Apa perbedaan sifat dan fungsi UUD nri 1945 secara Fleksibel dan rigid

1.) UUDadalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis

2.) Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Ditinjau dari sudut pandang cara mengubah UUD 1945, maka UUD 1945 termasuk konstitusi rigid. ... Sementara pada konstitusi rigid, perlu dilakukan proses khusus untuk melakukan amandemen.

3.) Sifat UUD NRI 1945 adalah tertulis, singkat, kaku, supel, terbuka, universal, hukum yang positif, peradilan independen, legislatif bicameral, pemilihan pemerintahan, dan supremasi konstitusi.

4.) 1. sebagai norma dan aturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.dasar negara Indonesia dan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

sebagai ideologi bangsa, sebagai pedoman negara bagi masyarakat.

5.) 1. sebagai norma dan aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. 3.sebagai ideologi bangsa, sebagai pedoman negara bagi masyarakat.

8.) Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah/diamandemen oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pancasila sebagai dasar dan ideologi negara indonesia. Jika pembukaan UUD 1945 dirubah maka sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendir

9.) Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri dari 21 BAB, 170 ayat, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penutup terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

10.) Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus

SIFAT KONSTTUSI

MAKALAH

Disusun oleh :

1. M.Agung Hasbunallah (1852011013)

2. Jodi Ikhwan Danu (1852011014)

3. M.Raza Ari Putra (1852011015)

4. Earyl Pebrian S (1852011016)

5. M.Renaldo Kurniawan (1852011017)

6. Faiqah Novrizqi Ratu (1852011018)

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS HUKUM

KONSITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga

makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan

banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan

memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk

maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih

banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi

kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung,September 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

Cover ........................................................................................................... I

Kata Pengantar .............................................................................................. II

Daftar Isi ................................................................................................ III

Bab 1 Pendahuluan ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang......................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah ….…………………………....………....................2

1.3 Tujuan Penulisan…………………………..........................................2

Bab 2 Pembahasan ..........................................................................................3

2.1 Sifat Konstitusi...........................................................................................3

2.2 Pentingnya Konstitusi ...............................................................................8

2.3 Cara mengubah konstitusi .........................................................................9

Bab 3 Penutup ................................................................................................12

3.1 Kesimpulan ..............................................................................................12

3.2 Saran ........................................................................................................12

Daftar Pusaka ................................................................................................13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konstitusi dalam bahasa latin adalah constitusio yang memiliki makna sebagai

sebuah norma pada sistem politik atau hukum yang dibentuk oleh suatu

pemerintahan negara dan biasanya telah disiapkan sebagai dokumen tertulis.

Dalam bahasa perancis sendiri konstitusi berasal dari kata constituer dan

contitution yang memiliki makna mendirikan, membentuk dan manyusun manusia

dalam tatanan masyarakat atau strata yang teratur dan berlandaskan hukum.

Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi

pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut Negara sendi-

sendi itu tertunda harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan

negara tetap tegak berdiri. Konstitusi juga merupakan perangkat peraturan

perundangan dalam kategori yang tertinggi, merupakan hukum tertulis yang

tertinggi dalam negara (Supreme Law). Apabila ditinjau dari penyelenggaraan

negara,konstitusi dijadikan sebagai landasan sumber hukum penyelenggaraan

negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu sebagaimana diatur dalam

konstitusi tersebut. Sehingga konstitusi dalam kehidupan suatu negara (terutama

pada negara yang menganut sistem konstitusional) menjadi sangat penting

perannya atau sangat fundamental (sering disebut dengan fundamental Law)

Konstitusi memiliki dua sifat yakni luwes (flexible) atau kaku (rigid), dan tertulis

atau tidak tertulis. Sifat luwes atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari

kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan jaman.

Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat yakni luwes dan kaku.

Dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit, ini disebabkan

Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi jika

disepakati minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Sedangkan dikatakan luwes

karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan (Amandemen) sebanyak

empat kali. UUD 1945 hanya berisi hal-hal pokok saja dimana peraturan atau hal-

hal yang lebih rinci diatur oleh perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa penting konstitusi ?

2. Apa sifat-sifat konstitusi ?

3. Bagaimana cara mengubah konstitusi ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui konstitusi

2. Untuk mengetaui sifat-sifat konstitusi

3. Untuk mengetaui cara mengubah konsttusi

BAB II

ISI

2. 1 Sifat Konstitusi

1. Tertulis

Konstitusi tertulis berarti konstitusi yang

ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam

bentuk buku. Ini adalah konstitusi yang secara sadar dibingkai dan diberlakukan.

Ini diformulasikan dan diadopsi oleh majelis konstituante atau dewan atau

legislatif. Ini menyediakan desain yang pasti dari lembaga pemerintah, organisasi,

kekuatan, fungsi dan hubungan antar mereka.

Ini mewujudkan hukum konstitusional negara. Ia menikmati tempat supremasi.

Pemerintah sepenuhnya terikat oleh ketentuan-ketentuannya dan bekerja secara

ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Konstitusi tertulis dapat diubah

hanya sesuai dengan proses amandemen yang telah ditetapkan yang ditulis dalam

konstitusi itu sendiri.

2. Tidak tertulis

Konstitusi yang tidak tertulis adalah salah satu yang tidak disusun atau disahkan

oleh Majelis Konstituante dan bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. Ini

ditemukan dalam beberapa charter sejarah, hukum dan konvensi. Ini adalah

produk evolusi yang lambat dan bertahap. Pemerintah diatur dan berfungsi sesuai

dengan beberapa peraturan dan konvensi yang diselesaikan dengan baik, tetapi

tidak sepenuhnya tertulis. Orang-orang tahu Konstitusi mereka. Mereka menerima

dan mematuhinya, tetapi tidak memilikinya dalam bentuk tertulis. Konstitusi yang

tidak tertulis tidak dapat diproduksi dalam bentuk buku. Namun demikian,

konstitusi yang tidak tertulis tidak sepenuhnya tidak tertulis. Beberapa bagiannya

tersedia dalam bentuk tertulis tetapi tidak dimodifikasi dalam bentuk dokumen

hukum atau kode atau buku.

Perbedaan antara Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis:

Konstitusi tertulis ditulis dalam bentuk buku atau dokumen, sedangkan

konstitusi tidak tertulis tidak ditulis dalam bentuk seperti itu.

Konstitusi tertulis dibuat dan disahkan oleh majelis konstituante rakyat.

Konstitusi yang tidak tertulis adalah hasil dari proses evolusi konstitusional secara

bertahap. Itu tidak pernah ditulis oleh majelis mana pun.

Konstitusi tertulis biasanya kurang fleksibel daripada konstitusi yang tidak

tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis sangat bergantung pada peraturan atau

konvensi tidak tertulis yang tidak memerlukan amandemen resmi.

Konstitusi tertulis adalah pasti. Ketentuan-ketentuannya dapat dikutip

untuk mendukung atau menentang kekuatan apa pun yang dilakukan oleh

pemerintah. Konstitusi yang tidak tertulis tidak dapat diproduksi sebagai bukti. Itu

harus dibuktikan dengan mengutip sumber dan praktiknya.

Namun, perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidak organik.

Konstitusi tertulis telah menulis bagian dalam mayoritas. Bersamaan dengan ini,

ia juga memiliki beberapa bagian yang tidak tertulis dalam bentuk konvensi.

Dalam konstitusi yang tidak tertulis, sebagian besar bagiannya tidak tertulis dan

tidak ditulis dalam bentuk buku. Namun beberapa bagiannya juga ditemukan

tertulis di beberapa charter dan dokumen lainnya.

3. Fleksibel

Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah diubah.

Beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang

fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara

yang sama seperti hukum biasa. Amandemen konstitusi disahkan dengan cara

yang sama dimana hukum biasa disahkan. Undang-undang yang bertujuan

mempengaruhi perubahan dalam hukum konstitusi atau dalam undang-undang

biasa dilewatkan melalui prosedur legislatif yang sama yaitu, dengan mayoritas

suara yang sederhana di legislatif. Demikian pula, Konstitusi adalah fleksibel

ketika prosedur perubahan itu sederhana dan perubahan dapat dilakukan dengan

mudah.

Manfaat dari Konstitusi yang Fleksibel:

Pertama, manfaat utama dari konstitusi fleksibel adalah kemampuannya

untuk berubah dengan mudah sesuai dengan perubahan dalam lingkungan sosial

dan politik masyarakat dan negara.

Kedua, sangat membantu dalam memenuhi keadaan darurat karena dapat

dengan mudah diubah.

Ketiga, karena sifatnya yang dinamis, ada sedikit kesempatan untuk

memberontak. Konstitusi memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan

jaman. Rakyat tidak merasakan kebutuhan akan perubahan revolusioner.

Akhirnya, karena konstitusi yang fleksibel terus berkembang seiring waktu, ia

selalu menjadi populer dan tetap up-to-date.

