KOMPAS.com - Pendidikan di masa pendudukan Jepang (1942-1945), jauh leih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan jepang.
Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang.
4+
Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), jumlah sekolah dasar turun.
Pada tahun ajaran 1940/1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang (1944/1945), jumlah sekolah dasar menjadi 15.069.
Baca juga: Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang
Jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya.
Kebijakan pendidikan
Selain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku, diubah.
Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda.
Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda, dihapuskan.
Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni sekolah dasar selama enam tahun.
Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia
Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda.
Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa.
Salah satu sekolah yang harus ditutup, Hollandsche Chineesche School atau HCS. Tutupnya HCS menyebabkan anak-anak keturunan Tionghoa kembali ke sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi perkumpulan Chung Hua Chiao Thung.
Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi.
Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan
Sekolah swasta yang dulu diasuh oleh badan-badan missie atau zending dibolehkan beroperasi kembali atas diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri.
Sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang.
Sekolah swasta lainnya hanya dibolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa.
Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara diubah namanya. Taman Dewasa menjadi Taman Tani. Sementara Taman Guru dan Taman Madya tutup.
Sementara terhadap pendidikan Islam, Jepang berusaha mengambil simpati dengan sering mengunjungi pesantren sambil membawa bantuan.
Baca juga: Empat Serangkai: Tokoh, Sejarah Terbentuk, dan Kiprahnya
Barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar militer diizinkan dan didukung Jepang. KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Moh Hatta diperkenankan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta.
Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) yang merupakan cikal bakal TNI.
Doktrin Jepang
Doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichiu yang artinya Delapan Benang di Bawah Satu Atap.
Hakko Ichiu adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya (termasuk Asia Tenggara) dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang.
Baca juga: Perang Asia Timur Raya: Latar Belakang dan Posisi Jepang
Para pengajar di daerah-daerah diikutkan pelatihan di Jakarta. Setelah pulang kembali, mereka harus meneruskan ke rekan-rekan di daerah asalnya.
Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru dua tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru empat tahun (cuutoo shihan gakko), dan sekolah guru enam tahun (koto shihangakko).
Selain Hakko Ichiu, Jepang juga memberikan doktrin lain yakni Nippon Seisyin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang.
Kemudian bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Juga ilmu bumi dengan perspektif geopolitik.
Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?
Tingkatan pendidikan
Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (kokumin gakko), ada sekolah menengah pertama tiga tahun dan sekolah menengah tinggi tiga tahun.
Berikut bagan tingkatan pendidikan yang diberlakukan di era pendudukan Jepang:
Kurikulum Indonesia
Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan.
Sebab sebelumnya, ketika menduduki Manchuria dan China, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Kegagalan di China tak diulangi lagi.
Baca juga: Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang
Di Indonesia, Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Kendati demikian, ketika Jepang makin terimpit dalam perang, Jepang mengerahkan sendenbu (petugas propaganda).
Tujuannya, menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia merdeka.
Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohosyi atau kerja bakti.
Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan.
Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang (Nippon Seishin). Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan taiso.
Baca juga: Jawa Hokokai, Organisasi Pergerakan pada Masa Pendudukan Jepang