Apa yg dimaksud dengan problem status kewarganegaraan?

Jakarta -

Setiap orang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Secara singkat, status kewarganegaraan dikenal dengan beberapa istilah, seperti apatride atau bipatride.

Apa Itu Apatride dan Bipatride?

Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (dua).

Bahkan juga ada istilah multipatride atau yang lebih dikenal dengan orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari satu).

Penentuan kewarganegaraan sendiri berdasarkan dari dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius sendiri berarti hukum atau dalil. Sedangkan Soli berasal dari Kota Solum yang artinya tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah.

1. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

2. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut.

Penentuan kewarganegaraan juga dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dengan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya.

  • Contoh Apatride dan Bipatride

Berikut adalah contoh Apatride dan Bipatride yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Rosmawati:

Contoh munculnya apatride:

Seorang bayi lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan B di mana B menganut asas ius soli. Dengan demikian si bayi akan menjadi apatride.

Ia tidak memperoleh kewarganegaraan A sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. Bayi itu juga tidak berkewarganegaraan B sebab ia lahir di luar wilayah negara B.

Contohnya munculnya bipatride:

Seseprang bayi lahir di negara C yang menganut asas ius soli. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan D di mana D menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian si bayi menjadi bipatride.

Orang yang berstatus apatride atau bipatride dapat menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang Apatride akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara.

Ia dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk.

Orang Bipatride dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara.

Demikianlah penjelasan mengenai apatride dan ipatride. Apakah detikers sudah memahaminya?

Simak Video "Jokowi Kerahkan 200 Ribu Pekerja untuk Pembangunan IKN 2023"



(atj/pay)

  1. Home /
  2. Archives /
  3. Vol. 2 No. 3 (2010): INOVATIF /
  4. Articles

Masalah kewarganegaraan dan tak berkewarganegaraan merupakan masalah yang asasi,  dan menyangkut perlindungan hak-hak dasar setiap orang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup dan mengembangkan diri. Oleh karena itu tanpa status hukum kewarga-negaraan yang jelas, sudah barang tentu hak-hak dasar tersebut tidak akan terpenuhi. Mengingat pentingnya masalah status  kewarganegaraan ini, maka tidak saja negara yang menanganinya, akan tetapi lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR berperan aktif juga menangani masalah-masalah ini.

Keywords: kewarganegaraan, tidak berkewarganegaraan

D. Problem status kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan

Apabila asas kewarganegaraan diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut : Apatride Bipatride Multipatride

Definisi : Apatride merupakan seseorang yang tidak mendapat atau mempunyai kewarganegaraan Contoh Kasus : Seseorang anak yang lahir dari orang tua suatu negara yang menganut asas ius soli (asas kelahiran) misalnya Amerika Serikat di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis (asas keturunan) misalnya Indonesia. Maka anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat (karena tidak lahir disana) maupun Indonesia (karena bukan keturunan warga Indonesia)

Definisi : Bipatride merupakan seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan Contoh Kasus : Seseorang anak yang lahir dari orang tua suatu negara yang menganut asas ius sanguinis (asas keturunan) misalnya Malaysia di sebuah negara yang menganut asas ius soli (asas kelahiran) misalnya Argentina Maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia (karena keturunan warga Indonesia) maupun Argentina (karena lahir di negara tersebut).

Definisi : Multipatride merupakan merupakan seseorang yang memiliki lebih dari satu atau banyak kewarganegaraan Contoh Kasus : Seseorang anak yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut paham ius soli dan ius sanguinis tetapi dia dilahirkan di negara netral atau negara yang tidak menganut kedua paham tersebut.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegraan tersebut, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu, negara Indonesia melalui UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah : Karena kelahiran Karena Pengangkatan Karena dikabulkan permohonan Karena pewarganegaraan Karena perkawinan Karena turut ayah dan ibu Karena pernyataan

Adanya perbedaan penggunaan asas kewarganegaraan memunculkan masalah kewarganegaraan. Yang dimaksud masalah kewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) atau memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride), atau memiliki banyak kewarganegaraan (multipatride).

Hilang/hapusnya kewarganegaraan Indonesia

Hal-hal yang dapat menjadikan hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut.

