Koran Sulindo – Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia. Mungkin karena tergesa atau maklumat itu memang dibuat secara terburu-buru, Menteri Sekeretaris Negara pertama republik ini, Prof. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo, tidak membawa daftar urutan maklumat wapres. Untuk sementara nomor urut itu tidak diisi, hanya diberi tanda silang [X]. Namun hingga Pringgodigdo menjadi Menteri Kehakiman pada 1950, nomor urut tak pernah diterakan. Jadilah maklumat tersebut bernama Maklumat No. X.
Isi Maklumat itu pendek, hanya satu paragraf, tanpa konsiderans, berisi anjuran pemerintah, “1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.”
Nada kalimat maklumat itu datar. Desakan untuk membentuk partai politik memang menguat sejak Oktober tahun itu. Beberapa kelompok, terutama yang tak terakomodir dalam pemerintahan yang baru seumur jagung itu, meminta diberi jalan mendirikan wadah, dalam bentuk parpol, untuk berkumpul dan menyebarkan gagasan-gagasan.
Namun hanya dengan kalimat pendek itu terjadi revolusi sistem politik di Indonesia: penggantian sistem kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer.
Yang terkena pertama adalah Presiden Soekarno, yang kewenangannya dilucuti. Soekarno tinggal hanya sebagai Kepala Negara yang praktis tanpa kekuasaan politik.
Setelah itu hingga Desember 1945 partai-partai politik bermunculan. Namun masa-masa revolusi kemerdekaan itu bukan tempat untuk bermain politik, paling tidak secara formal.
Pemenang perang dunia ke-2 datang. Inggris mewakili sekutu menduduki Indonesia sejak Oktober 1945. Pemilu yang digagas pada 1946 taqk pernah terjadi.
Namun beberapa partai politik berkat Maklumat “tanda silang” itu. Masyumi [Majelis Syuro Muslimin Indonesia], dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, berdiri pada 7 November. PKI [Partai Komunis Indonesia], yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, juga berdiri pada tanggal itu.
PNI [Partai Nasional Indonesia], dipimpin Sidik Djojosukarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI [Partai Rakyat Indonesia], Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara November dan Desember 1945.
PSI [Partai Sosialis Indonesia], yang dipimpin Amir Sjarifuddin berdiri 10 November 1945. PRS [Partai Rakyat Sosialis], yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis pada Desember 1945., dan dipimpin Sutan Syahrir.
Syahrir inilah yang disebut-sebut di belakang gagasan Maklumat 3 November 1945 itu. [DAS]
Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah menandatangani maklumat politik oleh wakil presiden Mohammad Hatta Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Disisi lain, maklumat tersebut telah membawa dampak negatif bagi pemerintahan di Indonesia, yaitu?
- Terjadinya instabilitas ekonomi
- Partai-partai politik hanya mengejar kekuasaan dalam pemerintahan
- Kehidupan politik semakin tidak menentu
- Terjadinya persaingan antarpartai dalam kampanye politik
- Lahirnya partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: D. Terjadinya persaingan antarpartai dalam kampanye politik.
Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban D benar, dan 0 orang setuju jawaban D salah.
Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah menandatangani maklumat politik oleh wakil presiden Mohammad Hatta Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Disisi lain, maklumat tersebut telah membawa dampak negatif bagi pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya persaingan antarpartai dalam kampanye politik.
Pembahasan dan Penjelasan
Jawaban A. Terjadinya instabilitas ekonomi menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.
Jawaban B. Partai-partai politik hanya mengejar kekuasaan dalam pemerintahan menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.
Jawaban C. Kehidupan politik semakin tidak menentu menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.
Jawaban D. Terjadinya persaingan antarpartai dalam kampanye politik menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.
Jawaban E. Lahirnya partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.
Kesimpulan
Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah D. Terjadinya persaingan antarpartai dalam kampanye politik
Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 2
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 3
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 4
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 5
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 6
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 7
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.
Page 8
Mohammad Hatta sebagai orang yang mengeluarkan Maklumat 3 November 1945
Maklumat 3 November 1945 yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi.[1] Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946.[1] Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.[1] Dengan maklumat ini, pemerintah rindu agar partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.[1] Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak 100 tahun Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.[1] Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir menempuh rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.[1] Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dampak kedatangan pasukan militer Sekutu. Saat itu, pemilu bukan lagi prioritas.[1]
Latar balik dikeluarkan Maklumat 3 November 1945
Pemerintah RI memberikan pengumuman yang mengandung ajakan untuk membentuk partai politik dengan ketetapan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI.[2] Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah.[2] Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.[2]
Referensi
Sumber :perpustakaan.web.id, p2k.ggiklan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dan lain-lain.