Apa saja yang menjadi ukuran perencanaan program pemberdayaan komunitas?

VII. Keberhasilan Program Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan

multidimensional yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya, persoalan kemiskinan belum dapat diatasi sepenuhnya, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan- persoalan tersebut tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Golongan masyarakat miskin memerlukan pemberdayaan untuk menumbuhkan kemandirian, keswadayaan dan partisipasi. Keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung (desa) setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri/berkelanjutan (Suhartini et.al, 2005). Menurut Oakley dan Marsden, dalam proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan (Prijono dan Pranarka, 1996), yaitu: Pertama, kecenderungan primer, artinya proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini berupaya membangun kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, artinya proses pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan. Di Kota Salatiga terdapat sebuah LSM bernama Yayasan Kristen Trukajaya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa-desa dampingan di berbagai daerah, antara lain Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, dan beberapa daerah lainnya. Implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya dapat berdampak pada dua hal, yaitu: Pertama, masyarakat menjadi bergantung pada program tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan adalah budaya, di mana masyarakat terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas, sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas (Sumaryadi, 2005). Kedua, masyarakat menjadi berdaya dan mandiri. Hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Desa Lembu merupakan salah satu desa yang menjadi perhatian utama

implementasi program pemberdayaan masyarakat. Trukajaya telah mendampingi

desa tersebut sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga saat ini. Dibandingkan dengan desa-desa dampingan lainnya, desa Lembu termasuk desa dimana Trukajaya mengalami berbagai persoalan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan evaluasi program untuk mengetahui seberapa jauh program tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari program tersebut. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat benarbenar menjadi berdaya atau hanya bergantung pada program pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya di Desa Lembu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil implementasi program tersebut berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya di Desa Lembu dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi program tersebut berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat.

Trukajaya melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat di

Desa Lembu, antara lain biogas, pertanian organik, gaduhan ternak, pendidikan gender dan demokratisasi desa. Dalam program-program tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program. Setelah programprogram tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi program untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi program-program tersebut. Evaluasi

program dapat dipandang berdasarkan perspektif program dan perspektif pemberdayaan masyarakat, tetapi penelitian ini lebih menekankan pada perspektif

pemberdayaan masyarakat. Evaluasi program tersebut bertujuan untuk mengetahui 4 empat hal utama, yaitu efisiensi, efektivitas, mutu dan kegunaan, untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi program pemberdayaan masyarakat.

7.1       Rencana dan Implementasi Program

Desa Lembu terletak di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Secara

administratif, Desa Lembu terdiri dari 7 RW dan 16 RT dengan tujuh dusun yang

terdiri dari Dusun Bamban, Dusun Kalimacan, Dusun Kendel, Dusun Krajan, Dusun Krempel, Dusun Melikan dan Dusun Ngebleng. Jumlah penduduk Desa Lembu pada tahun 2013 adalah 2.242 jiwa yang terdiri dari 1.115 laki-laki dan 1.127 perempuan.

Trukajaya melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat di

Desa Lembu sebagai salah satu desa binaannya, antara lain biogas, pertanian organik, gaduhan ternak, pendidikan gender dan demokratisasi desa. Sebelum melaksanakan program-program tersebut, Trukajaya telah menyusun berbagai rencana program. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan jangka waktu dan anggaran tertentu, serta kelompok sasaran yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam rencana tersebut, Trukajaya memiliki berbagai tujuan dari implementasi program-program tersebut. Penduduk Desa Lembu cukup sering menghadiri kegiatan-kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya dan mengetahui keputusan yang dihasilkan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, Solikhin cukup sering menghadiri kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam program pertanian organik, Karjono menyampaikan pendapat mengenai pelatihan pembuatan tempe dan tahu dengan menggunakan bahan pangan lokal, serta Jarwati cukup sering menghadiri kegiatan dalam program pendidikan gender. Selain itu, mereka juga merasakan manfaat dari kegiatankegiatan tersebut. Misalnya, Mukiran merasakan manfaat dari program biogas yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan pembangunan biogas, sehingga membantu memudahkan proses memasak. Menurut Eunike, Trukajaya sudah tidak mendampingi penduduk dalam program tersebut sejak bulan Desember 2012. Selanjutnya, aplikasi program tersebut diharapkan dilakukan sendiri oleh penduduk, tetapi terdapat beberapa penduduk yang tidak melakukan aplikasi program tersebut.

Sejak Trukajaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Lembu, telah terjadi perkembangan di desa tersebut. Menurut Solikhin Kemat dan Mukiran (terkait dengan program biogas), sebelum Trukajaya melaksanakan program tersebut, penduduk Desa Lembu menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak, tetapi setelah Trukajaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Lembu, masyarakat dapat menghemat tenaga dan biaya melalui program biogas dan gaduhan ternak. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan program pertanian organik juga membantu penduduk untuk beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya memberikan beberapa manfaat bagi penduduk Desa Lembu, antara lain: Pertama, program tersebut dapat meringankan beban hidup masyarakat dan membuat kehidupan menjadi lebih maju. Kedua, program tersebut dapat menambah pengalaman, wawasan dan SDM masyarakat. Ketiga, program tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan modal desa. Keempat, program tersebut dapat menghemat pengeluaran dan tenaga. Beberapa penduduk Desa Lembu yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya merasa cukup puas dengan hasil dari program tersebut karena program tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, ada beberapa penduduk yang merasa kurang puas dengan hasil dari program tersebut. Menurut Karjono, Trukajaya cenderung bersikap kurang terbuka terhadap penduduk Desa Lembu, sehingga program pemberdayaan masyarakat, seperti pertanian organik, pendidikan gender dan demokratisasi desa, hanya diikuti oleh orang-orang tertentu.

Bantuan berupa uang dan peralatan yang ditujukan untuk dapat merata tidak dilakukan. Pada kenyataannya, sesuatu yang ada uangnya telah dikuasai oleh orangorang tersebut. Misalnya, kacang tanah dengan anggaran sebesar Rp 500.000 diambil oleh Jarwati, sedangkan dia telah memiliki lahan dan kacang tanah sendiri. Walaupun tidak ada Trukajaya, dia juga menanam, tetapi ketika diberi bantuan uang, dia menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang lain. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan dan ketidakpedulian dari penduduk yang lain terhadap  program tersebut.15 Menurut Eunike, Trukajaya telah mensosialisasikan program di Balai Desa Lembu kepada perangkat desa dan perwakilan penduduk, hanya saja perangkat desa tidak menyampaikan hal tersebut kepada penduduk secara keseluruhan. Hal tersebut juga terjadi karena informasi yang tidak jelas antar penduduk.

Menurut Widodo, program biogas pada awalnya dilaksanakan dengan membangun biogas jenis bis beton dan geomembrane yang mengalami kegagalan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kegagalan tersebut terjadi karena gas yang

dihasilkan cepat habis. Trukajaya kemudian membangun biogas jenis fixed dome  yang berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat karena membantu masyarakat memudahkan proses memasak dan menghemat biaya listrik. Selain itu, Trukajaya telah mengupayakan pelatihan produksi dan penjualan makanan, tetapi cara-cara membuat makanan yang telah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal Trukajaya telah memberikan bantuan berupa uang dan peralatan, sehingga usaha penduduk tidak berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang lain karena keterbatasan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga menghambat produksi dan penjualan makanan.

7.2       Evaluasi Keberhasilan Program

a)      Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Schiller kemiskinan merupakan ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Ala, 1981). Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Desa Lembu. Program tersebut membantu penduduk untuk menghemat pengeluaran melalui program biogas yang membantu penduduk untuk memproduksi listrik dan gaduhan ternak yang membantu penduduk untuk menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk dan tidak menggunakan pupuk kimia.18 Selain itu, program tersebut juga membantu penduduk untuk meningkatkan pendapatan melalui produksi dan penjualan makanan yang diperoleh dari bantuan Trukajaya.19Hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berperan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Desa Lembu, tetapi program tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di desa tersebut. Di beberapa dusun, jumlah penduduk miskin bahkan mengalami peningkatan.