  • Atas permintaan sendiri, bagi seorang ayah berlaku pula pada anak yang belum berusia delapan belas tahun dan belum kawin, dan bagi seorang ibu berlaku pula bagi anak-anak yang tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
  • Anak yang diangkat anak oleh orang asing (anak itu berusia di bawah lima tahun).
  • Atas keputusan Menteri Kehakiman.
  • Masuk dalam dinas militer asing tanpa izin Menteri Kehakiman.
  • Melakukan sumpah dan janji setia kepada negara asing.
  • Mempunyai paspor negara lain.
  • Bertempat tinggal di luar negeri lebih dari lima tahun dengan tidak menyatakan menjadi warga negara Indonesia.
  • Ikut serta dalam kegiatan politik di negara lain, misalnya pemilu.
  • Wanita Indonesia yang kawin dengan laki-laki asing.

Masalah dwikewarganegaraan

Adanya aturan Kaula Belanda sebelum Indonesia merdeka dan adanya persetujuan KMB pada tahun 1949, khususnya di kalangan penduduk Indonesia keturunan Cina, menimbulkan masalah dwikewarganegaraan. Kaula Belanda dinyatakan dalam UU Wet tertanggal 10 Februari 1910.

Yang dimaksud dalam Kaula Belanda:

  • Mereka yang lahir di Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao dari orang tua yang menetap di sana, dengan ketentuan tidak berlaku bagi anak-anak para pejabat, konsulat asing serta para pegawainya. .
  • Mereka yang lahir di Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao yang orang tuanya tidak diketahui, orang tuanya tidak menetap di sana, atau ayahnya tidak berkewarganegaraan.

Hal di atas menimbulkan kesulitan bagi Indonesia ataupun RRC. Oleh karena itu, hal itu perlu diselesaikan secepatnya dan sebaik-baiknya atas dasar persamaan derajat kedua negara.

Dengan melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 22 April 1955 dicapai persetujuan antara Rented Luar Negeri Soenarjo dan Perdana Menteri Chou En Lay yang isinya, “Diwajibkan kepada setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap untuk menentukan satu pilihan, yaitu melepas kewarganegaraan RRC atau sebaliknya” Kewajiban itu ditujukan kepada orang yang teiah berusia delapan belas tahun atau pernah kawin. Pernyataan itu diiakukan secara lisan atau tulisan meialui petugas yang ditunjuk dengan disertai surat-surat keterangan tentang diri dan keluarganya. Anak-anak yang belum dewasa dinyatakan dalam waktu satu tahun sesudah dewasa.

Bagi kewarganegaraan rangkap dewasa yang tidak menentukan pilihan dalam waktu dua tahun sesudah UU No. 2/1958, berlaku hal-hal sebagai berikut.

  • Mereka dianggap warga negara RRC kalau ayahnya keturunan Cina.
  • Mereka dianggap warga negara Indonesia kalau ayahnya keturunan Indonesia.

Bagi yang belum dewasa; mereka mengikuti kewarganegaraan yang dipilih orang tuanya. UU No. 2/1958 dicabut dan berlaku. UU No. 4/1969. Hal ini diiakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tanggal 10 April 1969, dafem Pasal 2, 3, dan 4 ditentukan bahwa bagi mereka yang menurut perjanjian dwikewarganegaraan teiah menjadi warga negara Indonesia, tetap menjadi warga negara Indonesia. Demikian pula dengan anak-anaknya yang teiah dewasa, dan selan- jutnya mereka tunduk kepada UU No. 62/1958.

  •  Mereka yang lahir di Suriname, Curacao, dan Hindia Belanda.
  • Mereka yang lahir dan menetap di Suriname, Curacao, dan Hindia Belanda.
  • Mereka yang lahir di Suriname, Curacao, dan Hindia Belanda; serta ibunya menetap di sana.
  • Mereka yang lahir di Suriname, Curacao, dan Hindia Belanda; serta orang tuanya tidak menetap atau tidak diketahui, atau ayahnya tidak berkewarganegaraan.
  • Mereka yang lahir di Suriname, Curacao, dan Hindia Belanda; termasuk pegawai konsulat.

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Penjelasan Masalah Status Kewarganegaraan Di Indonesia Terlengkap. Semoga postingan ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sumber literatur untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.

Baca postingan selanjutnya:

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA