daerah Ujungkulon ini tidak berhasil.

Selain itu, masih ada juga tindakan-tindakan Daendels yang lainnya seperti meningkatkan jumlah tentara, dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1100 km. Kegiatan ini mengubah citra Daendels. Dulu, dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan Revolusi Prancis, setelah semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator.

Daendels sebenarnya telah membayar para pekerja sebesar 3000 Ringgit,tetapi uang tersebut tidak pernah samapi ke tangan para pekerja. Ketika pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan, banyak rakyat yang meninggal. Kerja Rodi pembangunan rakyat di pangkalan Ujung Kulon membuat rakyat sulit mencapainya. Tempat pembuatan jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria sehingga tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal ketika pelaksanaan program itu.

Selama ini masyarakat mengetahui jika rakyat yang melakukan kerja rodi itu tidak dibayar dan dipaksa. Menurut sejarawan Djoko Marihandono, sebenarnya Daendels telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit untuk menggaji serta memberi makan para mandor dan pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara residen dan bupati. Tetapi diketahui bahwa uang tersebut telah dikorupsi oleh para bupati sehingga tidak sampai ke tangan pekerja. Hal ini tercatat dalam arsip laporan Pemerintah Prancis saat itu, tetapi narasi ini masih diragukan kebenarannya oleh publik.[1]

Bentuk kerja yang harus dilakukan oleh rakyat dikarenakan bupati korupsi mengakibatkan rakyat mendayung perahu, membuat fasilitas jalan atau jembatan, membangun perbentengan, kerja blandong (penebangan kayu), dan kerja di perkebunan pemerintah.

  • //www.merdeka.com/pendidikan/simak-kisah-kejam-kerja-rodi-di-indonesia.html
  • //www.guruips.com/2016/08/kebijakan-deandels-dan-kerja-rodi-masa.html
  • IPS SEJARAH, Sejarah Indonesia.
  • //news.detik.com/berita/d-5365828/daendels-bayar-upah-pekerja-jalan-anyer-panarukan-tapi-dikorupsi-benarkah
  • Kerja Bakti
  • Kerja Gotong-Royong

 

Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerja_rodi&oldid=21151977"

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA