Top 1: Halaman:UU-12 TAHUN 2011.pdf/8 - Wikisource bahasa Indonesia
Pengarang: id.wikisource.org - Peringkat 121
Ringkasan: Halaman:UU-12 TAHUN 2011.pdf/8Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebasLoncat ke navigasi Loncat ke pencarianHalaman ini tervalidasi- 8 -Pasal 9Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pasal 10Materi muatan yang ha
Hasil pencarian yang cocok: 16 Mar 2021 — Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh ... ...
Top 2: Jika suatu peraturan perundang-undangan di bawah ...
Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 88
Hasil pencarian yang cocok: Jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Jlka peraturan ... ...
Top 3: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah ...
Pengarang: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id - Peringkat 132
Ringkasan: PROSEDUR PENGAJUAN UJI MATERIIL KE MAHKAMAH AGUNGKewenangan Uji Materiil yang dimiliki oleh Mahkamah AgungHak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap perhaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[1] Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:“Mahkamah Agung berwenang men
Hasil pencarian yang cocok: 18 Jul 2021 — Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di ... ...
Top 4: Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review
Pengarang: hukumonline.com - Peringkat 184
Ringkasan: Judicial ReviewMenurut Nurul Qamar dalam Jurnal Konstitusi Vol I Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (hal.2), judicial review dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian y
Hasil pencarian yang cocok: Apa saja jenis usaha membatalkan suatu UU selain dengan cara judicial review? Karena saat ini MK banyak sekali kerjanya sehingga orang akan berfikir bagaimana ... ...
Top 5: Beberapa Pasal dalam Satu Peraturan Saling Bertentangan ...
Pengarang: hukumonline.com - Peringkat 186
Ringkasan: Sebelumnya, kami kurang memahami apa yang Anda maksud tentang “tidak dipergunakan lagi dalam sebuah paparan”. Kami berasumsi secara umum bahwa apakah peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu tidak dipergunakan lagi sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari.Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya(hal. 138) mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinya
Hasil pencarian yang cocok: 1. Apakah sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dan telah diganti dengan peraturan perundang-undangan ... ...
Top 6: pengujian peraturan perundang-undangan
Pengarang: e-jurnal.unisda.ac.id - Peringkat 108
Hasil pencarian yang cocok: oleh S Sudarsono · 2017 — (2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh. ...
Top 7: ringkasan permohonan perkara - Mahkamah Konstitusi RI
Pengarang: mkri.id - Peringkat 111
Hasil pencarian yang cocok: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-. Undang Dasar ... (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah. ...
Top 8: kewenangan menteri dalam negeri dan gubernur dalam pembatalan ...
Pengarang: repository.unej.ac.id - Peringkat 117
Ringkasan: AbstractPasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa apabila terdapat suatu perda yang bertentangan dengan undang-undang, maka lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji dan membatalkannya adalah
Hasil pencarian yang cocok: oleh A AZIZ — ... Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, ... ...
Top 9: DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG ...
Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 113
Hasil pencarian yang cocok: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahka- mah Konstitusi menguji undang- ... ...