Penulis Artikel Puslitbang Geologi Kelautan : Ir. Subaktian Lubis, M. Sc Pembangunan Kelautan bukanlah sektor tunggal melainkan multi sektor dan multi fungsi, sehingga dalam pemanfaatannya diperlukan sinergi antar pengelola sumber kekayaan alam (SKA) di laut dan koordinasi lintas sektoral yang terkait dan kompeten di bidang kelautan. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis, pengelolaan kelautan ini sangat logis jika dijadikan tumpuan dalam sektor pembangunan ekonomi nasional. Namun ironisnya, dalam Pembangunan Daerah ataupun Pembangunan Nasional dewasa ini, sektor-sektor tersebut masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector), dibuktikan dari masih rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, penerapan teknologi serta hampir meratanya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat kelautan terutama nelayan. Dengan demikian, jika potensi sumber daya kelautan ini dikelola secara sinergi (terpadu) antar komponen pengelola terkait, proporsional, terencana dan terkendali, akan mendorong perwujudan konsepsi Wawasan Nusantara yang bertumpu pada upaya membangun budaya waspada bangsa. Pembangunan Kelautan bukanlah sektor tunggal melainkan multi sektor dan multi fungsi, sehingga dalam pemanfaatannya diperlukan sinergi antar pengelola sumber kekayaan alam (SKA) di laut dan koordinasi lintas sektoral yang terkait dan kompeten di bidang kelautan. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis, pengelolaan kelautan ini sangat logis jika dijadikan tumpuan dalam sektor pembangunan ekonomi nasional. Namun ironisnya, dalam Pembangunan Daerah ataupun Pembangunan Nasional dewasa ini, sektor-sektor tersebut masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector), dibuktikan dari masih rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, penerapan teknologi serta hampir meratanya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat kelautan terutama nelayan. Dengan demikian, jika potensi sumber daya kelautan ini dikelola secara sinergi (terpadu) antar komponen pengelola terkait, proporsional, terencana dan terkendali, akan mendorong perwujudan konsepsi Wawasan Nusantara yang bertumpu pada upaya membangun budaya waspada bangsa. Tidak menutup kemungkinan, kekeliruan kebijakan dalam pengelolaan SKA di laut ini justru akan menimbulkan gejolak sosial antar Daerah terutama meruncingnya kesenjangan kesejahteraan masing-masing Daerah (Toto Pandoyo, 1994). Keberhasilan pembangunan termasuk kontribusi sektor kelautan secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, terutama memberikan kesejahteraan (prospherity) dan keamanan (security). Sementara ini, pengelolaan SKA di laut telah memberikan kontribusi terhadap APBN 2004 sebesar Rp 0,6 Trilliun dari sektor perikanan, Rp 1,6 Trilliun dari sumber daya mineral, Rp 28 Trilliun dari subsektor minyak bumi dan Rp 15,7 Trilliun dari gas alam (Purnomo Yusgiantoro, 2004). Kontribusi masing-masing sektor ini masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama melalui sinergi antar pengelola dan penerapan teknologi yang tepat. Prospek Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Sinergi Pengelolaan Yang Ideal Kendala Sinergi Pengelolaan Disisi lain, pengaruh perkembangan lingkungan strategis terutama global, regional dan nasional telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap kebijaksanaan dalam meningkatkan sinergi pengelolaan SKA di laut. Dampak globalisasi yang paling kuat adalah munculnya ketidakpastian (uncertainty), kompleksitas (complexity), dan kompetisi (competition). Oleh sebab itulah, globalisasi disamping memberikan dampak negatif juga memberikan peluang jika dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pergeseran kekuatan politik dunia dari bipolar menjadi multipolar pasca perang dingin, telah berdampak pada situasi yang berubah sangat cepat dan sulit untuk diprediksi. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah berdampak luas terhadap solidaritas negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), karena masing-masing negara anggota lebih mencurahkan perhatian serta upaya-upaya penanggulangan untuk mengatasi krisis di dalam negerinya masing-masing. Perkembangan lingkungan strategis di dalam negeri merupakan indikator mulai bangkitnya semangat dan tekad Daerah untuk membangun daerahnya, sesuai amanat Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergi Pengelolaan Yang Diharapkan a. Terwujudnya sinergi antar Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Berbasis Kesetaraan Dengan demikian, sinergi pengelolaan sumber kekayaan alam di laut ini, diharapkan akan menghasilkan luaran yang signifikan terutama memberikan peran yang lebih leluasa kepada Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam memanfaatkan SKA di laut namun dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini, nuansa konsepsi sinergi antar pengelola SKA di laut ini lebih ditekankan pada peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator untuk memprakarsai peningkatan berbagai kerjasama antar berbagai komponen pengelola SKA di laut terutama antar pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga-lembaga yang kompeten, Stakeholder, dan masyarakat kelautan. Tentu saja dalam implementasinya diperlukan berbagai regulasi sebagai payung hukum sehingga sinergi dapat dilaksanakan tanpa hambatan legitimasi. Penutup Daftar Pustaka Berita |