Bagaimana cara penyelesaian Pelanggaran HAM pada kasus G30S/PKI

Peristiwa Gerakan September 30 tahun 1965 atau yang kita kenal dengan sebutan G30S/PKI. Meninggalkan memori pahit dalam perjalanan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi dalam rangkaian pemberontakan lain yang masih memiliki latar belakang Partai Komunis Indonesia yang terjadi di berbagai tempat di Republik Indonesia.

Pada masa orde lama, PKI merupakan salah satu partai dengan basis pergerakan terbesar di Indonesia pasca pemilu 1955. Dalam rangka menggapai tujuannya, PKI selalu berdampingan dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU. Sebagai partai yang lahir dengan aliran ideologi komunis ini, PKI memiliki sejarah panjang dalam kelahiran ideologi komunis di Indonesia.

Hadirnya PKI menambah warna ideologi dalam kancah perpolitikan di Indonesia saat itu. Hingga puncaknya rencana pemberontakan yang terjadi pada malam 30 September dan berakhir 1 Oktober 1965 menjadi akhir dari berdirinya PKI di Indonesia. Pasca G30S/PKI, terjadi peristiwa pembersihan yang dipercaya diinisiasikan oleh militer pada saat itu. Hal ini memicu pembantaian besar-besaran yang terjadi di Sumatera, Jawa dan Bali.

Pembantaian manusia terhadap simpatisan komunis PKI kala itu menjadi dasar terjadinya kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Gugurnya perwira militer Indonesia di Lubang Buaya, menimbulkan kebencian yang menyebar secara masif ke setiap individu yang ada di Indonesia terhadap PKI. Sehingga pembersihan komunis yang disebut dengan peristiwa pembantaian 1965-1966 dapat terjadi.

Pada Juli 2012, Komnas HAM mengeluarkan sebuah laporan setebal 800 halaman yang menyatakan peristiwa 1965 merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Melakukan pembersihan yang secara masif dan menyeluruh terhadap simpatisan komunis. Berawal dari daerah Jakarta, lalu menyebar ke provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sampai Bali dan hingga pulau Sumatera. Peristiwa tersebut terjadi hanya memakan waktu berbulan-bulan saja. Jika mebandingkan pembantaian yang Nazi lakukan terhadap kaum Yahudi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selain pembunuhan juga terdapat pengasingan dan penahanan tanpa proses pengadilan bagi simpatisan PKI.

G30S/PKI, pembunuhan massal 1965-1966 dan penahanan politik yang terjadi oleh anak bangsa. Baik yang di Pulau Buru maupun di Kamp Pelantungan, dan penjara lainnya merupakan peristiwa yang sengaja dimanipulasi dan dihilangkan dari masyarakat luas. Faktanya, semasa pemerintahan Soeharto hanya peristiwa G30S versi pemerintah yang menjadi materi pelajaran di sekolah-sekolah. Sedangkan pembunuhan massal dan kasus tahanan politik lainnya, tersisihkan dari memori kolektif bangsa. Buku pelajaran di sekolah tidak pernah menyinggung kedua hal itu. Dan menyinggung tentang peristiwa pasca 1 Oktober 1965 merupakan hal yang tabu pada masa pemerintahan Soeharto” (John Roosa, 2008).

Sisi lain pasca G30S/PKI

Pasca reformasi 1998, jatuhnya rezim orde baru menghilangkan kekuasaan dari Soeharto yang sudah berkuasa pasca peristiwa G30S/PKI dan juga pembantaian yang mengikuti setelahnya. Reformasi menghasilkan sebuah titik terang akan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi kala itu. Munculnya komnas HAM dan lahirnya Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang menjadikan pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat terungkap kembali.

Komnas HAM menjadi garda terdepan dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terdapat kasus pembersihan komunis yang di dalamnya terdapat kasus bertentangan dengan asas HAM itu sendiri. Tidak ada satu pun kebenaran yang terungkap oleh pemerintah hingga saat ini mengenai besar korban yang terbunuh ataupun korban penghilangan secara paksa.

