Grace Eirin Senin, 16 Agustus 2021 | 11:15 WIB
Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan. (Pixabay/desfosse)
Bobo.id - Teman-teman, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban?
Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan.
Nah, pada buku pelajaran kelas 4 SD tema 2 halaman 31 revisi tahun 2017, teman-teman dapat menemukan pertanyaan yang berbunyi "Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang?".
Baca Juga: Contoh-Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Masyarakat, Materi Kelas 4 SD Tema 2
Kunci jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kamu temukan dari penjelasan berikut ini.
Yuk, simak bersama-sama!
Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang supaya terjadi kerukunan dan keharmonisan.
Page 2
Page 3
Pixabay/desfosse
Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan.
Bobo.id - Teman-teman, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban?
Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan.
Nah, pada buku pelajaran kelas 4 SD tema 2 halaman 31 revisi tahun 2017, teman-teman dapat menemukan pertanyaan yang berbunyi "Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang?".
Baca Juga: Contoh-Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Masyarakat, Materi Kelas 4 SD Tema 2
Kunci jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kamu temukan dari penjelasan berikut ini.
Yuk, simak bersama-sama!
Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang supaya terjadi kerukunan dan keharmonisan.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apakah Anda tahu, di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Ascobat Gani mengatakan, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Hak masyarakat sebagai penduduk, kata dia, adalah mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Adapun, kewajibannya adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. "Penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan," kata Ascobat dikutip dari siaran pers, Selasa (28/9/2020). Sementara itu, kata dia, pemerintah memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sedangkan, kewajibannya adalah memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Baca Juga: Pemprov DKI: 45% Pasien Covid-19 di DKI Jakarta tanpa gejala Memperhatikan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam kondisi ini salah satunya dengan memberikan tes sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat. "Di sisi lain, pemerintah berhak membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan berkewajiban memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan pencegahan Covid-19 ini," kata Ascobat. Oleh karena itu, kata dia, dalam menangani situasi wabah saat ini, Indonesia bisa mengacu pada pedoman kapasitas sistem kesehatan International Health Regulation (IHR) 8 Core Capacities milik organisasi kesehatan dunia (WHO). Baca Juga: BPS: 92% warga patuh pakai masker selama pandemi Covid-19 Pedoman tersebut bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). "Termasuk penguatan dinas kesehatan, penguatan pelaksanaan pelayanan primer dan rujukan baik darurat maupun intensif dalam menyiapkan kapasitas kesehatan," kata dia. Ascobat menjelaskan, IHR 8 Core Capacities yang dimaksud meliputi poin legislasi dan kebijakan, koordinasi, surveilans, respons, kesiapsiagaan, komunikasi risiko, sumber daya manusia tenaga kesehatan, dan ketersediaan laboratorium. Dalam menyiapkan kapasitas sistem kesehatan pun, kata dia, harus dilakukan pendekatan lintas sektor yang menekankan pada sektor kesehatan masyarakat, manajemen kedaruratan, pengendalian perbatasan, pelabuhan, bandara dan imigrasi, serta transportasi. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Hak-Kewajiban Pemerintah dan Warga Negara Saat Pandemi Covid-19" Penulis : Deti Mega Purnamasari Editor : Bayu Galih
Selanjutnya: Dokter Reisa: Pasien Covid-19 dengan gejala berat bisa sembuh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
- Virus Corona
- Virus corona Indonesia
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab hak manusia dapat terpenuhi apabila manusia memenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya yang berhubungan dengan kedudukan tersebut, kuatnya hak tersebut maka siapapun masyarakat yang melanggar hak orang lain maka bisa dituntut dalam proses hukuman yang lebih lanjut. Hak sifatnya bisa atau dapat dituntut yang artinya adalah tidak semua yang berbau hak harus dituntut, untuk memilih diserahkan pada yang mempunyai hak tersebut.
Sedangkan, kewajiban sendiri sudah melekat pada diri manusia sesuai dengan derajat / kedudukannya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama / cita-cita bangsa hal tersebut membuat sifat dari kewahiban dituntut wajib dilaksanakan. Dituntut untuk dilaksanakan artinya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya tersebut. Sehingga perlu disadari bahwa pelaksanaan hak sangat berkaitan sekali dengan kewajiban, kedua-duanya wajib seimbang dan serasi serta selaras. Sehingga agar tidak merugikan orang lain ataupun Negara maka kewajiban patut dilaksanakan dan hak di jalankan.
Masyarakat Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu menciptakan ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kedisiplinan yang nyata. Dan apabila kewajiban tersebut tidak terlaksanakan maka akan sulit juga mewujudkan ke harmonisasian sosail dan jauh dari kata keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat dipastikan kahidupan dalam bernegara yang baik dan benar belum sepenuhnya dijalankan.
Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Salah Satu sebab nya yaitu egoisme. Egoisme adalah sifat yang melekat dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Rasa kepedulian antara masyarakat sudah sangat jarang terjadi dikaangan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan umum tidak hanya terjadi pada para pejabat-pejabat saja tetapi di kalangan orang biasa juga tingkat egoisme sangat tinggi itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Undang-undang memberi panduan tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara, sehingga penyelenggaraan negara akan berlangsung dengan aman dan tertib.
Akibat yang terjadi apabila hak dan kewajiban dalam pelaksanaanya tidak terlaksana secara seimbang akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram, dan nyaman.
Masalah penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak semudah yang terlihat karena negara tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara, peran serta warga negara mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat tidak berjalan dengan baiknya pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Page 2
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab hak manusia dapat terpenuhi apabila manusia memenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya yang berhubungan dengan kedudukan tersebut, kuatnya hak tersebut maka siapapun masyarakat yang melanggar hak orang lain maka bisa dituntut dalam proses hukuman yang lebih lanjut. Hak sifatnya bisa atau dapat dituntut yang artinya adalah tidak semua yang berbau hak harus dituntut, untuk memilih diserahkan pada yang mempunyai hak tersebut.
Sedangkan, kewajiban sendiri sudah melekat pada diri manusia sesuai dengan derajat / kedudukannya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama / cita-cita bangsa hal tersebut membuat sifat dari kewahiban dituntut wajib dilaksanakan. Dituntut untuk dilaksanakan artinya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya tersebut. Sehingga perlu disadari bahwa pelaksanaan hak sangat berkaitan sekali dengan kewajiban, kedua-duanya wajib seimbang dan serasi serta selaras. Sehingga agar tidak merugikan orang lain ataupun Negara maka kewajiban patut dilaksanakan dan hak di jalankan.
Masyarakat Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu menciptakan ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kedisiplinan yang nyata. Dan apabila kewajiban tersebut tidak terlaksanakan maka akan sulit juga mewujudkan ke harmonisasian sosail dan jauh dari kata keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat dipastikan kahidupan dalam bernegara yang baik dan benar belum sepenuhnya dijalankan.
Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Salah Satu sebab nya yaitu egoisme. Egoisme adalah sifat yang melekat dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Rasa kepedulian antara masyarakat sudah sangat jarang terjadi dikaangan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan umum tidak hanya terjadi pada para pejabat-pejabat saja tetapi di kalangan orang biasa juga tingkat egoisme sangat tinggi itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Undang-undang memberi panduan tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara, sehingga penyelenggaraan negara akan berlangsung dengan aman dan tertib.
Akibat yang terjadi apabila hak dan kewajiban dalam pelaksanaanya tidak terlaksana secara seimbang akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram, dan nyaman.
Masalah penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak semudah yang terlihat karena negara tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara, peran serta warga negara mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat tidak berjalan dengan baiknya pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Page 3
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab hak manusia dapat terpenuhi apabila manusia memenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya yang berhubungan dengan kedudukan tersebut, kuatnya hak tersebut maka siapapun masyarakat yang melanggar hak orang lain maka bisa dituntut dalam proses hukuman yang lebih lanjut. Hak sifatnya bisa atau dapat dituntut yang artinya adalah tidak semua yang berbau hak harus dituntut, untuk memilih diserahkan pada yang mempunyai hak tersebut.
Sedangkan, kewajiban sendiri sudah melekat pada diri manusia sesuai dengan derajat / kedudukannya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama / cita-cita bangsa hal tersebut membuat sifat dari kewahiban dituntut wajib dilaksanakan. Dituntut untuk dilaksanakan artinya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya tersebut. Sehingga perlu disadari bahwa pelaksanaan hak sangat berkaitan sekali dengan kewajiban, kedua-duanya wajib seimbang dan serasi serta selaras. Sehingga agar tidak merugikan orang lain ataupun Negara maka kewajiban patut dilaksanakan dan hak di jalankan.
Masyarakat Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu menciptakan ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kedisiplinan yang nyata. Dan apabila kewajiban tersebut tidak terlaksanakan maka akan sulit juga mewujudkan ke harmonisasian sosail dan jauh dari kata keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat dipastikan kahidupan dalam bernegara yang baik dan benar belum sepenuhnya dijalankan.
Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Salah Satu sebab nya yaitu egoisme. Egoisme adalah sifat yang melekat dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Rasa kepedulian antara masyarakat sudah sangat jarang terjadi dikaangan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan umum tidak hanya terjadi pada para pejabat-pejabat saja tetapi di kalangan orang biasa juga tingkat egoisme sangat tinggi itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Undang-undang memberi panduan tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara, sehingga penyelenggaraan negara akan berlangsung dengan aman dan tertib.
Akibat yang terjadi apabila hak dan kewajiban dalam pelaksanaanya tidak terlaksana secara seimbang akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram, dan nyaman.
Masalah penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak semudah yang terlihat karena negara tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara, peran serta warga negara mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat tidak berjalan dengan baiknya pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya