Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti halnya Indonesia?

TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 4

Macam-macam konstitusi

TUGAS KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI DAN ISI KONSTITUSI

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN KONSTITUSI

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

Adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar. Di Indonesia disebut juga dengan UUD 1945.

PELAKSANAAN AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD)

Tugas dan Fungsi MPR Serta Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

Asas asas Hukum Tata Negara

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Konstitusi dan Rule of Law

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

BAB I PENDAHULUAN. 1 P a g e

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MAKALAH DEMOKRASI PANCASILA INDONESIA

NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSI

POLITIK HUKUM BAB IV NEGARA DAN POLITIK HUKUM. OLEH: PROF.DR.GUNARTO,SH.SE.A,kt.MH

I. PENDAHULUAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3

Selasa, 17 November 2009 HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

BAB I PENDAHULUAN. adanya pemerintah yang berdaulat dan terakhir yang juga merupakan unsur untuk

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM POLITIK INDONESIA

MODUL VI KONSTITUSI DAN PENEGAKAN ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW )

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PANCASILA PANCASILA DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN. Nurohma, S.IP, M.

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

BAB I PENDAHULUAN. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi

BAB I PENDAHULUAN. kehakiman diatur sangat terbatas dalam UUD Buku dalam pasal-pasal yang

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

BAB I PENDAHULUAN. bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), artinya segala sesuatu yang

BAB I PENDAHULUAN. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) menempati tingkatan

POLITIK DAN STRATEGI (SISTEM KONSTITUSI)

RANCANGAN UNDANG UNDANG RANCANGAN UNDANG UNDANG

INTELIJEN NEGARA DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS 1. Oleh: Muchamad Ali Safa at 2

BAB I PENDAHULUAN. sekarang pemilihan Kepala Daerah menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB I PENDAHULUAN. Republik Indonesia Tahun Dalam rangka penyelenggaraan

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA. A. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945

Mata Pelajaran : PPKn Kelas / Sem : VIII / 1

BAB I PENDAHULUAN Jimly Asshidiqi, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di

BAB I PENDAHULUAN. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan.

HUBUNGAN KONSTITUSI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI NEGARA

Demokrasi di Indonesia

NEGARA HUKUM DAN NEGARA HUKUM INDONESIA

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah - Perintah adalah perkataan yang bermakna

ASPEK SOSIOLOGIS POLITIK KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD NRI TAHUN Oleh: Dr. Suciati, SH., M. Hum

BAB I PENDAHULUAN. perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu

BAB I PENDAHULUAN. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. 1 Konsekuensi

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Hubungan Antar Lembaga Negara IRFAN SETIAWAN, S.IP, M.SI

SEJARAH PEMILU DUNIA

Teokrasi, Monarki, Demokrasi. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

SISTEM POLITIK INDONESIA. 1. Pengertian Sistem Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

BAB II PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA YANG DITUANGKAN DALAM UNJUK RASA (DEMONSTRASI) SEBAGAI HAK DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT

A. Beberapa pemimpin yang bertindak diktator terhadap rakyatnya : 1. Adolf Hilter

DEMOKRASI. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, Kratos berarti pemerintahan.

BAB I PENDAHULUAN. susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan

PENDAHULUAN. kendatipun disebut sebagai karya agung yang tidak dapat terhindar dari

KEMERDEKAAN HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 Oleh: A. Mukti Arto

BAB X PANCASILA DALAM PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL NEGARA

KEWEWENANGAN PRESIDEN DALAM BIDANG KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

BAB I PENDAHULUAN. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat

Modul ke: Fakultas DESAIN SENI KREATIF. Program Studi DESAIN PRODUK

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai

TINJAUAN ATAS PENGADILAN PAJAK SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BAB I PENDAHULUAN. Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan

BAB. I. Pendahuluan. A. Latar Belakang Masalah. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem Pemerintahan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. mengisi jabatan tertentu di dalam suatu negara. Bagi negara yang menganut

BAB VI PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA. Abdul Bari Azed, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

CHECK AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA. Montisa Mariana

BAB I PENDAHULUAN. konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Apa isinya?

Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia. Selly Rahmawati, M.Pd.

Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada. oleh. AA Gde Putra, SH.MH

Konsep Hukum dan Demokrasi dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang wenangan dari kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut dan

BAB I PENDAHULUAN. kita memiliki tiga macam dokumen Undang-undang Dasar (konstitusi) yaitu: 1

PERKENALAN PROFIL RINGKAS

BAB I PENDAHULUAN. tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan

BAB I PENDAHULUAN. dapat diubah oleh MPR sekalipun, pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk pertama

BAB I PENDAHULUAN. dikelola salah satunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi

BAB 1 PENDAHULUAN. legislatif dengan masyarakat dalam suatu Negara. kebutuhan-kebutuhannya yang vital (Ni matul Huda, 2010: 54).

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH. Demokrasi adalah salah satu tuntutan terciptanya penyelenggaraan

AMANDEMEN (amendment) artinya perubahan atau mengubah. to change the constitution Contitutional amendment To revise the constitution Constitutional

2.4.1 Struktur dan Anatomi UUD NRI tahun 1945 Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut

BADAN YUDIKATIF, BADAN LEGISLATIF DAN BADAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan

Negara Demokrasi Modern dan Negara Autokrasi Modern

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

PENTINGNYA PEMIMPIN BERKARAKTER PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

CONTOH SOAL DAN JAWABAN UKG PKN SMP Berikut ini contoh soal beserta jawaban Uji Kompetensi Guru PKn SMP

BAB I PENDAHULUAN. Pergerakan reformasi yang digalakkan oleh mahasiswa dan masyarakat

4 Ibid, hlm 3 5 Ibid, hlm 5