Di balik konspirasi dan intervensi asing dalam kasus ini. Peristiwa pembantaian massal yang melanggar HAM merupakan hasil dari ambisi politik kelompok tertentu. Dan tentunya kelompok penguasa, dengan latar belakang perang dingin, bukan tidak mungkin Amerika Serikat memang ikut menjadi dalang kasus pembantaian massal ini. Sampai saat ini pemerintah belum memberikan penjelasan dan pengungkapan fakta. Hanya membentuk beberapa lembaga pengungkapan namun sampai hari ini terlihat hanya berjalan di tempat. Bisa kita simpulkan upaya Presiden Joko Widodo stagnan pada periode pertamanya.

Pemerintahan Presiden Jokowi, memasukkan pokok-pokok mengenai penyelesaian pelanggaran HAM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menggelar Simposium Nasional bertajuk “Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” pada bulan April 2016. Peserta yang hadir terdiri dari penyintas, eks-tapol ’65, akademisi, perwakilan daerah, serta pegiat HAM.

Namun, setelah simposium berlangsung pemerintah hanya melakukan jalan di tempat dalam pengusutan kasus pelanggaran HAM berat ini. Sampai akhirnya tidak ada pengungkapan lebih lanjut terhadap kasus ini, dan semakin banyak tokoh kunci, saksi hidup yang lanjut usia dan tidak dapat mengungkapkan pengakuannya terhadap peristiwa pembantaian massal 1965-1966 dan akhirnya tidak ada kejelasan mengenai siapa dalang di balik pembantaian massal 65-66.

Dampak Pembantaian 65-66

Diskriminasi yang dilakukan dengan melarang keturunan darah PKI untuk berkarier di beberapa profesi, salah satunya larangan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga masuk ke dalam pelanggaran HAM sebab, merebut kebebasan seseorang dalam memilih kehidupannya.

Selain itu, pelajaran sejarah yang tersampaikan dalam sekolah tidak pernah membahas mengenai peristiwa Pembersihan Komunis ini. Sejarah kolektif yang diberikan kepada siswa sekolah adalah upaya pemerintah untuk membentuk ‘sejarah baik’ dengan memilih sejarah yang dibenarkan oleh pemerintah yaitu pemberontakan PKI 30 September 1965, hal ini diperkuat dengan propaganda pemerintah saat itu dengan munculnya film dan berita terkait kepahlawanan Soeharto dalam menumpas PKI.

Sampai akhirnya pembatasan mantan tahanan politik dan terduga simpatisan PKI tersingkir pasca reformasi. Diskriminasi akhirnya hilang, korban ambisi politik kelompok akhirnya dapat bebas memilih ke mana jalan hidupnya. Namun tidak dapat kita pungkiri stigma terhadap eks terduga simpatisan PKI masih melekat bahkan sampai saat ini melekat di beberapa keluarga yang di diskriminasi hingga hari ini.

Setelah reformasi, lima presiden tidak mampu mengungkap kasus ini secara tegas dan jelas, apa yang menyebabkan ini terjadi? lingkar penguasa yang masih erat kaitannya dengan peristiwa itu? atau memang kasus ini hanya dianggap angin lalu? jika membuka lembaran sejarah mengenai kasus pembantaian massal besar di dunia, kita bisa melihat kasus genosida yang dilakukan Nazi pada perang dunia kedua. Nazi menghilangkan jutaan kaum Yahudi di dunia, dengan korban terbanyak dari negara Polandia.

Dengan menggunakan metode kamp-kamp konsentrasi, dengan gas beracun dan pembunuhan langsung, Nazi dengan pasukan Schutzstaffel/Waffen-SS (SS) yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembasmian kaum Yahudi di bawah komando Heinrich Himmler sebagai Reichsfuhrer-SS atau pemimpin SS dalam pemerintahan Nazi Jerman kala itu melakukan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi dan ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

Tindakan pemerintah yang seharusnya

Setelah perang berakhir, hadir sebuah majelis pengadilan bagi pelaku kejahatan perang juga kejahatan HAM saat perang. Pengadilan Nuremberg yang merupakan pengadilan tempat diadilinya petinggi Nazi dan petinggi militer Nazi Jerman. Dengan empat dakwaan, dakwaan tersebut adalah atas kejahatan sebagai berikut:

Turut serta dalam suatu perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace)
Merencanakan, memprakarsai, dan mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya terhadap perdamaian
Kejahatan perang (War crime)
Kejahatan kemanusiaan