            Jumlah penduduk miskin di Desa Lembu yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya secara keseluruhan berkurang, tetapi hal tersebut berbeda dengan jumlah penduduk miskin di masing-masing dusun yang menjadi wilayah implementasi program tersebut. Di Dusun Bamban, Dusun Kalimacan dan Dusun Krajan, jumlah penduduk miskin meningkat, sedangkan di Dusun Kendel dan Dusun Ngebleng, jumlah penduduk miskin berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya maupun pemerintah. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, baik dari penduduk maupun wilayah dusun-dusun tersebut.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Dusun Bamban, Dusun Kalimacan dan Dusun Krajan disebabkan oleh implementasi program yang tidak merata yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk yang mengikuti program tersebut dan kekeringan yang terjadi di wilayah dusun-dusun tersebut, sedangkan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Dusun Kendel dan Dusun Ngebleng disebabkan oleh banyaknya penduduk yang merantau dan memperoleh pekerjaan di wilayah lain. Selain program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya juga terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi

program-program tersebut lebih cenderung ditujukan pada pembangunan fisik desa.

b)      Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan yang Dilakukan oleh

Salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Sumodiningrat, 1999). Sejak Trukajaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Lembu, telah terjadi perkembangan di desa tersebut. Menurut Solikhin Kemat dan Mukiran, sebelum Trukajaya melaksanakan program biogas, penduduk Desa Lembu menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak. Penduduk memerlukan tenaga dan biaya yang lebih besar untuk proses memasak, tetapi setelah Trukajaya melaksanakan program biogas di Desa Lembu, masyarakat dapat menghemat tenaga dan biaya. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan program pertanian organik juga membantu penduduk untuk beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik.21 Selain itu, menurut Mugiono, bantuan bibit dan penyuluhan keterampilan juga menambah pengalaman penduduk dan membantu penduduk untuk mengembangkan usaha.

Menurut Widodo, Trukajaya telah memberikan bantuan berupa uang dan peralatan kepada penduduk untuk produksi dan penjualan makanan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal kepada penduduk. Seharusnya bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi pada kenyataannya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga produksi dan penjualan makanan tidak dapat berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang lain karena keterbatasan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga menghambat produksi dan penjualan makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi usaha peningkatan pendapatan, walaupun usaha tersebut belum dapat berkembang.

c)      Meningkatnya Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Keluarga Miskin di Lingkungannya

Menurut Rubin, pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan yang dilakukan (Sumaryadi, 2005).Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan penduduk Desa Lembu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di desa tersebut. Setelah program tersebut direncanakan, Trukajaya melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama dengan masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan. Program tersebut kemudian dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat tersebut cukup sering menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut dan mengetahui keputusan yang dihasilkan, serta terlibat dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, penduduk Desa Lembu juga mengawasi implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya. Misalnya, Widodo dan Karjono yang menyampaikan berbagai informasi dalam wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai

implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya di Desa Lembu sebagai masukan bagi Trukajaya agar dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik di masa mendatang.24 Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Lembu memiliki kepedulian/partisipasi yang cukup tinggi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

d)     Meningkatnya Kemandirian Kelompok

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki (Sulistiyani, 2004). Menurut Widodo, Trukajaya telah mengupayakan pelatihan produksi dan penjualan makanan, tetapi cara-cara pembuatan makanan yang telah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk, sehingga usaha penduduk tidak berkembang, padahal Trukajaya telah memberikan bantuan berupa uang dan peralatan. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang lain karena keterbatasan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga menghambat produksi dan penjualan makanan.25 Selain itu, menurut Karjono, Trukajaya bersikap kurang terbuka terhadap penduduk Desa Lembu, sehingga program pemberdayaan masyarakat, seperti pertanian organik, pendidikan gender dan demokratisasi desa, hanya diikuti oleh orang-orang tertentu yang sudah kenal baik dengan Trukajaya. Bantuan berupa uang dan peralatan yang ditujukan untuk dapat merata tidak dilakukan. Pada kenyataannya, sesuatu yang ada uangnya telah dikuasai oleh orang-orang tertentu. Trukajaya hanya memberikan bantuan tersebut di satu titik dan hanya orang-orang tersebut yang mengambil karena jika tidak ada yang mengambil, maka bantuan tersebut tidak ada yang menggunakan. Hal tersebut menyebabkan munculnya dominasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya, di mana hanya orang-orang tertentu yang menjadi sasaran dari program tersebut, sehingga implementasi program tersebut menjadi tidak merata karena tidak dapat menjangkau penduduk miskin di Desa Lembu secara keseluruhan, mengingat sasaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah penduduk miskin. Dominasi tersebut menimbulkan kesenjangan dan ketidakpedulian dari penduduk lain terhadap program tersebut. Menurut Eunike, Trukajaya telah mensosialisasikan program di Balai Desa Lembu kepada perangkat desa dan perwakilan penduduk, hanya saja menurutnya, perangkat desa tidak menyampaikan hal tersebut kepada penduduk secara keseluruhan. Hal tersebut juga terjadi karena informasi yang tidak jelas antarpenduduk. Ketika di satu dusun tidak ada penduduk yang tertarik dengan program pemberdayaan masyarakat, Trukajaya melaksanakan program tersebut di dusun lain di Desa Lembu. Jadi, dalam hal ini persoalannya terletak pada komunikasi antara perangkat desa dengan penduduk, di mana perangkat desa tidak menyampaikan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Trukajaya kepada penduduk, sehingga hanya orang-orang dalam lingkup perangkat desa tersebut yang mengetahui informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya.

e)      Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar (Sumodiningrat, 1999). Menurut Widodo, produksi dan penjualan makanan yang dibantu oleh Trukajaya berupa uang dan peralatan kepada penduduk Desa Lembu seharusnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin, tetapi usaha tersebut kurang maksimal karena penduduk tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Hal itu dikarenakan, penduduk yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang lain karena keterbatasan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga menghambat produksi dan penjualan makanan.

Walaupun demikian, menurut Karjono dan Jarwati, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Trukajaya di Desa Lembu dapat menambah pengalaman dan wawasan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi modal bagi penduduk Desa Lembu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Selain itu, menurut Solikhin, Jarwati dan Tri, program tersebut juga meringankan beban hidup masyarakat dan membuat kehidupan menjadi lebih maju, serta menghemat pengeluaran dan tenaga melalui program biogas yang membantu penduduk untuk memudahkan proses memasak, pertanian organik yang membantu dalam penggunaan pupuk organik, serta gaduhan ternak yang membantu penduduk untuk menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk dan tidak menggunakan pupuk kimia.

VIII. Legitimasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

8.1     Pengertian Legitimasi

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi karena kekuasan timbul atas dasar persetujuan yang dipengaruhi. Perbedaan dari ketiganya yaitu, kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up). Dan persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya menyangkut hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat.

Menurut Andrain ada tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar agar sistem politik tetap berlangsung dan fungsionl, yaitu:

a.       Masyarakat politik – krisis identitas

b.      Hukum – krisis konstitusi

c.       lembaga politik – krisis kelembagaan

d.      pemimpin politik – krisis kepemimpinan

e.       kebijakan – krisis kebijakan

Krisis ini terjadi secara berurutan ketika krisis tersebut sudah mencapai krisis kebijakan maka krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan sebenarnya sudah terlewati. Apabila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi.

Berdasarkan jumlah dukungan, maka kewenangan di kelompokkan menjadi:

a.       Pra legitimasi, berada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yaitu pihak yang memerintah yakin memiliki hak moral tetapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakui hak moral tersebut.

b.      Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat mau menerima dan mengakuinya.

c.       Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tetapi pemimpin tersebut tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan.

d.      Pasca legitimasi, yaitu dasar legitimasi yang lama tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga muncul dasar legitimasi baru.

3.      Cara mendapat legitimasi

a.       Cara – cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi adalah :

1)      Simbolis yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik , dan mercusuar seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.

2)      Materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kesejahteraan masyarakat, seperti menjamin kebutuhan dasar masyarakat (basic needs), pendidikan, kesehatan dll.

3)      Prosedural, misalnya: penyelengaraan Pemilu.

Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu :

a)      Legitimasi Tradisional yaitu legitimasi yang diperoleh berdasarkan keturunan pemimpin darah biru.

b)      Legitimasi Ideologi yaitu pemimpin dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi.

c)      Legitimasi Kualitas pribadi, misalnya pemimpin yang dilihat dari kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi.

d)     Legitimasi Prosedural yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e)      Legitimasi Instrumental yaitu legitimasi yang menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.

Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental.

Legitimasi menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial, dengan adanya legitimasi dari masyarakat untuk mengatasi suatu masalah lebih cepat serta pengakuan dan dukungan dari masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana kekerasan fisik.

Legitimasi akan memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Krisis legitimasi terjadi apabila pengakuan dan dukungan kepada pemerintah yang memudar. Empat sebab krisis legitimasi menurut Lucyan Pye :

a.       Peralihan prinsip kewenangan

b.      Persaingan yang tajam dan tidak sehat tetapi juga tidak disalurkan pada prosedur yang berlaku sehingga terjadi perpecahan dalam pemerintahan.

c.       Pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya sehingga timbul kekecewaan pada masyarakat.

d.      Sosialisasi kewenangan mengalami perubahan.

Krisis legitimasi semakin parah ketika pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat.

8.2     Kebijakan Pemberdayaan

          Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme/modernisasi.

          Adapun kebijakan-kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1)      Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

2)      Sedangkan didalam Undang-undang. Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

3)      Mencermati rumusan kebijakan Pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

4)      Dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

5)      Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat.

8.3     Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

          Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktoraktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain.

          Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002) Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan.

          Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu.

          Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain.

          Perberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbedabeda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

          Menurut (Suharto, 2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1)      Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai patner.

2)      Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

3)      Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

4)      Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

5)      Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, hasus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

6)      Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.

7)      Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasilmharus dirumuskan oleh mereka sendiri.

8)      Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.

9)      Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

10)  Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

IX.  Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan Masyarakat. Misalnya:

a.       Kesediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik

b.      Tidak terlalu banyak kegiatan keproyekan lain

c.       Adanya masyarakat yang terpinggirkan

d.      Dukungan dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat

e.       Lokasi terjangkau,sesuai kemampuan dan sarana.

Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.  Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan misalnya dalam salah satu dusun.

9.2         Sosialisasi pemberdayaan masyarakat 

Sosialisasi PM dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Menyepakati wilayah kerja (dusun), Pertemuan formal dengan masyarakat, Pertemuan informal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial, agama, lapangan)

Hal – hal yang perlu disosialisasikan misalnya: Penjelasan tujuan, manfaat, sasaran PM, Prinsip-prinsip PM (termasuk prinsip non-fisik), Penjelasan kelompok sasaran (pria, wanita, pemuda dan lain-lain), Umpan balik masyarakat terhadap semua aspek di atas. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: Brosur, Film(video), Poster ,Buku dll.

9.3     Proses pemberdayaan masyarakat

a.              Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

Pengembangan kelompok dilakukan dengan memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dalam hal ini perlu diperhatikan keterlibatan perempuan serta yang terabaikan lain. Kegiatan bersama ini dapat berbentuk suatu kelompok yang lengkap dengan kepengurusan dan aturan. Pembentukan berdasarkan kemauan masyarakat dan bisa terjadi pada saat pelaksanaan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif maupun sesudahnya. Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

c.         Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridenitfikasi dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dan tujuan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, bukan hanya pengurus, tetapi seluruh anggota kelompok berperan serta.

d.        Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP)

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap. agar proses Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. M&EP dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam PM di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. M&EP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan. 

9.4     Pemandirian Masyarakat

Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sadar bahwa hal ini akan terjadi.