Kekurangan dari Konstitusi yang Fleksibel:

 Pertama, konstitusi yang fleksibel sering, sumber ketidakstabilan.

Fleksibilitas memungkinkan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan

pakaian dan konten yang diinginkan.

 Kedua, tidak cocok untuk federasi. Dalam sebuah federasi, konstitusi

yang fleksibel dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam

konstitusi oleh pemerintah federal atau oleh pemerintah unit-unit federasi.

4. Kaku

Konstitusi yang Kaku adalah salah satu yang tidak dapat dengan mudah diubah.

Metode amandemennya sulit. Untuk mengubahnya, legislatif harus meloloskan

RUU amandemen oleh mayoritas yang spesifik. Untuk mengesahkan atau

mengamandemen undang-undang biasa, legislatif biasanya mengesahkan undang-

undang oleh mayoritas sederhana anggotanya. Konstitusi yang kaku dianggap

sebagai hukum tanah yang paling mendasar. Ini dianggap sebagai kehendak dasar

dari orang-orang yang berdaulat. Itulah mengapa hanya dapat diubah dengan

prosedur khusus yang membutuhkan pengesahan proposal amandemen oleh

mayoritas besar suara yang sering diikuti oleh ratifikasi oleh rakyat dalam

referendum.

Manfaat dari Konstitusi yang Kaku:

Pertama, konstitusi yang kaku adalah sumber stabilitas dalam administrasi.

Kedua, ia mempertahankan kontinuitas dalam administrasi.

Ketiga, tidak bisa menjadi alat di tangan partai yang menjalankan

kekuasaan negara pada waktu tertentu.

Keempat mencegah latihan otokratis dari kekuasaan oleh

pemerintah.Akhirnya, konstitusi yang kaku sangat ideal untuk sebuah

federasi.Kekurangan dari Konstitusi yang Kaku:

Pertama, kekecewaan utama dari konstitusi yang kaku adalah bahwa ia

gagal mengimbangi dengan lingkungan sosial yang berubah dengan cepat.

Kedua, karena ketidakmampuannya untuk berubah dengan mudah,

kadang-kadang, menghambat proses pembangunan sosial.

Ketiga, itu bisa menjadi sumber rintangan selama keadaan darurat.

Keempat, ketidakmampuannya untuk berubah dengan mudah dapat

menyebabkan pemberontakan melawan pemerintah.

 Kelima, konstitusi yang kaku dapat menjadi sumber konservatif. Ini bisa

menjadi tua segera karena tidak bisa mengikuti waktu.

Dengan demikian, ada manfaat dan kerugian dari Konstitusi yang Fleksibel dan

Kukuh. Keputusan apakah suatu negara harus memiliki konstitusi yang fleksibel

atau kaku, harus diambil atas dasar kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tidak

ada aturan yang keras dan cepat dapat ditetapkan apakah suatu negara harus

memiliki konstitusi yang fleksibel atau kaku.

Kenyataannya, sebuah konstitusi harus memiliki tingkat kekakuan tertentu serta

kemampuan untuk berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kekakuan yang

berlebihan atau fleksibilitas berlebihan harus dihindari. Konstitusi sebagian kaku

dan sebagian fleksibel. Dalam beberapa hal, ini adalah konstitusi yang kaku tetapi

dalam praktiknya sebagian besar bekerja sebagai konstitusi yang fleksibel

5. Berkembang

Konstitusi yang berkembang adalah sesuatu yang tidak dibuat kapan saja oleh

kumpulan orang atau lembaga mana pun. Ini adalah hasil dari proses evolusi yang

lambat dan bertahap. Aturan dan asasnya menarik kekuatan yang mengikat dari

fakta bahwa mereka diakui sebagai kebiasaan dan konvensi kuno, historis, teruji

waktu dan dihormati. Beberapa konvensi ini diakui oleh hukum dan karenanya

menjadi dapat dilaksanakan sementara yang lain diikuti karena ini didukung oleh

opini publik, kegunaan praktis mereka dan komitmen moral yang menguntungkan

mereka. Konstitusi yang berevolusi adalah produk evolusi sejarah dan kebutuhan

politik serta kebijaksanaan praktis masyarakat.

Kualitas Konstitusi yang Baik:

Konstitusi harus ditulis secara sistematis.

Harus memasukkan hukum konstitusional negara dan menikmati

supremasi.

Harus memiliki kemampuan untuk berkembang dan berubah sesuai

dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Seharusnya tidak terlalu kaku atau terlalu fleksibel.

Ini harus menyediakan Hak Fundamental dan Kebebasan dari orang-orang.

