Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perdagangan internasional?

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui akibat dari diberlakukannya berbagai regulasi perdagangan sepihak oleh beberapa Negara-negara importir udang dunia terhadap Negara-negara produsen udang dunia, khususnya Indonesia dan seberapa jauh langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah sebagai regulator menyikapi kondisi tersebut melalui sinergitas kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dampak penurunan daya saing pada pasar udang global akibat regulasi tersebut terhadap industri udang di Kabupaten Bulungan pada khususnya. Permasalahan utama industri perikanan nasional terjadi dikarenakan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur pada industri perikanan di daerah- daerah potensial, termasuk dalam hubungan ini adalah sistim logistik nasional yang menghasilkan ekonomi biaya tinggi. Permasalahan ini timbul dikarenakan kelemahan sistem pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering memunculkan berbagai pola kebijakan yang tumpang tindih antara satu sama lainnya akibat tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara pelaku usaha budidaya udang swasta dengan pemerintah daerah dalam konteks pengembangan potensi ekonomi sektor non-migas. industri Sejak satu dasawarsa terakhir perkembangan udang global mengalami pertumbuhan yang mengagumkan, yang ditandai oleh semakin meningkatnya permintaan akan produksi udang di pasar global. Geliat permintaan yang tinggi tersebut tidak terlepas dari bergesernya minat konsumsi masyarakat global dari pola konsumsi red meat kearah white meat selain juga dikarenakan faktor ependemik penyakit mematikan seperti Sars, Anthrax, Flu burung dll, serta kesadaran global akan pentingnya pola hidup sehat dan alami. Kondisi ini disatu sisi mendatangkan berkah tersendiri bagi Negara-negara yang memiliki wilayah laut. Terlebih lagi dalam kaitan ini Indonesia yang memiliki hampir sepertiga wilayahnya berupa lautan. Namun disisi lainnya, secara prinsip ekonomi pertumbuhan industri perikanan global yang penuh dengan persaingan akan mengakibatkan munculnya Negara-negara kalah (looser) dalam konteks perdagangan internasional. Merespon permasalahan nilai potensi ekonomi dari sektor perikanan yang sangat menjanjikan dan lemahnya sistem logistik nasional terutama berkaitan dengan semakin melemahnya daya saing produk perikanan nasional di pasar global, tesis ini bertujuan untuk meneliti bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kembali daya saing produk perikanan nasional Indonesia, serta mensinergikan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah dan para pelaku budidaya udang. Empowering Local Capacity Concept merupakan analisa yang tepat dalam menyelesaikan kesenjangan wacana yang terjadi antara pihak swasta dan pemerintah daerah selaku regulator dalam industri udang di Kabupaten Bulungan, hal ini diharapkan menjadi solusi alternatif dalam mengukur seberapa jauh pemerintah daerah melibatkan peran private sektor dalam menggambil kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah pada khususnya. Juga sebagai pijakan konsep untuk mengungkap lebih jauh hubungan kebijakan industri perikanan yang telah ada dengan dinamika perdagangan internasional, baik berupa regulasi WTO maupun regulasi lainnya.

The purpose of this Research is to determine the result of the enactment of various unilateral trade regulations by some countries of the world shrimp importers of shrimp producer countries of the world, especially Indonesia and how far the strategic steps that have been done by the government as regulator to address these conditions through synergy with policies that has been done by the Regional Government and the impact of reduced competitiveness in the global shrimp market due to the regulation of the shrimp industry in the Bulungan Regency in particular. The main problem of national fishery industry occurs because of imbalance of infrastructure development in the fishing industry in potential areas, including in this connection is the national logistics system that produces high-cost economy. This problem arises due to the weakness of the supervision system between central and local governments that often led to different patterns of overlapping policies among each other due to lack of good communication fabric between private actors shrimp farming with local government in the context of developing the economic potential of non-oil sector . Since the last decade the development of the global shrimp industry experienced impressive growth, marked by the increasing demand for shrimp production in the global market. Stretching high demand is closely linked to the shifting interests of global public consumption of red meat consumption patterns towards the white meat is also due to factors other than ependemic deadly diseases such as Sars, anthrax, bird flu etc, as well as global awareness of the importance of a healthy lifestyle and natural. This condition on the one hand bring blessing for countries that have sea territory. Moreover in this regard Indonesia which has nearly a third of its territory in a sea. But on the other, in principle, the economic growth of the global fishing industry full of competition will result in the emergence of countries lose (looser) in the context of international trade Responding to the economic problems of the potential value of the fisheries sector is very promising and the weakness of the national logistics system is mainly concerned with the weakening of the competitiveness of the national fishery products in the global market, this research aims to examine how to optimize the role of local government in an effort to enhance the return of national fisheries product competitiveness Indonesia , and the synergy between the central government policy, and regional actors shrimp farming. Empowering Local Capacity Concept is a proper analysis of discourse in resolving gaps that occur between private parties and local governments as regulators in the shrimp industry in the Bulungan Regency, it is expected to be an alternative solution in measuring how far local governments involves the role of private sector in policy took this welfare-oriented society in the region in particular. Also as a foothold to uncover further the concept of policy coherence fishing industry which has existed with the dynamics of international trade, either in the form of WTO regulations and other regulations.

Kata Kunci : Industri Udang, Competitive Advantage, Empowering Local Capacity, Perdagangan Internasiona, WTO.