Dari empat dakwaan tersebut terdapat satu dakwaan mengenai kejahatan kemanusiaan dalam hal ini HAM, dan tokoh-tokoh SS dan perencana Holocaust atau pembantaian massal terhadap kaum Yahudi yang dilakukan mendapat hukuman yang sesuai dan tepat tanpa memakan waktu yang lama pasca berakhirnya perang dunia kedua saat itu. Inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan secepatnya mengadakan pengumpulan bukti-bukti, fakta dan penyintas yang masih ada sampai hari ini. Siapa yang dapat mengadakan pengadilan semacam Pengadilan Nuremberg di Indonesia? Sudah pasti yang dapat mengadakan peradilan ini adalah lembaga independen yang tidak ada ikatan dengan pemerintah, namun pemerintah berfungsi sebagai fasilitator bukan eksekutor. Mungkin Komnas HAM merupakan lembaga yang tepat.

Editor : Izzul Khaq

Tags: Indonesiakomunispartaipki

Mencari demo pelanggaran ham korban pki? Berikut adalah informasi lengkap dan terverifikasi yang berkaitan dengan demo pelanggaran ham korban pki, yang akan memberi Anda jawaban yang komprehensif.

Aksi Kamisan ini dilatarbelakangi oleh sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti. Sejak 18 Januari 2007, para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat beraksi mengenakan pakaian dan atribut serba hitam. Pernyataan penyesalan itu dipilih untuk mengganti permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga korban pelanggaran HAM. Demonstrasi menolak RUU PKB ini menyebabkan satu mahasiswa tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Ironisnya, meski dianggap pelanggaran. Alasannya, Komnas HAM dinilai lebih mementingkan kepentingan pihak korban yang notabene adalah mantan anggota dan atau orang yang terlibat PKI. Pokoknya SBY harus bisa mengadili Soeharto karena dia pelanggaran HAM-nya berat, membantai 3 juta orang," teriak Yasman dengan suara bergetar mengingat. Indonesia harus mengungkap dengan jelas peristiwa pelanggaran HAM pada 1965. 50 tahun setelah kejadian para korban harus mendapat keadilan. Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa. Institute Mahasiswa Nasional Indonesia saat demo/ ist. untuk pengungkapan fakta sebenarnya kasus dugaan peanggaran HAM pada masa itu. Sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Bulan September masih jelas dalam. tersebut dan dituduh berhubungan dengan PKI cenderung senyap. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah ditemukan meninggal dunia setelah. Marsinah diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan,. Kasus kematian aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) Munir yang belum tuntas. kepastian hukum kasus kematian orang yang menjadi korban PKI '65,. Kebisuan politik Megawati terhadap kasus orang hilang menyebabkan. pembela hak asasi manusia dan korban pelanggaran HAM masih terus. ... Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI. Tommy Soeharto Dalang Aksi Demonstrasi Penolakan RUU HIP dan Demo Isu PKI. ... Tommy Soeharto Dalang Aksi Demonstrasi Penolakan RUU HIP dan Demo Isu PKI. Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI. dengan aksi demo penolakan RUU HIP ataupun demo Isu PKI. Foto tersebut diabadikan. -surat-korban-pelanggaran-ham-eks. tirto.id - Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi peristiwa. Iin Rizkiyah 12250072, Resiliensi Korban Pelanggaran HAM Berat Di Kota. yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguasai. Demo Depan DPR Kembali Ricuh. Aksi Tolak Kebangkitan PKI. Aksi Kamisan ke-502, JSKK Kembali Desak Penyelesaian Kasus HAM. Jaringan Solidaritas Korban. kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.. a) Kebijakan menyatakan PKI sebagai dalang pembantaian, kudeta dan. by S Radjab · Cited by 13 — Pada 12 Mei 1998 berlangsung demo mahasiswa pro-reformasi di. kepastian hukum dan keadilan korban pelanggaran HAM berat disisi lain. Laporan advokasi hukum adanya dugaan pelanggaran HAM berat itu disampaikan. kronologis demo damai yang berakhir ada korban jiwa dan luka. pemberontakan yang dilaksanakan oleh PKI telah menelan banyak korban jiwa. demokrasi, hukum / pelanggaran HAM, ekonomi / pasar bebas,. demo bayaran. Menurut Suhud, Komnas HAM melalui Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran 1965-1966. Komnas HAM sebagai kendaraan gratis untuk come backnya PKI". dalam usaha preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. menjadi korban dari tekanan atau pelanggaran hak atas kebebasan akademik,. Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Keputusan Presiden (KEPPRES). Sumarsih (80), mantan ketua Gerwani Kota Bojonegoro, ikut demo di Komnas HAM, Selasa (17/01/2011). Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang. ... Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI. Tommy Soeharto Dalang Aksi Demonstrasi Penolakan RUU HIP dan Demo Isu PKI. “Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut. Kasus pelanggaran HAM berat belum dituntaskan oleh negara hingga saat ini seperti peristiwa pembantaian massal PKI yang terjadi antara 1965. Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia No.. kasus konflik pertanahan atau demonstrasi menentang kebijakan. Belum lagi pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang kasusnya tak kunjung tuntas. Sebanyak 1.500.000 korban yang mana sebagian korban adalah anggota PKI. DISINFORMASI- Polisi Pukul Mahasiswa yang Demo Menolak TKA hingga Tewas. Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI. Demo korban 1965 (Foto: Antara). hubungan dengan para korban pelanggaran HAM pada tahun 1965-1966, yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S). ... Tommy Soeharto Dalang Aksi Demonstrasi Penolakan RUU HIP dan Demo Isu PKI. Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI. Inilah malapetaka yang dikenal dengan pemberontakkan G 30S/PKI denganh jatuhnya 7 korban perwira tinggi dan menengah TNI-AD.Dari Malapetaka itulah segenap. Ketujuh, tuntaskan masalah pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan; pulihkan hak-hak korban. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa. PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DALAM TRAGEDI TRISAKTI. Sorotan tahun ini adalah demo di YLBHI, Aksi 299, dan nonton bareng. dan simpatisan PKI dan melihatnya sebagai pelanggaran HAM berat. by F Firdaus · 2017 · Cited by 2 — khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia.. pelanggaran HAM, melakukan demonstrasi secara. PKI,” atau memiliki ideologi anti kemapanan. Ketua Tim Penyelidikan Pelanggaran Kemanusiaan 1965-1966 Nur. Jumlah korban menurut Komnas HAM di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa. by JF Tirtayasa · 2015 · Cited by 1 — Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh D.N Aidit mengakibatkan. pemerintahan Soeharto sudah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Komnas HAM menyatakan penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga anggota atau simpatisan PKI merupakan pelanggaran HAM berat. Ampuh Demo LBH: G30S PKI Jangan Diungkit Lagi. dan perwakilan masyarakat, untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia 1965. Kronologi peristiwa ini dimulai saat sekelompok pasukan bergerak dari Halim Perdanakusuma menculik ketujuh korban. Kondisi serupa juga dialami oleh para korban pelanggaran HAM berat lainnya. dan dari hari ke hari gelombang demonstrasi semakin membesar. Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar.. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),. Partai Komunisme Indonesia (PKI) dilarang dan basis massanya dilenyapkan dengan. tentang dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dalam menangani demonstrasi.

8 September 2022 Kamis apa?

7 September memperingati hari apa?

Aksi 411 itu apa?

Apa saja kasus September Hitam?

Apa itu tragedi Semanggi 2?

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Apa yang menyebabkan aksi demo itu?

Apakah demo termasuk konflik sosial?

Apa beda demonstrasi dan unjuk rasa?

Demo 411 tahun berapa?

Ada Apa di hari Senin 5 September?

Apa perbedaan demonstrasi dan protes?

7 September 2022 memperingati hari apa?

Apa itu demo Kamisan?

Aksi Kamisan merupakan sebuah aksi lanjutan dari keberadaan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dalam menjalankan programnya. Perwujudan kamisan lebih kepada aksi damai dengan bentuk demonstrasi diam disertai payung hitam bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus.

Apa maksud September Hitam?

Kemudian, terbaru di tahun 2019 terkait brutalitas aparat dalam aksi Reformasi Dikorupsi, itulah deretan peristiwa terjadi pada bulan September. Karena banyaknya peristiwa tragedi memilukan yang terjadi di bulan September tersebut kemudian oleh KontraS disebut sebagai September Hitam.