Bagaimana mewujudkan keadilan dalam keluarga?

• Wacana

Mewujudkan Keadilan Pendidikan

Keadilan dalam bidang pendidikan dapat menunjang masa depan bangsa

Rabu , 03 Nov 2021, 20:14 WIB

istimewa

Bisa kuliah menjadi impian semua orang, terlebih kuliah di luar negeri. Pasti punya nilai gengsi yang lebih. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Faozan Amar,Dosen Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Direktur AL Wasath Institute

Di antaratujuandari berdirinyaNegaraKesatuan RepublikIndonesia,sebagaimana termaktubdalampembukaan UUDNRI1945,adalah mencerdaskan kehidupan bangsadan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukanbahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berhargasebagai prasyarat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, pendidikan harus dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat.Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.

Menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kataadilunyang berarti sama dengan seimbang, danaladlartinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.

Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaanperlakuan di mata hukum, kesamaanhak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehiduan (Pusat Studi Pengkajian Ekonomi Islam, 2008).

Keadilan dalambidangpendidikan dapat menunjang masa depan bangsadan negara yang maju, berdaulat, adil dan Makmur. Jika pendidikandapat dilaksanakan secaraadil,meratadanbaik, makagenerasipenerus bangsaakansemakin banyak yang berkualitas, sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang tidak hanya mampu bersaing tetap memenangkan persaingandalamkancahdunia internasional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhibelumsemua kalangan menikmati pendidikan, yaknifaktor ekonomi, sosial,faktorkhusus seperti orang berkebutuhan khusus dan faktor geografis untuk sekolah yang tidak terjangkau. Faktor-faktortersebutyang menyebabkanbelum terwujudkanyakeadilan dalambidangpendidikan.

Padasaat peringatanHari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020, PresidenJoko Widodomenekankan bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga kebutuhannya pasti beragam. Menanggapi hal tersebut, MendikbudristekNadiem Makarimmengingat apa yang pernah disampaikan Kepala Negara kepada dirinya,yang intinya adalahkeseragaman belum tentu keadilan.

Karenaitulah,Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)terus melakukan berbagai terobosan Merdeka Belajar dan afirmasi kebijakan agar tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai.Padatahun keduakepemimpinanJoko Widodo dan Maruf Amin, Kemendikbudristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, menjadi lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

Kebijakan dana BantuanOperasionalSekolah (BOS)tahun 2021 adalah salah satu bentuk dari dobrakan tersebut. Dana BOS tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, penggunaan dana BOS tetap fleksibel,termasuk dapat digunakan untukbiaya operasionalkeperluan persiapan PertemuanTatapMukaterbatas. Pelaporan penggunaan dana BOSjuga dapatdilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Mulai tahun2021pula, nilai satuan Biaya Operasional Sekolah juga berbeda antardaerah. Sebabdihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.Sebagai contoh, SMANegeri1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua yang besaran alokasi dana BOS 2020 sebesar Rp93.000.000, tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 131% menjadi Rp215.140.000.

Selain itu, tahun ini kebijakanKartu Indonesia Pintar (KIP)Kuliah juga dilakukan penyesuaian. Sebelumnya, besaran uang kuliah per mahasiswa ditetapkan sama, yaitu sebesar Rp2,4 juta didaerahmanapun merekabelajar. Kini, Kemendikbudristek menghadirkan KIP Kuliah Merdeka yang mendorong anak-anak dengan kondisi ekonomi kurang dan tidak mampu untuk tetap berani meraih cita-cita setinggi-tingginya dan mendapatkan pengalaman di luar daerahnya tanpa memberatkan ekonomi keluarga.

Kemendikbudristek membagi batas maksimal uang kuliah berdasarkan akreditasi program studi (prodi). Pada prodi akreditasi C, maksimal bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp2,4 juta per semester. Calon mahasiswa yang berhasil ke prodi dengan akreditasi B memperoleh batas maksimal bantuan Rp4 juta per semester. Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang berhasil mendapatkan prodi dengan akreditasi A, Kemendikbudristek memberikan biaya pendidikan sampai batas maksimal Rp12 juta per semester.

Perubahan lainnya pada skema KIP Kuliah Merdeka adalah pada biaya hidup yang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Jika pada tahun 2020 biaya hidup yang diberikan adalah Rp700.000, pada tahun ini biaya hidup yang diberikan minimal dari angka Rp800.000 sampai dengan Rp1.400.000, berdasarkan lokasi perguruan tinggi.

Itulah beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan. Tentu saja masih banyak harus disempurnakan. Namun setidaknya ada niat dan iktikad yang lebih baik dari Pemerintahan Presiden Jokowi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga keadilan pendidikan dapat terwujud sehingga bangsa Indonesia semakin maju, berdaulat, adil dan makmur.