Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah
· Pemerintahan daerah :penyelenggaraan pemerintahan daerahotonomi oleh pemerintah daerah danDPRD menurut atau berdasarkan asasdesentralisasi · Pemerintahan pusat : seluruh penyelenggaraan pemerintahan yangtidak diselenggarakan daerah otonomi · Otonomi penuh : semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik menyangkutisi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya (dalam bahasa sehari-hari disebut otonomi) · Otonomi tidak penuh : daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan,tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya(tugas pembantuan,medebewind atau zelfbestuur). · Pemerintahan dalam arti sempit :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atauadministrasi negara · Pemerintahan dalam arti agak luas :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif danlegislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonomi · Pemerintahan dalam arti luas : mencakupsemua lingkungan jabatan negara dibidangeksekutif , legislatif, yudikatif dansebagainya
· Pemerintah pusat : perangkat negarakesatuan RI yang terdiri dari Presiden dan menteri-menteri · Pemerintah daerah : kepala daerah besertaperangkat daerah otonom yang lain sebagaieksekutif daerah · Hubungan pusat dengan daerah dalamsistem otonomi pada dasarnya hanyamenyangkut dibidang penyelenggaraanadministrasi negara
· Hubungan kewenangan · Hubungan pengawasan · Hubungan keuangan · Hubungan pusat dan daerah serta susunan organisasi pemerintahandi daerah. · Pengundangan sendiri(zelfwetgeving) · Perundangan sendiri · Mengatur atau memerintah sendiri · Pemerintahan sendiri · Perundangan(regeling) dan pemerintahan ( bestuur)
· Van Der Pot : otonomi berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri (rumah tanggasendiri) · Logemann : kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk) · Ateng Sjafruddin :mempunyai maknakebebasan atas kemandirian (zelfstandig)tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid)
· Kewenangan Daerah Otonom untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan · Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengaturdan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan · Daerah otonom, selanjutnya disebutdaerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar kanaspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia · Desentraliasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sisten NegaraKesatuan Republik Indonesia · Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagaiwakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu. · Perbedaan kecenderungan atau perjalananarah antara otonomi dan federal, menjadititik temu persamaan antara sistem negarakesatuan berotonomi dengan sistem negarafederal · Sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbeadaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual b elaka · Hubungan Pengawasa · Sistem pengawasan menentukan kemandirian satuan otonomi · Makin banyak dan itensif pengawasan makin sempit kemandirian otonomi · Makin sempit kemandirian makin terbatas · Kebebasan dan pengawasan merupakan dua otonomi sisi dari satu lembaran berotonomi untukmenjaga bandul antara kecenderungandesentralisasi dan sentraliasi yang dapatberayun berlebihan. · Hubungan Keuangan · Hubungan keuangan pusat dan daerah dipandang sangat menentukan kemandiriandaerah · Inti hubungan keuangan pusat dan daerah adalah perimbangan keuangan · Perimbangan keuangan : memperbesar pendapatan asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat berisi lebih banyak · Dana perimbangan : penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah (subsidi darip usat kepada daerah) · Tugas pembantuan adalahpenugasan dari Pemerintahkepada daerah dan/atau desa daripemerintah provinsi kepadaKabupaten/Kota dan/atau desaserta dari pemerintahkabupaten/kota kepada desa untukmelaksanakan tugas tertentu. · Kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas daerah tertentuberwenang mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakatdalam ikatan Negara KesatuanRepublik Indonesia · Hubungan Kewenangan · Bertalian dengan cara pembagianurusan penyelelenggaraanpemerintahan atau cara menentukanurusan rumah tangga daerah · Cara penentuan ini akanmen cerminkan suatu bentuk otonomiterbatas atau otonomi luas · Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukansecara katagoris dan pengembangannya diaturdengan cara-cara tertentu · Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukansedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangankemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tanggadaerahnya · Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasankemamuan keuangan asli daerah yang akanmembatasi ruang gerak · bertolak pada prinsip : ³semua urusanpemerintahan pada dasarnya menjadiurusan rumah tangga daerah, kecualiyang ditentukan sebagai urusan pusat´(residual powers) · Urusan pemerintahan sangat luas danmeluas sejalan dengan meluasnya tugasnegara dan atau pemerintahan untukmewujudkan kesejahteraan umum. · Perbandingan Otonomi Luas denganFederalisme · Ada negara-negara federal yang sejaksemula menentukan secara katagorisurusan pemerintahan negara bagian(urusan selebihnya atau residu menjadiurusan federal · Terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negarabagian bergeser menjadi urusan federal Pembagian kekuasaan negara bertujuan supaya kekuasaan tidak bertumpuk pada satu tangan /satu badan . Pembagian kekuasaan menurut para ahli :
- Eksekutif / yudikatif
Pembagian kekuasaan terbagi : Membagi kekuasaan menurut fungsi fungsi dari lembaga negara yang disebut dengan trikotomi (Leg, eks, yud) Membagi kekuasaan dalam negara menurut hukum pemerintahan yang terbagi atas : - Negara kesatuan : - Negara federal, terbagi atas : b. Pemerintah negara bagian Negara kesatuan mempunyai sistem kekuasaan : ----------à> semua kekuasaan berada dipusat ---------à> Sebagian kekuasaan ada yang diserahkan kepada daerah limpahan kewenangan itu disebut otonomi daerah sedangkan daerah yang menerima disebut daerah otonom. Macam macam sistem otonomi :
Sistem ini mulai dianut di indonesia oleh UU No. 22 tahun 1998 Tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam UU walaupun diserahkan secara formal. Otonomi tergantung kebutuhan nyata didaerah. Pelimpahan kewenangan sesuai dengan daktor dan keadaan nyata dari daerah dianut oleh UU otonomi No. 1 tahun 1997. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Sesungguhnya didalam penyelenggaraan pemerintahan lazimnya dinegara negara dianut 2 prinsip : Lebih menunjuk kepada penyelenggaraan / pelaksanaan fungsi keahlian menurut sektoral / bidangnya. Asas keahlian (Prinsip) adalah : bahwa susunan pemerintahan baik dipusat maupun didaerahnya diambil dari orang yang ahli dibidangnya masing masing. Sebab munculnya asas kedaerahan adalah begitu luasnya kepentingan pemerintah pusat dalam mengetahui rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipakailah asas kedaerahan ini. Dengan adanya asas ini munculnya desentralisasi. Secara keilmuan yang sering muncul pada masalah kedaerahan ini timbul desentralisasi. Dari desentraliasi muncul ilmu ilmu / pembagian yang lain seperti :
Adalah pendelegasian /penyerahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan umum yang berbadan pemerintahan sendiri untuk membina keputusan dan pertumbuhan keseluruhan keputusan penduduk yang terbatas suatu wadah tertentu yang mereka gali
Adalah penyelenggaraan urusan urusan keputusan tersebut menurut dinas dinas/lembaga (tegasnya menurut kepentingan intern) yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Adalah pada prinsipnya merupakan pelimpahan sebahagian wewenang kepada alat perlengkapannya didaerah untuk membantu mengerjakan pekerjaan. Izinnya urusan urusan ini yang dilimpahkan tidak berbentuk konkrit/dalam untuk formalitas mempunyai bagian bagian tertentu yang tidak formal. Kenapa perlu dianut asas desentralisasi oleh para pemerintah daerah ?? Ada 5 alasan dianutnya desentralisasi yaitu : -----à> mencegah, penumpukan kekuasaan berada pada satu pihak -----à> sekaligus sebagai tindakan pendemokrasian, artinya ikutnya masyarakat dalam pemerintahan Ada 2 bentuk pembagian kekuasaan negara : v Minimal dalam sebuah negara harus dibagi alam 3 fungsi yaitu : o Dilaksanakan oleh legislatif body o Melaksanakan aturan yang dibuat oleh legislatif body o Menyelenggarakan pemerintahan Ex : Lembaga Kepresidenan Menurut Jhon Lock, kekuasaan terdiri atas : Ada 3 macam pembagian kekuasaan, yaitu : Yudikatif masuk dalam eksekutif Inggris punya 55 negara jajahan. Dimana ini meniru pemikiran dari Imperium Romawi Kuno yaitu Ulfianus, dimana ada 2 macam hukum : àHukum yang mengatur antara negara Romawi dan negara jajahan àHukum yang mengatur antara negara Romawi dan masyarakat 50 tahun kemudian Montesqiu merubahnya. Menurut Montesqiu Yudikatif harus dipisah dari Eksekutif, sehingga ada 3 pembagian kekuasaan : Sistem pemerintahan di Prancis berbentuk Absolut, dimana LEY berada pada satu tangan. Maka pada masa pemerintahan Louis XVI ada semboyan : Apa yang saya ucapkan adalah hukum Di Prancis, Kekuasaan negara sudah dibagi Pembagian kekuasaan secara bertingkat, maka akan menimbulkan 2 corak tergantung pada bentuk negara. àYa memegang kendali adalah Pemerintah Pusat, semua bersumber dari Pemerintah Pusat. àPendelegasian wewenang dari pusat kepada aparat yang di daerah. Ex. Gubernur sebagai kepala wilayah. o Tidak semua dipegang oleh pusat, tetapi hanya hal-hal tertentu yang dipegang oleh pusat dan yang lainnya dipegang oleh Pemda. o Melahirkan Pemda/Otoda Pemerintah federal dengan segala kewenangannya dimana kewenangan itu berasal dari negara-negara merdeka yang bergabung tersebut. Setelah bergabung baru negara tersebut menjadi negara bagian. Dan masing-masing negara bagian punya UU sendiri. Macam macam system otonomi Bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan kepada isi dari urusan tersebut ditetapkan secara kwalitatif satu persatu dari kewenangan pemerintahan tersebut. System ini mulai dianut di Indonesia oleh UU No. 22 tahun 1998. Tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam UU walaupun diserahkan secara formal. Otonomi tergantung kebutuhan nyata didaerah pelimpahan kewenangan sesuai dengan factor dan keadaan nyata dari daerah dianut oleh UU otonomi no. 1 tahun 1977. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN àMencakup semua aspek bidang kekuasaan negara. àHanya eksekutif saja (Pemerintah) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lazimnya dianut 2 prinsip yaitu : Terlihat pada susunan pemerintahan di pusat maupun di daerah yang dikelola/diolah oleh para ahli/kementrian menurut kompetensinya masing-masing. a. Bentuk pemerintahan yang baik adalah Aristokrasi yaitu negara yang dipimpin oleh kaum bangsawan. b. Suatu negara harus mempunyai . yaitu buku/hukum yang didalamnya memuat aturan dan sistem. 2. Prinsip Kedaerahan Perlunya asas kedaerahan : Karena semakin banyak dan luasnya kepentingan warga masyarakat yang harus diurus, diselenggarakan oleh negara Ada 2 asas dalam prinsip kedaerahan yaitu : 1) Menurut Irawan Sujito Membagi desentralisasi atas 3 macam yaitu : a) Desentralisasi Teritorial (1) Menyerahkan kewenangan pada teritori tertentu propinsi, kota/ kabupaten. (2) Wujud dari desentralisasi b) Desentralisasi Fungsional (1) Menyerahkan kewenangan menurut fungsi yang dibutuhkan oleh daerah maka diserahkan kepada daerah itu. c) Desentralisasi Administratif (1) Hanya aspek administratif saja yang dilimpahkan, sedangkan masalah keuangan berada di pusat. 