Apa yang harus dilakukan agar Indonesia menjadi negara maju brainly?

Pemerintah menilai kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas versi Bank Dunia mampu mendongkrak ketahanan ekonomi. Salah satunya memberikan sentimen positif terhadap pemodal. Namun, pengamat ekonomi mengatakan sebaliknya. Peningkatan kelas ini di masa pandemi, justru membuat pemodal memilih berinvestasi di negara berpenghasilan rendah.

Kelompok buruh juga menilai kenaikan kelas ini tak akan mengatasi pengangguran dan mendongkrak kualitas hidup pekerja.

Sementara, perwakilan pengusaha menganggap kenaikan kelas ini tidak berdampak terhadap ekonomi selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, karena investor masih menahan uang mereka, meski pada prinsipnya dikatakan positif.

Bank Dunia menaikkan kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country) mulai Juli 2020. Hal ini berdasarkan hitungan Penghasilan Nasional Bruto/PNB (gross national income/GNI).

PNB adalah ukuran penghasilan suatu negara.

Pada 2018 lalu, PNB per kapita Indonesia US$3.840 pada 2018 naik menjadi US$4.050 pada 2019. Peningkatan ini mendongkrak kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas dari semula negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Apa kategori yang digunakan Bank Dunia?

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan PNB per kapita dalam empat kategori:

Apa saja yang mempengaruhi PNB?

Menurut Bank Dunia, PNB ini dipengaruhi oleh pertumbuhan eknonomi, kurs, dan pertumbuhan populasi penduduk suatu negara.

Angka-angka yang menjadi patokan kategorisasi kelas ini dapat direvisi tiap tahun. Artinya tiap negara memiliki peluang untuk naik atau turun kelas.

Negara mana saja yang naik dan turun kelas?

Berdasarkan rilis Bank Dunia, selain Indonesia terdapat tujuh negara lain yang naik kelas per 1 Juli 2020. Mereka adalah Benin, Mauritius, Nauru, Nepal, Romania, dan Tanzania.

Sementara itu, negara-negara yang turun kelas antara lain Aljazair, Sri Lanka, dan Sudan.

Bagaimana dampak positifnya?

Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan kelas ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

"Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari dalam keterangan persnya, Rabu (01/07).

Selain itu, kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045.

Apa saja tantangan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas?

Berdasarkan catatan Kemenkeu, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Selain itu, infrastruktur untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat sebagai kunci sukses menuju Indonesia Maju 2045," lanjut Rahayu.

Apa saja dampak negatifnya?

Menurut Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, kenaikan kelas ini berpotensi buruk bagi perekonomian negara.

Dengan kenaikan kelas ini, kata Bhima, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi, sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan.

Salah satu contohnya adalah pembebasan tarif barang-barang ke pasar Amerika Serikat melalui skema Generalized System of Preferences (GSP).

"Nah ini yang efeknya kepada komoditas ekspor yang banyak dapat fasilitas itu (GSP) kan ada di sektor pakaian jadi, alas kaki, sektor-sektor yang padat karya," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/07).

Bhima juga menilai tak ada jaminan investor asing akan melirik Indonesia untuk menanamkan modalnya. Sebab, kata dia, saat pandemi, investor justru akan melirik negara dengan kelas berpenghasilan menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah.

"Seperti Bangladesh, Sri Lanka, Ethiopia, itu sekarang makin diburu untuk relokasi industri-industri yang padat karya. Karena untuk yang padat karya sepertinya (Indonesia) dengan kenaikan status, upahnya (buruh) menjadi lebih mahal," katanya.

Kemudahan investasi, lanjut Bhima, saat ini juga masih dihadapkan persoalan birokrasi yang berbelit, korupsi, dan persoalan efektivitas pembangunan infrastruktur. "Jadi itu nggak ada jaminan," katanya.

Hal lainnya, terkait dengan utang luar negeri. Dengan kenaikan kelas ini, maka Indonesia akan makin kesulitan mencari pinjaman dari mitra bilateral maupun lembaga internasional. "Karena negara maju dan lembaga internasional akan memprioritaskan negara yang pendapatannya di bawah Indonesia," kata Bhima.

Jika pun dapat pinjaman dari negara lain atau lembaga internasional, Indonesia akan dikenakan bunga yang tinggi, kata Bhima.

Apa pandangan dari perwakilan pengusaha?

Direktur Eksekutif Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Agung Pambudi meyakini kenaikan kelas ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam menguatkan kepercayaan investor. "Prinsipnya menguntungkan, asetnya lebih terbuka, lebih dilihat oleh pasar dunia," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/07)

Namun, kata Agung, dampak kenaikan kelas ini belum berpengaruh apa-apa selama masa pandemi berlangsung terhadap investasi. "Semua pada menahan ekspansi bisnisnya, tidak hanya di Indonesia. Ya, paling tidak 6 bulan ke depan sambil kita lihat lagi, kenaikan kelas itu tidak ada implikasinya apa-apa karena masa pandemi ini," katanya.

Geliat bisnis di masa pandemi yang bisa dilirik investor antara lain sektor telekomunikasi dan teknologi. Selain itu, kata Agung, saat ini sebagian industri garmen telah mengubah produksinya untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti membuat masker dan baju hazmat.

Selain itu, Agung juga meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan UU Cipta Kerja yang kontroversial. "Menurut saya UU Cipta Kerja itu harus segera didorong untuk diwujudkan. Di dalamnya meng-cover terutama untuk mengakomodir industri padat karya dan industri menengah kecil," katanya.

Sebelumnya, menurut kelompok buruh RUU Cipta Kerja dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha dan merugikan pekerja. Salah satu isi yang dikritik adalah pekerja bisa dikontrak seumur hidup.

Apa kata perwakilan buruh?

Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Dian Septi menilai kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas tak akan berpengaruh terhadap kualitas hidup buruh.

"Kalau secara tempat tinggal, teman-teman buruh masih banyak tinggal di kamar berpetak 3x3 meter," kata Dian kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/07).

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi periode 2014 - 2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi investasi ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.

BBC News Indonesia mengolah data dalam periode tersebut yang menunjukkan, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan dari setiap investasi sebesar Rp1 triliun per tahunnya.

Penyerapan tenaga kerja dari setiap investasi sebesar Rp1 triliun di tahun 2014 sebanyak 2.173 tenaga kerja, turun pada 2018 menjadi 1.331 tenaga kerja.

Menurut Dian, menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam kaitan investasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. "Pengalihan dari tenaga manusia ke tenaga teknologi. Banyak komputerisasi sehingga digantikan oleh mesin," katanya.

Dian menambahkan, dengan kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas semestinya bisa mendorong pemerintah memperbaiki kualitas keterampilan masyarakat Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah tidak berpangku tangan kepada investor dalam penyerapan tenaga kerja. Kata dia, pemerintah bisa meningkatkan nilai lebih suatu produk yang tersedia pada sumber daya alam dengan mengembangkan teknologi sendiri.

"Sebenarnya tanggung jawab membuka lapangan kerja itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab investor," kata Dian.