Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA/Sigid Kurniawan)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mendukung Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation/AIPR) untuk upaya pemeliharaan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Asia Tenggara. Dukungan tersebut diberikan pemerintah Indonesia melalui penandatanganan Persetujuan Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada AIPR yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara penandatanganan tersebut mengatakan bahwa AIPR akan menjadi instrumen penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Asia Tenggara. "Tantangan yang dihadapi ASEAN dalam proses pembangunan komunitas, seperti ekstremisme dengan kekerasan dan konflik internal bersenjata harus diatasi dan diantisipasi. Di sinilah AIPR memainkan peran strategisnya," ujar Menlu Retno. Menlu Retno menambahkan bahwa penandatanganan persetujuan itu merupakan puncak proses operasionalisasi Sekretariat AIPR, dan Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk terus mendukung AIPR dalam melaksanakan mandat dan fungsinya. Menurut Menlu RI, Indonesia memandang AIPR sebagai institusi penting untuk mendukung ASEAN dalam menjawab berbagai tantangan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan. AIPR juga memiliki fungsi strategis dalam memantapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai salah satu negara penggerak proses perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai peran penting Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik di kawasan, seperti proses perdamaian di Kamboja pada 1991 dan proses perdamaian di Mindanao Selatan pada 1993-1996. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen terus mendukung pengembangan AIPR, antara lain melalui penyediaan Kantor Sekretariat AIPR di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri RI di Jalan Sisingamangaraja No.73, Jakarta Selatan. Selain itu, pemerintah Indonesia akan memberikan dana operasional untuk AIPR selama tiga tahun ke depan, dan selanjutnya dana operasional AIPR akan ditanggung bersama oleh semua negara anggota ASEAN. "AIPR itu milik semua negara anggota ASEAN. AIPR sangat bergantung pada dukungan semua anggota ASEAN untuk dapat menjalankan mandatnya. Saya yakin AIPR yang berhasil akan menjadi kontribusi bagi kawasan yang stabil, sejahtera dan damai secara berkelanjutan," ucap Menlu Retno. Sejak dibentuk pada 2012, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21 di Kamboja, AIPR secara resmi memiliki Sekretariat pada Oktober 2017. AIPR merupakan prakarsa Indonesia di masa keketuaannya di ASEAN pada 2011. Institut ini dimaksudkan sebagai suatu entitas ASEAN yang khusus bergerak di dalam kegiatan penelitian mengenai perdamaian, manajemen konflik dan rekonsiliasi. Selain itu, AIPR juga ditujukan untuk mengadakan kegiatan pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan serta menjadi pusat jejaring antarlembaga penelitian di kawasan Asia Tenggara. AIPR kedepannya diharapkan dapat menawarkan dan memberikan rekomendasi solusi komprehensif dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan ASEAN.
Pewarta: Yuni Arisandy SinagaEditor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Terkait
Baca juga
Terpopuler
Minimnya kepercayaan dan kedamaian mengakibatkan sebuah konflik terjadi. Konflik menjadi besar lantaran perbedaan yang semakin kompleks. Tidak adanya lembaga ataupun istitusi yang menangani konflik atau permasalahan tersebut juga yang menjadikan konflik semakin besar. Karena itulah ASEAN membentuk institusi riset perdamaian, Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).
Hal itulah yang menjadi benang merah dalam pemaparan Pelaksana Tugas Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, H.E Chilman Arisman, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Seminar yang dilasanakan di Gedung K.H. Ibrahim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (23/11) dan bekerjasama dengan UMY ini juga merupakan bentuk sosialisasi Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN (PTIR) dalam mengenalkan institusi barunya kepada masyarakat dan civitas akademika, yakni AIPR.