2) Menurut Prof. Amrah Muslimin Dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Pemda, membagi desentralisasi atas 3 yaitu : a) Desentralisasi Politik Pendelegasian kewenangan yang diserahkan ke daerah. = Desentralisasi Teritorial b) Desentralisasi Fungsional Menyerahkan kewenangan menurut fungsi yang dibutuhkan oleh daerah maka diserahkan kepada daerah. c) Desentralisasi Kebudayaan (1) Seni dan budaya yang berbeda aspek lokal. (2) Untuk memberdayakan masyarakat lokal (3) Ide pokok dari UU No. 32/2004 Alasan perlunya dianut asas Desentralisasi oleh Pemda. Pertumbuhan pemerintahan di Indonesia, ada 5 alasan dianut asas desentralisasi : 1) Dari Sudut Politik Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada 1 tangan/1 pihak/1 badan yaitu seperti di pemerintah pusat. Jika terjadi penumpukan kekuasaan pada 1 tangan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 2) Dari Bidang Politik Desentralisasi adalah tindakan aktis demokratisasi 3) Teknis Organisasi Pemerintahan Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan 4) Alasan Cultural/Budaya (1) Dapat memperhatikan potensi nyata/kekhususan dari masing-masing daerah. (2) Budaya lokal/daerah merupakan dasar untuk terciptanya budaya nasional. 5) Alasan pembangunan Dapat membantu dan memperlancar pembangunan. Keuntungan Desentralisasi yaitu : 1) Mengurangi penumpukan pekerjaan pada Pemerintah Pusat. Ex : Bidang Pendidikan - SD Daerah Setelah UU tentang pendidikan, maka SMP, SMA/K diserahkan ke daerah. 2) Menghadapi masalah yang mendesak, daerah tak perlu menunggu instruksi Pemerintah Pusat. 3) Mengurangi birokrasi yang buru, karena keputusan/kebijaksanaan dapat segera diambil. Hakikat birokrasi àPendelegasian wewenang. 4) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan bagi bagian tertentu. 5) Daerah otonom yang menerima tadi bisa dijadikan daerah ketenangan àDaerah yang punya kewenangan untuk mengurus daerah/rumah tangganya sendiri. 6) Mengurangi dominasi/kewenangan Pemerintah Pusat. 7) Memberikan kepuasan kepada daerah. Agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kelemahan Desentralisasi yaitu : 1) Struktur pemerintahan memang menjadi tambah kompleks, tapi sulit berkoordinasi. 2) Keseimbangan, keserasian antar daerah dapat terganggu. 3) Dapat menimbulkan Daerahlisme 4) Keputusan lazimnya membutuhkan waktu yang lama 5) Butuh biaya yang banyak Asas Pokok penyelenggaraan Pemda yang baik :
Sebab dengan kebijakan pemerintah yang baik tadi kalau ada kasus yang salah akan menyebabkan pemerintahan yang salah 2. Asas keseimbangan / proporsional Untuk mengatur sesuatu perlu adanya keseimbangan hak hak dan kewajiban 3. Asas kesamaan mengambil keputusan / equality Asas ini untuk masalah yang sama, kasus yang sama didaerah yang berbeda 4. Asas kecermatan/carefulness Yaitu jeli melihat kekurangan yang mungkin menimbulkan resiko 5. Motivasi/motivation Yaitu motivasi untuk mengambil keputusan itu harus benar benar jelas dan cukup
Artinya jika tidak berwenang membuat suatu aturan jangan membuatnya
Disini menggunakan asas good government yang memakai asas keterbukaan
Mencari cara untuk memperkecil terjadinya akibat
Pandangan hidup bangsa indonesia yaitu menganut asas pancasila Ada 6 sistem otoda yaitu : 1. Sistem Otonomi Materi a. Penyerahan/pelimpahan kewenangan kepada daerah itu melihat kepada materi/ substansi dari pusat. b. Kewenangan itu diserahkan secara liminatif, diluar itu diserahkan kepada daerah. c. Dianut oleh UU No. 22/1948 2. Sistem Otonomi Formil a. Tergantung pada daya guna/efektivitas/efisiensi b. Tidak ada perbedaan sifat dan urusan yang dilakukan oleh pusat daerah yang penting siapa yang paling efektif dalam melakukannya. c. Dengan demikian otonomi yang diserahkan ditetapkan secara rinci ke dalam UU, diserahkan secara formal dengan sistem otonomi formil. d. Dianut oleh UU No. 1/45 3. Sistem Otonomi Riel a. Penyerahan/pelimpahan tugas berdasarkan faktanya sesuai dengan kebutuhan, keadaan yang nyata serta kemampuan real dari daerah dengan memperhatikan pertumbuhan kehidupan masyarakat. 4. Otonomi Nyata, Bertanggung jawab a. Sama dengan otonomi real b. Bertanggung jawab disini adalah mampu memperlancar pembangunan c. Pelimpahan kewenangan bukan hak tapi kewajiban d. Dianut oleh UU No. 5/74 Nyata disini ditafsirkan sendiri oleh pemerintah pusat tak sepenuhnya berpegang pada kemampuan, nyata dari masyarakat walaupun hanya sedikit. - Masalah Pendidikan - Masalah Tenaga Kerja - Masalah Perhubungan - Masalah Perkebunan - Masalah Kesehatan Mendapat 10 wewenang yaitu Irian Barat Mendapat 3 wewenang yaitu Timor Timur e. Tolok ukur pemerintah memberikan otoda yaitu rasa tanggung jawab akan bisa melaksanakan usaha/pembangunan. f. Prinsip otoda yaitu 1) Melancarkan pembangunan 2) Bertugas bukan hak tapi kewajiban Desentralisasi dijalankan seimbang dengan dekonsentrasi. Semakin banyak urusan dilimpahkan pada daerah, semakin berisi otoda yaitu : 2) Daerah terikat pada Pelita, dimana daerah hanya tinggal untuk mencocokkannya dengan Pelita/Pusat. 5. Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab a. Dianut oleh UU No. 22/99 b. Nyata, bertanggung jawab tinggal embel-embel dan sudah diabaikan. Yang penting luas. Luas yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali 6 hal yaitu : 1) Politik Luar Negeri 2) Pertahanan Keamanan 6) Kewenangan Bidang Lain 6. Seluas-Luasnya, Nyata dan Bertanggung Jawab a. Dianut oleh UU No. 32/04 Seluas-luasnya yaitu kepada daerah diberikan kewenangan mengurus, mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang jadi urusan pemerintah pusat, seperti yang dicantumkan oleh UU. Nyata yaitu memperhatikan kekhasan dari daerah yang bersangkutan. Bertanggung jawab yaitu sebagai konsekuensi adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka muncul hak dan kewajiban. Nyata Bertanggung Jawab yaitu sama maknanya dengan UU No. 5/74 SEJARAH PERKEMBANGAN PEMDA DI INDONESIA UU No. 5/74 tentang UU Pemerintahan Di Daerah 2. Diterima oleh Daerah Otonom 3. Diselenggarakan oleh Pemda 1. Pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada aparatnya di daerah. Ex : Masalah Pendidikan (SD) 2. Wujudnya adalah adanya Pemerintah Pusat di daerah dengan adanya Kanwil 3. Pemerintahannya : b. Pemerintah Pusat di daerah Belanda sebagai penjajah, corak pemerintahannya yaitu : Prinsip desentralisasi belum/tidak dijalankan tetapi yang dijalankan adalah dekonsentrasi. Paling tinggi melahirkan desentralisasi administratif. Bentuk Pemda di zaman Belanda yaitu ada 3 tingkat a. Pimpinannya adalah Resident b. Teritorialnya adalah Propinsi a. Pimpinannya adalah Asisten Resident b. Teritorialnya adalah Kabupaten a. Pimpinannya adalah Controler b. Teritorialnya adalah Kecamatan Resident, Asisten Resident dan Controler dipegang/diduduki oleh orang Belanda. 1. Afdelingen, yang setingkat dengan Kabupaten a. Dipegang oleh Pradja/Pamong Pradja b. Pamong = Wedana yaitu di bawah Bupati c. Dapat dipegang oleh Bumi Putra a. Dipegang oleh Asisten Wedana Onder afdelingen/kecamatan dibagi 2 yaitu : Komandonya : Asisten Demang. Dapat/boleh dipegang oleh Bumi Putra Yang betul-betul diberikan Hak Otonomi yaitu a. Daerah Persekutuan Adat b. Daerah-daerah di tingkat sampai ke District dapat ditata oleh Hukum Adat. Otonomi yang diakui adalah Badan-badan persekutuan yang sudah ada di masyarakat. 1. Belanda membuat UU tentang Desentralisasi yaitu Decentralicatie Wet tetapi isinya dominan Dekonsentrasi. 2. Program Belanda berupa Ethische Politick atau Politik Balas Budi, sehingga mulai dibuat : a. Sekolah setingkat SMP àMILO b. Sekolah setingkat SMA àKweek School c. Sekolah Tingkat Tinggi àITB 2 hal penting dalam Decentralicatie Wet yaitu : a. Memberikan kekuasaan yang besar kepada pejabat pusat di daerah-daerah yaitu orang-orang Belanda. b. Memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada Pradja/Pamong Pradja. Isi sesungguhnya Desentralisasi 1. Memberikan kewenangan pada orang Belanda 2. Memberikan kewenangan pada orang Indonesia yang dipercaya 3. Tindakan lanjut dari Desentralisasi Administratif/Decentralicatie Ambielijk/./ Pejabat-pejabat. 1. Prinsip yang digunakan adalah Ambielijk Decentralicatie/Desentralisasi Pejabat. 