Harus jelas mendefinisikan organisasi, kekuasaan, fungsi antar-hubungan

pemerintah negara dan tiga organnya.

Ini harus menyediakan bagi organisasi pemerintahan yang representatif,

bertanggung jawab, terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konstitusi harus menyediakan:

Aturan Hukum

De-sentralisasi kekuasaan

Pengadilan Independen dan berkuasa

 Sistem pemerintahan sendiri lokal

Suatu Metode Amandemen Konstitusi yang Baik

Proses dan Mesin untuk pelaksanaan bebas dan pemilihan umum

Konstitusi harus secara jelas mencerminkan kedaulatan rakyat.

Bahasa konstitusi harus sederhana, jelas dan tidak ambigu. Konstitusi harus

memberdayakan badan peradilan dengan kekuatan untuk menafsirkan, melindungi

dan membela Konstitusi dan hak-hak dasar dan kebebasan rakyat terhadap

kemungkinan ekses legislatif dan eksekutif. Ini adalah fitur dasar yang harus ada

dalam setiap Konstitusi yang baik.

2.2 Pentingnya Konstitusi

Setiap negara memiliki Konstitusi yang meletakkan organisasi, kekuasaan dan

fungsi Pemerintah Negara. Pemerintah selalu bekerja sesuai dengan Konstitusi,

tidak ada hukum atau perintah dari pemerintah yang dapat melanggar Konstitusi.

Konstitusi adalah hukum tertinggi dan semua lembaga dan anggota pemerintah

terikat dengannya.

Konstitusi menikmati kepentingan tertinggi di negara karena:

Ini mencerminkan keinginan berdaulat rakyat.

Itu terletak di bawah tujuan, sasaran, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang

ingin orang-orang amankan. .

Ini berisi deskripsi dan jaminan hak-hak dasar rakyat.

Ini memberikan penjelasan rinci tentang organisasi pemerintah.

Organisasi, kekuasaan dan fungsi dari tiga organnya dan hubungan timbal

baliknya.

Dalam sebuah federasi, Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan

antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian / provinsi federasi. Ini

mengikat baik pusat dan pemerintah negara bagian.

Ini menentukan kekuatan dan metode amandemen Konstitusi.

Ini meletakkan sistem pemilihan dan hak-hak politik orang.

Ini memberikan independensi peradilan dan supremasi hukum.

Konstitusi mengatur semua dan tidak ada yang bisa melanggar aturannya.

Setiap Konstitusi demokratis menjamin perlindungan terhadap tindakan

pemerintah yang sewenang-wenang. Negara demokratis, memiliki konstitusi

tertulis dan tertinggi yang mengikat semua rakyatnya dan pemerintah mereka.

2.3 Cara mengubah konstitusi

Menurut C.F. Strong, ada empat macam prosedur perubahan konstitusi adalah

sebagai berikut.

1. Amandemen konstitusi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan

tetap dilaksanakan sesuai dengan pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi

melalui tiga kemungkinan berikut.

Pertama, untuk mengamandemen konstitusi, sesi dari pemegang

kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh setidaknya sejumlah tertentu anggota

tertentu (kuorum).

Kedua, untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyat harus

dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian pemilihan diadakan. Perwakilan rakyat

ini harus diperbarui dan kemudian menjalankan wewenang mereka untuk

mengubah konstitusi.

Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem perakitan dua

kamar. Untuk mengubah konstitusi, dua kamar dari Badan Perwakilan Rakyat

harus mengadakan sidang bersama. Majelis gabungan ini, dengan cara yang sama

dengan cara pertama, otoritas untuk mengubah konstitusi.

2. Konstitusi dirubah oleh rakyat melalui referendum. Jika ada kemauan untuk

mengubah konstitusi maka lembaga negara yang berwenang untuk itu

mengusulkan perubahan kepada rakyat melalui referendum. Amandemen

konstitusi yang diusulkan dipersiapkan sebelumnya oleh lembaga yang berwenang

untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini orang-orang menyatakan pendapat

mereka dengan menerima atau menolak usulan perubahan yang telah diajukan

kepada mereka. Penentuan penerimaan atau penolakan atas perubahan yang

diusulkan ditetapkan dalam konstitusi.

3. Amandemen konstitusi berlaku untuk negara serikat yang dilakukan oleh

sejumlah negara bagian. Amandemen konstitusi terhadap negara serikat harus

dilakukan dengan persetujuan sebagian besar negara-negara bagian. Ini dilakukan

karena konstitusi di negara serikat dianggap sebagai kesepakatan antara negara-

negara bagian. Amandemen konstitusi yang diusulkan dapat diajukan oleh negara

serikat, dalam hal ini badan perwakilannya, tetapi kata akhirnya ada di negara

bagian. Selain itu, perubahan yang diusulkan juga dapat berasal dari negara

bagian.

4. Amandemen konstitusi yang dibuat dalam konvensi atau oleh lembaga

negara khusus yang didirikan semata-mata untuk tujuan amandemen. Ini

dapat dilakukan baik dalam negara kesatuan atau negara kesatuan. Jika ada

kemauan untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, mendirikan lembaga negara khusus yang tugas dan wewenangnya

hanya mengubah konstitusi. Usulan perubahan dapat berasal dari

pemegang kekuasaan legislatif dan mungkin juga berasal dari pemegang

kekuasaan legislatif dan mungkin juga berasal dari lembaga negara khusus

tersebut. Jika lembaga negara khusus telah melaksanakan tugas dan

kekuasaannya sampai akhir, dengan sendirinya lembaga itu dibubarkan.

Miriam Budiarjo (Miiriam Budiardjo: 2008) mengemukakan empat macam

prosedur amandemen konstitusi, yaitu sebagai berikut.

1. Sesi legislatif ditambah beberapa kondisi seperti kuorum dan jumlah

minimum anggota legislatif untuk menerima perubahan.

2. Referendum atau plebisit, misalnya: Swiss dan Australia

3. Negara-negara bagian dalam negara federal harus menyetujui, misalnya,

Amerika Serikat

4. Pembahasan khusus (konvensi khusus), contoh beberapa negara Amerika

Latin

Amandemen UUD 1945 Republik Indonesia berarti mengubah UUD 1945

Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat fungsi dan kedudukan

UUD 1945 dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk

mencapai tujuan negara sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri. Cara

mengubah setiap konstitusi dan praktik pelaksanaannya memiliki cara tersendiri

dalam menetapkan konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37

yang berwenang untuk melakukannya adalah MPR. Amandemen UUD 1945

Republik Indonesia dilakukan selama Sidang Umum MPR. Amandemen tersebut

dimaksudkan agar UUD Negara Republik Indonesia disempurnakan sesuai

dengan perkembangan dan dinamika tuntutan aspirasi rakyat.

Di Indonesia, prosedur untuk mengubah Konstitusi diatur dalam Pasal 37

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diubah. Dinyatakan

bahwa untuk mengubah Konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Amandemen yang diusulkan terhadap pasal-pasal Konstitusi dapat

dijadwalkan dalam sesi Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh

paling sedikit 1/3 dari total anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Setiap usulan amandemen terhadap pasal-pasal Konstitusi disampaikan

secara tertulis dan dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk

diubah dan alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat

dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari total anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

4. Keputusan untuk mengubah pasal-pasal Konstitusi harus mendapat

persetujuan paling sedikit lima puluh persen ditambah satu anggota dari

semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

diubah.

BAB III

PENUTUP

3.1 kesimpulan

Konstitusi tertulis berarti konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau

serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Ini adalah konstitusi

yang secara sadar dibingkai dan diberlakukan. Ini diformulasikan dan diadopsi

oleh majelis konstituante atau dewan atau legislatif. Ini menyediakan desain yang

pasti dari lembaga pemerintah, organisasi, kekuatan, fungsi dan hubungan antar

mereka.

Konstitusi yang tidak tertulis adalah salah satu yang tidak disusun atau disahkan

oleh Majelis Konstituante dan bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. Ini

ditemukan dalam beberapa charter sejarah, hukum dan konvensi. Ini adalah

produk evolusi yang lambat dan bertahap. Pemerintah diatur dan berfungsi sesuai

dengan beberapa peraturan dan konvensi yang diselesaikan dengan baik, tetapi

tidak sepenuhnya tertulis.

Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah diubah.

Beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang

fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara

yang sama seperti hukum biasa.

3.2 Saran

Mahasiswa diharapkan memahami sebuah sistem dalam konstitusi dengan

memahami mahasiswa dapat mengetahui arti penting konstitusi tertulis, konstitusi

tidak tertulis, dan konstitusi yang fleksibel dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.siswapedia.com/pengertian-dan-sifat-sifat-konstitusi/

Anonim

https://sugengriadi1213.wordpress.com/2013/12/21/makalah-sifat-

konstitusi/

Anonim

https://www.zonasiswa.com/2018/04/prosedur-perubahan-

konstitusi.html