Dalam pemaparannya, Chilman mengatakan bahwa adanya institusi yang berfokus pada riset perdamaian sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi dalam penyelesaian konflik. “Seperti halnya ASEAN, kami melihat bahwa ASEAN itu ada dan sangat dihargai, karena memang ASEAN memiliki wahana untuk mengurai perbedaan, serta duduk bersama melakukan dialog,” ujarnya.
Selain itu, Chilman juga menjelaskan alasan memilih UMY dalam upaya mengenalkan AIPR kepada civitas akademika di Yogyakarta. “Salah satu alasan kami memilih UMY untuk memperkenalkan AIPR karena kami menggarisbawahi peran Muhammadiyah atas bantuannya di Rakhine State. Kami melihat bahwa Muhammadiyah aktif dalam memberikan bantuan kepada kaum muslim di sana. Kami juga menganggap bahwa Muhammadiyah dan UMY merupakan garda terdepan dalam memberikan bantuan tersebut,” jelasnya.
Rektor UMY Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P dalam sambutannya juga melihat bahwa Indonesia memiliki peluang dalam perdamaian. “Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berbicara mengenai perdamaian dan rekonsiliasi. Indonesia sebagai salah satu ornamen perdamaian dan rekonsiliasi. Kita memiliki peran besar, kita memiliki bonus demografi yang cukup besar pula. Pada saat kami menghadiri forum rektor universitas-universitas Asia Pasifik di Taiwan, ada isu menarik yang dibawa Indonesia, yakni “The loss of humanity”. Dari konsep tersebut dapat kita ketahui bahwa konsep humanitas saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah ornamen kehidupan, tapi lebih dipandang sebagai konsep kecepatan dari bertemunya dua kepentingan,” jelasnya.
Selain itu, menurut Gunawan, sebagai upaya untuk mendukung perdamaian, UMY juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di beberapa daerah konflik, seperti Tawaw dan Davao.
Sementara itu, menurut Rezlan Ishar Jenie, selaku Direktur Eksekutif AIPR dibentuknya AIPR tersebut adalah untuk mendorong studi tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Sebab menurutnya, saat ini memang belum ada institusi yang fokus pada studi perdamaian dan rekonsiliasi. “Karena itu kami memperkenalkan institusi ini kepada civitas akademika dan masyarakat luas, dan melakukan kerjasama dengan mereka. Agar institusi ini bisa berkembang lebih jauh bersama dengan institusi pendidikan lainnya. Selain itu, dari studi-studi perdamaian dan rekonsiliasi yang dilakukan dalam institusi ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan norma-norma demi terwujudnya perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan ASEAN,” imbuhnya. (Darel)
sebutkan ciri ciri seorang wirausaha
pada tanggal berapa ASEAN dibentuk?
"sabilulungan" adalah tradisi bergotong royong, seperti membantu pembangunan rumah salah satu anggota masyarakat tanya memungut bayaran. bentuk gotong … royong tersebut berasal dari daerah ….. * 1 poin a. sumatera barat b. jawa barat c. kalimantan barat d. nusa tenggara barat
17. relasi yang memasangkan (x,y) pada himpunan { ( 1,1),(2,4),(3,9), (4,16)} adalah....
16. diketahui pasangan koordinat a (1,1) , b(5,1) dan d ( 1,5) agar terbentuk bangun persegi harus dilengkapi pasangan koordinat titik c adala
4 dokumen yang harus dibawa seseorang yang akan mengadakan perjalanan ke luar negri
35. titik a dengan koordinat (−1 , 4) direfleksikan terhadap garis y = −x, bayangan titik a adalah ⋯
Ada barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa contoh 2. adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung 3. terdapat kesepakatan ha … rga antara penjual dan pembeli 4. adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. pernyataan tersebut termasuk unsur penting bagi terbentuknya … *
A. 8 b. 10 c. -10 d. -8 23. panjang sebuah tangga 10 m disandarkan pada tembok sehingga ujung bawah tangga dari tembok 6 m. jarak tanah ke ujung atas … tangga adalah
Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebutkan