Top 1: Berikut ini bukan merupakan bentuk kerjasama antara Presiden ... - Brainly
Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 109
Ringkasan: . pada 12 sampai 15 Agustus 1945 Ir Soekarno Drs Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat mengadakan pertemuan dengan Marsekal Terauchi pertemuan ters. … ebut membahas...A. keikutsertaan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik B. rencana Jepang untuk mengakhiri pendudukannya di Indonesia C. dampak kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik bagi Indonesia D. rencana pemberian kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tolong jawab yang benar ya.. Yang tidak termasu
Hasil pencarian yang cocok: Di antara yang bukan merupakan bentuk kerjasama presiden dan DPR dalam bidang ... presiden dan DPR harus bekerja sama membicarakan rancangan undang-undang ... ...
Top 2: Tugas dan Wewenang - Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat
Pengarang: dpr.go.id - Peringkat 102
Ringkasan: Tentang DPR Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan UU bersama dengan Presiden Menyetujui atau t
Hasil pencarian yang cocok: Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi ... ...
Top 3: Pembuatan Undang-Undang - Tentang DPR - Dewan Perwakilan ...
Pengarang: dpr.go.id - Peringkat 102
Ringkasan: Tentang DPRDPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubung
Hasil pencarian yang cocok: Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, ... ...
Top 4: 3 Hubungan Kerja Presiden dan DPR di UUD 1945 Pasal 11 - Detikcom
Pengarang: detik.com - Peringkat 170
Ringkasan: Jakarta - Sebagai kepala negara Republik Indonesia, presiden memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Apa hubungan kerja antara presiden dengan DPR menurut UUD 1945 pasal 11?Untuk memahami kewenangan presiden, detikers perlu tahu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan.Kewenangan presiden sebagai kepa
Hasil pencarian yang cocok: 30 Agu 2021 — Kewenangan kerja presiden sebagai kepala negara dan di antaranya diatur dalam UUD. Apa hubungan kerja antara presiden dengan DPR menurut UUD ... ...
Top 5: HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR DALAM ...
Pengarang: repository.unikom.ac.id - Peringkat 82
Ringkasan: Widodo, Rohmad and Drs (2000) HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR DALAM MEKANISME PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945.Full text not available from this repository.Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...Abstract Presiden dan DPR merupakan dua lembaga tinggi negara yang berbeda, tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar. DPR dalam menjalankan tugas legislatif merupakan partner dari Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, telah mengatur a
Hasil pencarian yang cocok: oleh R Widodo · 2000 — Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, ... Presiden dan DPR selain mempunyai tugas bersama-sama dalam bidang ... ...
Top 6: Fungsi lembaga legeslatif dalam pembangunan bangsa
Pengarang: dprd.bulelengkab.go.id - Peringkat 159
Hasil pencarian yang cocok: Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang ... Sementara masa jabat DPD adalah sama seperti DPR yaitu 5 tahun. ...
Top 7: Sistem Politik Indonesia - Lembaga Eksekutif Legislatif & Yudikatif
Pengarang: indonesia-investments.com - Peringkat 157
Ringkasan: Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan satu ajaran agama tertentu, dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Namun, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang diakui oleh negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu); ateisme bukanlah pilihan yang tepat.Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak dapat d
Hasil pencarian yang cocok: Namun, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. ... Anggota DPR dipilih untuk masa kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil ... ...
Top 8: LAPORAN AKHIR PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ...
Pengarang: bphn.go.id - Peringkat 139
Hasil pencarian yang cocok: kerjasama yang baik dari semua anggota tim. ... Undang Dasar tersebut, bagaimana hubungan MPR, DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan. ...
Top 9: Tugas dan Fungsi - Kementerian Keuangan
Pengarang: kemenkeu.go.id - Peringkat 90
Hasil pencarian yang cocok: penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan ... ...
Top 10: kekuasaan presiden dalam mengeluarkan perppu
Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 115
Hasil pencarian yang cocok: oleh M Zamroni · 2018 · Dirujuk 7 kali — sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... b) Kekuasaan di bidang legislasi yaitu pemerintah bersama-sama dengan DPR. ...