Julaeha, Siti (2018) Pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Abstract
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terbesar dalam sebuah Negara.. Sumber daya manusia yang yang mampu berdiri dan menghidupi diri sendiri. Diff’s Refleksiologi hadir menjadi salah satu lembaga yang mempekerjaan sahabat disabilitas. Peluang pekerjaan yang di sediakan oleh Diff’s Refleksiologi menjadi program pemberdayaan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskrifif dengan menggunakan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan studi dokumentasi analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program dan proses pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas dalam memandirikan ekonomi. Adapaun permasalahan yang diteliti adalah program dan proses pemberdayaan penyandang disabilitas, mulai dari konsep, tahapan pelaksanaan, dan analisis para penyandang disabilitas dalam kemandirian sebelum dan sesuadah bekerja di Diff’s Refleksiologi. Penelitian ini didasarkan pada teori pemberdayaan (empowering people theory) yang dikemukakan oleh pakar dalam pekerjaan sosial dan teori kebutuhan dasar (basic needs) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemberdayaan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendayagunakan potensi atau softskill yang ada pada masyarakat secara maksimal sehingga pemberdayaan menjadi landasan dan strategi dalam efisiensi sebagai sebuah pemecahan masalah sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Diff’s Refleksiologi menggunakan strategi Aras Mezzo sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat. pemberdayaan ekonomi khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan dalam meningkatkan dan memanfaat kan potensi diriPenelitian ini menunjukan bahwa Diff’s Refleksiologi berorientasi pada kemaslahatan umat sebagai pemberdayaan masyarakat dalam memandirikan ekonomi masyarakat disabilitas. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Kemandirian Ekonomi.
Actions (login required)
| View Item |
KOMPAS.com - Sampai saat ini, penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Tak heran jika dampaknya sangat luas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
Para difabel ini yang biasa menggantungkan hidup dari hasil berjualan, jasa pijat, atau ojek, kini harus merasakan betapa susah untuk memperoleh pendapatan.
Ini karena imbauan social distancing dan physical distancing yang dianjurkan pemerintah akibat wabah virus corona.
Baca juga: Pakar Difabel UNS: Begini Pembelajaran di Rumah bagi ABK Saat Wabah Covid-19
Terpaksa buka praktik
Terkait permasalahan ini, Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bidang Manajemen Pendidikan Inklusif, Prof. Munawir Yusuf menyatakan bahwa dirinya sempat mendengar langsung keluhan dari seorang pemijat tunanetra.
Permijat itu terpaksa membuka praktik pijatnya di tengah pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Ada seorang pemijat yang biasa kedatangan banyak tamu tapi karena corona ini tamunya berkurang 70 persen," ujar Prof. Munawir seperti dikutip dari laman resmi UNS, Senin (27/4/2020).
Pemijat itu, lanjut Prof. Munawir tetap membuka praktiknya karena mereka tidak ada keahlian lagi. Ini terpaksa dilakukan meski melanggar anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan physical distancing.
Dari contoh tersebut, Prof. Munawir mengatakan jika keputusan pemijat tunanetra untuk membuka praktik pijat di tengah pandemi Covid-19 sangat membahayakan.
Sebab, dalam kondisi yang tidak dapat diketahui, tamu yang datang bisa saja membawa virus yang dapat menulari pemijat tunanetra tersebut.
Tetapi, di sisi lain dapat dipahami sebab bagi penyandang disabilitas mereka cukup mengalami kesulitan bila harus beralih profesi atau usaha.
Sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk tetap menjalankan usaha/profesi yang sudah ia jalani sehari-hari.
Perlu pemberdayaan komunitas
Menurut Prof. Munawir, kelompok disabilitas memiliki 22 hak yang telah dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
"UU Nomor 8 Tahun 2016 ada 22 hak bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak perlindungan saat terjadinya bencana," kata Prof. Munawir yang merupakan Kepala Pusat Studi Disabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS.
Prof. Munawir juga menyoroti kurangnya informasi mengenai cara memperoleh bantuan sosial reguler Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada dalam program jaring pengaman sosial.
Padahal, dalam program tersebut pemerintah telah mengucurkan dana Rp 110 triliun yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat lapisan bawah, termasuk kelompok disabilitas dengan bantuan senilai Rp 2,4 juta per tahun.
Karena itu dia berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik kepada kelompok disabilitas, maka perlu adanya pemberdayaan komunitas untuk melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas.
Baca juga: Ventilator Pernapasan Pasien Covid-19 Buatan UNS Dirancang Khusus
Kini perlu pemberdayaan komunitas seperti komunitas difabel harus proaktif, atau lembaga-lembaga sosial/yayasan/LSM untuk difabel.
"Tak hanya itu saja, kelompok/lembaga berbasis agama, pemerintah terkait sosial, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dunia usaha, industri, digitalisasi data penyandang disabilitas juga menjadi penting," jelasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Widianto, Rizky Ika (2018) Peran Pemerintah dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari masyarakat yang merasa kasihan sampai masyarakat yang memang secara sengaja memandang sebelah mata. Bahkan, perlakuan yang diterima penyandang disabilitas berasal dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Dinas Sosial Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam menunjang Program Pemberdayaan masyarakat disabilitas. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berada di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Pemberdayaan masyarakat disabilitas dilaksanakan dengan melakukan pelatihan menjahit, memasak, memijat, keterampilan bengkel dan sebagainya. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang aktif turut memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Aktor-aktor internal yang terlibat adalah bidang rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada lansia, panti, dan Lembaga-lembaga adalah bidang yang terlibat dalam organisasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Faktor Pendukung kerja Dinas Sosial dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas adalah partisipasi masyarakat, sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran dana. Penulis memberikan saran kepada masyarakat agar lebih banyak memberi dukungan dalam bentukan masukan-masukan bagi masyarakat disabilitas dan perlu adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, dinas terkait maupun para penyandang cacat untuk mewujuddkan adanya kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat. Selain itu, adapula saran bagi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk pemberdayaan penyandang cacat, terutama setelah disahkannya Peraturan Daerah tentang penyandang cacat. Selain itu, alangkah lebih baik apabila Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja danviii Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Malang agar dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada para penyandang cacat terkait program yang dilaksanakan, agar informasi tersebut dapat diketahui oleh penyandang cacat dengan merata dan Pemerintah Daerah membuat inovasi dalam pemberdayaan masyarakat penyandang cacat mental.
English Abstract
The existence of persons with disabilities is considered to be less able to provide more roles in activities that require people. This treatment arises from various public perceptions of people with disabilities, ranging from people who feel sorry to that deliberately looked at one eye. In fact, the treatment received by persons with disabilities stems from the families of persons with disabilities themselves. This study aims to find, describe and analyze the role of Social Service of Malang Regency as well as supporting and inhibiting factors in supporting the Community Empowerment Program disability. The type of descriptive research with qualitative approach located in Malang Regency, while the site is in the Social Service of Malang Regency. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids. Disability community empowerment is carried out by conducting sewing, cooking, massaging, workshop skills and so on. All employees of the Malang Social Service Office actively participate in providing aspirations in decision making and goal setting. The internal actors involved are the areas of social rehabilitation, the field and the field of elderly, orphanages, and institutions are the areas involved in the work organization of the Malang District Social Service, in collaboration with the education organization and others. Supporting factors of Social Service work in supporting Community Disability Empowerment Program is community participation, while the inhibiting factor is limited budget. The authors advise the community to provide more support in the formation of inputs for the disability community and the involvement of all concerned parties, the community, the relevant agencies and persons with disabilities in order to realize equality and empowerment for the disabled. In addition, there are suggestions for the Government of Malang Regency that the Government should provide sufficient budget for the empowerment of people with disabilities, especially after the enactment of the Regional Regulation concerning the disabled. In addition, it would be better if the Malang Social Service Office in cooperation with the Department of Manpower and the Department of Transportation and the Department of Highways and Irrigation Malang Regency in order to improve the process of delivering information or more often to socialize to people with disabilities related to thexii program implemented, the information can be known by people with disabilities evenly and the Local Government to make innovations in the empowerment of people with mental disabilities.
|
Text
Rizky Ika Widianto.pdf Download (44MB) | Preview |
Actions (login required)
| View Item |