2. Tidak ada Gewesten 3. Adanya resort-resort 4. Jepang mengembangkan pemerintah kabupaten/kota. Ex : Bukittinggi Pusat Tentara Jepang untuk daerah Indonesia Komando angkatan ke- 25. Indonesia dibagi atas 3 wilayah daerah pertahanan Jepang yaitu : b. Pusatnya Bukittinggi 3. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara kecil, Flores a. Komando Marinir AL Hal prinsip yang dilakukan oleh Jepang adalah kehidupan politik bagi rakyat dilarang. 2. Komandan keseluruhan àSeiko Sekikan Bid : Gubernur Jendral (GG) 3. Komandan AL àGun Seikan Masing-masing berhak mengeluarkan peraturan. Seiko Sekikan : Osamu Seirei Harus diundangkan dalam Kampo/LN Gun Seikan : Osamu Kanrei 1. Hukum Darurat Negara Staat noods rechts/nood staat rechts 2. Jika negara dalam keadaan terancam/bahaya maka digunakan UU Darurat. àYang ditunjuk langsung oleh masing-masing komandan dari Komando. 1. UU No. 2/1945 tanggal 19 Agustus 1945 Negara Indonesia dibagi atas 8 propinsi yaitu a. Yang diperlakukan hanya membagi Indonesia atas 8 propinsi b. Menyerahkan kepemimpinan kepada Gubernur c. Menjadi daerah administrasi/Desentralisasi Administratif Gubernur I Sumbar adalah Teuku Hasan Daerah-daerah di Indonesia tidak diberikan kewenangan otonom karena pada zaman ini harus adanya lembaga legislatif daerah, sedang Indonesia baru 2 hari merdeka. Kalaupun dibentuk dikhawatirkan lembaga ini tidak berjalan secara efektif. a. Untuk membuat UU Peraturan lain yang dirasa perlu dalam pembentukan GBHN. b. KNIP memegang fungsi legislatif. a. Dibagi atas keresidenan-keresidenan b. Dikepalai oleh Resident Sumatra dibagi atas 3 keresidenan yaitu a. Dibentuk UU No. 1/45 oleh KNIP tanggal 23 November 1945 b. UU tersebut diberi hak mengatur rumah tangga daerah (otonom) c. Adanya Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). Fungsinya untuk menjalankan dan mengatur wilayah di daerahnya. d. Berlangsung sampai tahun 48 Dibuat UU Pokok Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam UU ini adalah 2) Menghapus corak Pemda di Jawa Luar Jawa 3) Pemda menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan BPRD. b. Prinsip penyederhanaan tingkatan Pemda 2) Kabupaten/Kota Besar Kota kecilnya Bukittinggi Menghapus perbedaan Jawa Luar Jawa c. Diberikan Hak Otonomi/Medebewisned yang luas 1) Mulai dianut asas desentralisasi 2) Medebewined : Asas perbantuan UU No. 22/48 tidak dapat dilaksanakan karena a. Agresi Militer II Belanda berhasil membentuk 13 negara boneka sampai pada pertengahan tahun 1949. Tahun 1949 Indonesia berhasil menduduki daerah Sumbar Yogya. Di Sumatra Barat dibentuk PDRI (6 bulan). Dalam dunia Internasional, PDRI diakui sehingga keutuhan BI terpecah. b. RIS 1949 (27 Desember 1949) 1) 3 bulan berunding di Belanda 2) Buat konstitusi RIS Yang memilih Presiden Wakil adalah Senat, dimana : Presiden : Soekarno 3) Keinginan Belanda membuat RIS dibarengi membentuk Uni Belanda Indonesia, kalau itu terjadi maka habis Indonesia, dimana : Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada RIS Menginginkan Uni, Indonesia bergabung dengan Belanda. Yogyakarta : Abdul Halim Rasa persatuan masih tinggi, ini terbukti tiap bulan 2 negara boneka menggabungkan diri ke RIS. Sampai pada bulan Juli sudah 11 negara boneka yang bergabung, tetapi ada 2 negara boneka yang tidak mau bergabung yaitu : 1) Sumatra Timur (Sumut) Maka untuk menyatukan NKRI oleh Soekarno pada 17 Agustus 1950 dibuat UUD Sementara 50 1) Pemerintah Federal punya kekuasaan untuk merubah konstitusi RIS menjadi UUDS 50, dimana : a) Segala yang berhubungan dengan RIS dibuang b) Senat tidak ada lagi 2) Sifatnya sementara 3) Perlu dibuat UUD Baru 4) Terdiri atas 146 Pasal 5) Badan pembuat UU adalah Konstituante dan ini terwujud 5 tahun kemudian. Januari 56 bekerja membuat UUD Baru Kemudian terbentuk NKRI, UUDS 50 ditata tentang Pemda Indonesia, dimana dibentuknya Propinsi, sehingga tertata propinsi di Indonesia : b) UU No. 2/50 yaitu : b) Terdiri atas 3 propinsi |
Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah?
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
